Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pemerintah harus evaluasi kontrak Inpex

sumb: energitoday.com sumb: energitoday.com

Jakarta- KoPi- Pemerintahan Jokowi-JK diminta agar berhati-hati menindak lanjuti sejumlah Polemik berkaitan dengan perpanjangan Kontrak Blok Migas oleh berbagai perusahaan asing. Pasalnya ada payung hukum yang sudah mengatur soal kontrak itu. Hal ini bercermin dari  upaya beberapa perusahaan asing yang saat ini mengajukan perpanjangan kontrak sebelum masa kontraknya berakhir, salah satunya adalah Inpex selaku Operator Blok Masela.

Direktur Eksekutif Indonesia Committee Transparency (INDOTRANS) Fuad Bachmid, mengatakan bahwa upaya pihak Inpex Masela Ltd yang meminta Pemerintah agar segera memutuskan perpanjangan Kontrak pada tahun 2015 sangat bertentangan dengan Peraturan pemerintah No.35 Tahun 2004 tentang kegiatan Usaha Hulu Migas yakni pada pasal 28 ayat 5 disebutkan Permohonan perpanjangan kontrak kerjasama dapat disampaikan paling cepat 10 Tahun dan paling lambat 2 Tahun sebelum kontrak kerjasama berakhir.

“Artinya jika berpatokan pada peraturan tersebut maka pihak Inpex seharusnya baru dapat mengajukan kontrak paling cepat pada Tahun 2018 dengan pertimbangan Kontrak yang ditandatangani tanggal 6 November 1998 dan baru berakhir pada 2028, sehingga Pemerintah tidak boleh mencari celah hukum karena memang Peraturan pemerintah sudah tidak dibolehkan” ungkap Direktur Eksekutif INDOTRANS, Fuad Bachmid di Jakarta, Minggu (9/11/2014).

Tak hanya itu, Pemerintah juga diminta agar segera memanggil dan mengevaluasi pihak Inpex terkait kegiatan Eksplorasinya selama ini dan tidak semerta merta mencari celah hukum hanya untuk mengakomodir permintaan perpanjangan kontrak pihak Inpex meskipun dengan alasan optimalisasi pengembangan investasi secara penuh.

“Pemerintah harus evaluasi soal hasil pengelolaan Blok Masela selama ini oleh Inpex selaku Operator, termasuk memastikan apakah target Produksi ini bisa memenuhi 4,5 juta ton per tahun LNG dan 130.000 barel per hari kondensat. itu yang paling terpenting ketimbang mencari celah hukum soal perpanjangan kontrak “ katanya.

Fuad menambahkan justru sebaiknya Pemerintah harus memperkuat keberadaan Peraturan Pemerintah itu dengan membuat regulasi khusus soal syarat perpanjangan kontrak migas agar tidak menjadi alasan untuk pihak kontraktor mengulur-ulurkan produksi, pasalnya selama ini alasan itulah yang dijadikan pihak Kontraktor untuk memperpanjang kontraknya, termasuk Inpex yang berlasan Produksi Masela diperkirakan baru dimulai 2018 atau hanya 10 Tahun sebelum kontrak berakhir 2028, sehingga belum cukup mengembalikan investasi yang mencapai USD 14 Miliar.

“Termasuk Inpex harus membuktikan apakah keberadaan mereka sudah bisa berkontribusi terhadap negara atau justru merugikan negara, Karena jika pemerintah hanya sekedar menyetujui kemauannya mereka, maka ujung-ujungnya alasan untuk molor lagi, dengan sendirinya kehormatan kedaulatan bangsa akan di injak oleh mereka” ungkap fuad

Untuk diketahui Blok Masela terletak di Pantai laut Arafura sekitar 155 kilometer dari arah barat daya kota saumlaki, Maluku yang berbatasan langsung dengan Australia dan Timor Leste.
 

back to top