Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Soal ekonomi mikro, PR pemerintah harus lihat China

Soal ekonomi mikro, PR pemerintah harus lihat China

Yogyakarta-KoPi| Ada kaitan erat antara sektor perekonomian dengan pemerintah. pemerintah sebagai eksekutif mengeluarkan sejumlah regulasi terkait perekonomian. Salah satunya regulasi ekonomi berbasis kerakyatan. Seperti Disperindagkop DIY, perpanjangan tangan pemerintah ini aktif mengadakan pelatihan ekonomi kreatif kepada UMKM DIY.

Menurut anggota UMKM Kecamatan Mergangsan, pihak dinas rutin memberikan pelatihan industri kreatif kepada masyarakat minimal sebulan sekali.  Namun untuk dukungan modal belum optimal.

Bahkan salah satu anggota UMKM Mantrijeron, Endang menyanyangkan bantuan dana yang diajukan seringkali terkena potongan.

“Kalau dana kita ajukan dengan proposal, tapi ya dapatnya dikit. Misal kita ngajuin 10 juta nanti turunnya cuma 3 juta, itu juga dibagi untuk jumlah anggota kelompok, pemerintah harus jeli siapa yang harusnya dibantu”, papar Endang.

Bahkan anggota salah satu UMKM Kecamatan Kraton Yogyakarta, yang tidak mau disebutkan namanya mengeluh susahnya akses modal dari pemerintah.

“Pemerintah Indonesia itu banyak korupsinya. Jujur saja, dana yang dari pemerintah ini kita tahu ada dana benar sama bohong. Harusnya ada fokus manajemen ekonomi”, jelasnya.

Dia juga menambahkan untuk kondisi ekonomi saat ini Indonesia susah bangkit apalagi untuk menghadapi pasar bebas 2015.

“Kalau pemerintah bilang siap pasar bebas, tapi kita di lapangan jelas tidak siap. Dari segi kebijakan, izin, dan modal pemerintah masih sangat kurang. Kita lihat China, di sana mulai dari produksi manajemen sampai pemasarannya perhatian pemerintahnya sangat luar biasa”, pungkasnya. |Winda Efanur FS|

 

 

 

back to top