Menu
UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Pemerintah Bantul Siap Dukung Kontes Robot Indonesia di UMY

Pemerintah Bantul Siap Dukung Konte…

Sleman-KoPi| Menjelang pe...

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media Sosial Bermunculan

Tahun Politik, Akun Buzzer di Media…

Sleman-KoPi| Menjelang pi...

Prev Next

Ratusan penambang Jatim terancam PHK karena tak ada regulasi perpanjangan ijin

Ratusan penambang Jatim terancam PHK karena tak ada regulasi perpanjangan ijin
Surabaya - KoPi | Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur meminta dan mendesak pemerintah untuk segera mengeluarkan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri terkait pelaksanaan UU 23/2014 tentang Pemerintah Daerah (Pemda) yaitu tentang Pelimpahan Ijin Pertambangan.
 

"Dengan adanya Peraturan Pemerintah nanti diharapkan pelaksanaan tentang pelimpahan ijin pertambangan ini dapat meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) di Jatim," ujar Anggota Komisi D DPRD Jatim, Achmad Heri di DPRD Jatim, Senin (22/6).

DPRD mengakui saat ini Dinas ESDM yang ditunjuk untuk menangani perijinan pertambangan tidak bisa bekerja. Saat ini dinas tersebut kekurangan SDM yang mumpuni dalam menangani soal penambangan. Di lain pihak, hingga kini belum ada regulasi seperti PP atau Keputusan Menteri yang menaungi masalah perijinan tersebut. Akibatnya, banyak pengusaha penambangan kesal karena tidak bisa bekerja. Para tenaga kerja juga terancam PHK akibat tidak ada perpanjangan ijin tambang mereka.

"Sebenarnya kami sudah ke Jakarta untuk mendesak pemerintah pusat untuk segera meluncurkan regulasi untuk pelaksanaan di lapangan. Jujur saat kami turun ke bawah, kami sering diprotes oleh kab/kota yang dalam pengelolaan ijin mendapatkan sharing. Mereka minta agar Pemprov Jatim segera mengeluarkan ijin pertambangan yang ada di kab/kota," tegasnya.

Heri menambahkan,  di Jawa Timur akan digagas pembuatan Unit Pelayanan Terpadu (UPT) yang akan dikhususkan untuk pengurusan ijin pertambangan. Namun untuk pembuatan unit tersebut terkendala regulasi dan kurangnya SDM. 

back to top