Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

PSEK UGM mendesak pemerintah batalkan pungutan dana ketahanan energi

PSEK UGM mendesak pemerintah batalkan pungutan dana ketahanan energi

Jogja-KoPi| Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM melalui penelitinya Dr. Fahmi Radhi, MBA merespon keras pengumuman Menteri ESDM tentang kebijakan penurunan harga BBM berbarengan dengan kebijakan Pungutan Dana Ketahanan Energi.

Menurut Fahmi, hal itu dapat mengecohkan publik, bahkan mengarah pada kebohongan publik. Pasalnya, dalam pengumuman itu disebutkan bahwa penurunan harga Solar nominalnya sebesar Rp 1.050/liter, riilnya turun sebesar Rp 750/liter, selisihnya untuk dana ketahanan energi sebesar Rp 300/liter.

Sedangkan penurunan harga Premium disebutkan nominalnya sebesar Rp 300/liter riilnya turun hanya sebesar Rp 150/liter, selisihnya untuk dana ketahanan energi sebesar Rp 200/liter.

Pembebanan Pungutan Dana Ketahanan Energi akan semakin memberatkan bagi konsumen BBM, utamanya pengguna Premium. Terhitung sejak 1 Januari 2015 Pemerintah sudah memutuskan untuk mengapus subsidi BBM jenis Premium dan menetapkan subsidi tetap BBM jenis Solar sebesar Rp 1.000/liter. Konsumen BBM, yang sudah tidak dapat subsidi, masih harus dibebani Pungutan Dana Ketahanan Energi, sudah pasti semakin berat bebannya.

"Beban ini memang masih belum terasa pada saat terjadi penurunan harga BBM. Namun, pada saat terjadi kenaikan harga BBM, Pungutan Dana Ketahanan Energi akan lebih memberatkan bagi konsumen. Misalnya, pada saat terjadi kenaikan harga minyak dunia, Pemerintah harus menaikan nominal harga Premium sebesar Rp. 1.000/liter, ditambah Pungutan Dana Ketahanan Energi untuk Premium sebesar Rp. 200/liter, maka kenaikan riil harga Premium sesungguhnya Rp 1.200/liter,"jelas Fahmi.

Peneliti di Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM ini juga mengatakan Kebijakan Pungutan Dana Ketahanan Energi cenderung serampangan, lantaran belum ada dasar hukum yang mengatur tentang Pungutan Dana Ketahanan Energi yang dibebankan kepada konsumen.

"Menteri ESDM Sudirman Said berdalih bahwa kebijakan Pungutan Dana Ketahanan Energi merupakan amanat Undang-Undang (UU) 30/2007 tentang Energi, beserta aturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah (PP) 79/2014 tentang Kebijakan Energi Nasional. Padahal UU dan PP itu tidak mengatur sama sekali tentang pembebanan dana pengembangan energi baru dan terbarukan kepada konsumen BBM. Dengan demikian, Pungutan Dana Ketahanan Energi termasuk kategori “pungutan liar” karena belum ada dasar hukumnya,"tegas Fahmy Radhi

Di tengah semakin menurunnya produksi energi fosil, sesungguhnya tujuan penggunaan Pungutan Dana Ketahanan Energi tersebut sangat mulia, lantaran untuk membiayai penelitian dan pengambangan energi baru dan terbarukan. Namun pembebanan dana tersebut kepada konsumen, tidak hanya semakin memberatkan bagi konsumen BBM, tetapi juga dapat dikategorikan sebagai “Pungutan Liar”.

Kami mendesak kepada pemerintah untuk membatalkan kebijakan Pungutan Dana Ketahanan Energi sebelum diberlakukan pada 5 Januari 2016. Dengan pembatalan kebijakan Pungutan Dana Ketahanan Energi tersebut, harga Solar seharusnya dipatok sebesar Rp 5.650/liter dan harga Premium sebesar Rp 6.950/liter. |Frenda Yentin M|

back to top