Menu
Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen Air Hujan

Pakar UGM Ajak Masyarakat Memanen A…

Jogja-KoPi| Pakar Hidrolo...

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkatan Kompetitifitas Produk Agrikultur

BKP: Indonesia Fokus Pada Peningkat…

Bantul-KoPI|Pada tahun 20...

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

UNIVERSITAS MENYAMBUT R.I KEEMPAT

Oleh Moh. Mudzakkir(Dosen...

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi Swasta Sumbangkan Kaum Intelektual di Jatim

Pakde Karwo : 2/3 Perguruan Tinggi …

Surabaya-KoPi| Sebanyak 2...

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar Banyak Terserang Ispa

Pengungsi Korban Gempa di Gumantar …

Lombok-KoPi| Sebanyak 30 ...

Prev Next

Dr. Fahmy Radhi: Batalkan Darmawan Prasojo sebagai Ketua SKK Migas

Dr. Fahmy Radhi: Batalkan Darmawan Prasojo sebagai Ketua SKK Migas

Jogja-KoPi| Mantan anggota Tim Anti-Mafia Migas dan Dosen Ekonomi UGM Dr. Fahmy Radhi menilai kebijakan Jokowi mengangkat Darmawan Prasojo sebagai Ketua SKK Migas tidak bijak.

Fahmy mengatakan jika dipaksakan tetap diangkat, Darmawan dikhawatirkan akan “dimainkan” oleh Mafia Migas.

"Kami menyerukan kepada Presiden Jokowi untuk membatalkan rencana pengangkatan Darmawan Prasojo sebagai Ketua SKK Migas. Pembatalan tersebut sebagai upaya preventif untuk memagari Mafia Migas agar tidak melakukan pemburuan rente di SKK Migas." Jelasnya.

Sebelumnya beredar kabar penunjukan Johanes Widjonarko sebagai Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), kini muncul lagi kabar kontroversial dari Kementerian ESDM.

Kabar tersebut adalah adanya rencana pengangkatan Darman Prasojo sebagai Ketua Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas). Darmawan akan menggantikan Amien Sunaryadi, yang dipilih oleh Presiden Joko Widodo menjadi Kepala SKK Migas pada November 2014.

Rekam jejak Darmawan

Darmawan merupakan kader muda PDIP yang gagal melenggang ke Senayan sebagai anggota DPR lantaran jumlah suara yang diperoleh dari Dapil Jawa Tengah tidak mencukupi. Kegagalannya sebagai anggota Perlemen tidak menyurutkan langkahnya untuk tetap berkiprah di panggung nasional.

Sesuai keahlian yang dimiliki, Darmawan mendirikan kantor konsultan di bidang energi, yang salah satu kliennya adalah SKK Migas. Sembari menjalankan profesi sebagai konsultan, Darmawan terpilih sebagai salah satu anggota Tim Reformasi Tata Kelola Migas di bawah pimpinan Faisal Basri, yang dibentuk oleh Menteri ESDM Sudirman Said.

Namun, hanya beberapa bulan berkiprah di Tim Anti-Mafia Migas, Darmawan “diambil” oleh Luhut Binsar Panjaitan untuk diangkat sebagai salah seorang deputi di Kantor Kepresidenan, yang saat itu diketuai oleh Luhut.

Posisi itu telah menempatkan Darmawan di pusaran kekuasaan Istana. Darmawan sering diminta untuk melakukan analisis bidang energi yang dibutuhkan oleh Presiden Jokowi, termasuk analisis yang menyangkut rencana perpanjangan Kontrak Karya Freeport dan Pengelolaan Blok Masela.

Dalam posisi di kisaran Istana, Darmawan menjadi target untuk “digarap” oleh Muhammad Reza Chalid (MRC). Padahal, MRC selama ini ditengarai sebagai boss Mafia Migas.

Nama Darmawan disebut beberapa kali dalam rekaman percakapan antara MRC, Setyo Novanto, dan Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, yang mensyiratkan adanya dugaan skandal permufakatan jahat dalam Perpanjangan Kontrak Karya Freeport.

Pada saat skandal disidik oleh Kejaksaan Agung, Darmawan termasuk yang diperiksa oleh Jaksa Agung Muda Pidana Khusus untuk memeriksa dugaan keterlibatannya skandal tersebut.

Namun, setelah MRC kabur dan Setyo Novanto terpilih sebagai Ketua Umum Golkar, Kejaksaan Agung tampak tidak lagi melanjutkan pemeriksaan penyidikan skandal tersebut.

Dengan penghentian pemeriksaan skandal tersebut, publik tidak mengetahui dengan pasti sejauh mana keterlibatan Darmawan dalam dugaan skandal permufakatan jahat. Bisa jadi tidak cukup bukti bagi Kejaksaan Agung untuk menetapkan Darmawan sebagai tersangka, tapi bisa juga sebaliknya.

Kendati hasil pemeriksaan Kejaksaan Agung akhirnya menyatakan tidak cukup bukti keterlibatan Darmawan, paling tidak Darmawan pernah bersinggungan Mafia Migas.

"Dengan rekam jejak tersebut, kurang bijak bagi Presiden Jokowi untuk mengangkat Darmawan Prasojo sebagai Ketua SKK Migas," kritik Fahmy Radhi.

back to top