Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

Ratusan penambang Jatim terancam PHK karena tak ada regulasi perpanjangan ijin

Ratusan penambang Jatim terancam PHK karena tak ada regulasi perpanjangan ijin
Surabaya - KoPi | Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta dan mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri terkait pelaksanaan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu tentang Pelimpahan Ijin Pertambangan.
 

"Dengan adanya Peraturan Pemerintah nanti diharapkan pelaksanaan tentang pelimpahan ijin pertambangan ini dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Jatim," ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri di DPRD Jatim, Senin (22/6).

DPRD mengakui saat ini Dinas ESDM yang ditunjuk untuk menangani perijinan pertambangan tidak bisa bekerja. Saat ini dinas tersebut kekurangan SDM yang mumpuni dalam menangani soal penambangan. Di lain pihak, hingga kini belum ada regulasi seperti PP atau Keputusan Menteri yang menaungi masalah perijinan tersebut. Akibatnya, banyak pengusaha penambangan kesal karena tidak bisa bekerja. Para tenaga kerja juga terancam PHK akibat tidak ada perpanjangan ijin tambang mereka.

"Sebenarnya kami sudah ke Jakarta untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera meluncurkan regulasi untuk pelaksanaan di lapangan. Jujur saat kami turun ke bawah, kami sering diprotes oleh kab/kota yang dalam pengelolaan ijin mendapatkan sharing. Mereka minta agar Pemprov Jatim segera mengeluarkan ijin pertambangan yang ada di kab/kota," tegasnya.

Heri menambahkan,  di Jawa Timur akan digagas pembuatan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang akan dikhususkan untuk pengurusan ijin pertambangan. Namun untuk pembuatan unit tersebut terkendala regulasi dan kurangnya SDM. 

back to top