Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Ratusan penambang Jatim terancam PHK karena tak ada regulasi perpanjangan ijin

Ratusan penambang Jatim terancam PHK karena tak ada regulasi perpanjangan ijin
Surabaya - KoPi | Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta dan mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri terkait pelaksanaan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu tentang Pelimpahan Ijin Pertambangan.
 

"Dengan adanya Peraturan Pemerintah nanti diharapkan pelaksanaan tentang pelimpahan ijin pertambangan ini dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Jatim," ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri di DPRD Jatim, Senin (22/6).

DPRD mengakui saat ini Dinas ESDM yang ditunjuk untuk menangani perijinan pertambangan tidak bisa bekerja. Saat ini dinas tersebut kekurangan SDM yang mumpuni dalam menangani soal penambangan. Di lain pihak, hingga kini belum ada regulasi seperti PP atau Keputusan Menteri yang menaungi masalah perijinan tersebut. Akibatnya, banyak pengusaha penambangan kesal karena tidak bisa bekerja. Para tenaga kerja juga terancam PHK akibat tidak ada perpanjangan ijin tambang mereka.

"Sebenarnya kami sudah ke Jakarta untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera meluncurkan regulasi untuk pelaksanaan di lapangan. Jujur saat kami turun ke bawah, kami sering diprotes oleh kab/kota yang dalam pengelolaan ijin mendapatkan sharing. Mereka minta agar Pemprov Jatim segera mengeluarkan ijin pertambangan yang ada di kab/kota," tegasnya.

Heri menambahkan,  di Jawa Timur akan digagas pembuatan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang akan dikhususkan untuk pengurusan ijin pertambangan. Namun untuk pembuatan unit tersebut terkendala regulasi dan kurangnya SDM. 

back to top