Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Wakil Menteri Keuangan, dukung amnesti pajak asal bukan dari uang koruptor

Wakil Menteri Keuangan, dukung amnesti pajak asal bukan dari uang koruptor

Jogjakarta-KoPi| Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo mendukung usulan pengampunan pajak sebatas tidak berasal dari uang korupsi. Menurut Mardiasmo penarikan pajak dari WNI yang berada di luar negeri bisa menjadi sumber pendapatan negara. Pemanfaatan uang ini nantinya bisa digunakan untuk meningkatkan pembangunan di Indoensia.

“Hanya pajak bukan yang koruptor dan lainnya, untuk memberikan ampun, uangnya bisa dijadikan sumber uang negara, digunakan untuk membangun, untuk kesejahteraan rakyat,” jelas Mardiasmo seusai diskusi 'Memberdayakan Indonesia di Tengah Kekacauan Ekonomi Dunia' di Fakultas Ekonomi UGM pukul 16.00 Wib.

Mardiasmo menambahkan sifat dari amnesti khusus ini merupakan kesempatan kedua bagi masyarakat luas atau pebisnis yang selami ini mengabaikan pembayaran pajak. Pengurusan pajak yang belum dilaporkan dan belum memenuhi prosedur.

“ Ini masyarakat luas barangkali pebisnis, untuk melaporkan hartanya berbagai alasan terkait dengan pajak, belum melaporkan, atau belum bener, diberi kesempatan, saatnya mereka melaporkan rekonsiliasi nasional, tapi dalam bentuk dari amnesti” kata Mardiasmo.

Selain itu, pemanfaatan uang amnesti pajak bernilai positif menggali sumber anggaran tanpa melakukan hutang Indonesia ke luar negeri, seperti yang biasa dilakukan oleh pemerintah.

Ke depan, Mardiasmo mengarapkan usulan ini disetujui oleh DPR, hingga realisasinya berupa produk perundangan. “ Iya butuh UU khusus, pelaksanaannya dengan UU, sehingga kuat, disetujui oleh DPR betul-betul untuk kesejahteraan rakyat,” pungkas Mardiasmo.

|Winda Efanur FS|

back to top