Menu
Montara Task Force harus ambil alih penecemaran Laut Timor

Montara Task Force harus ambil alih…

Kupang-KoPi| "Montara T...

Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Prev Next

Menteri ESDM dan PT Freeport merugikan negara US $250 juta?

KoPi, IHCS (Indonesia Human Rights Commitee for Social Justice ) menaksir kerugian negara akibat kontrak karya Freeport US $ 250 juta. Hal itu disampaikan kepada KoPi malam ini dalan sebuah pernyataan persnya (4/3/2014).

Setelah KPK mengingatkan Kementerian ESDM lewat surat B-402/01-15/02/2014 tentang adanya kerugian negara sebesar 169, 06 US dollar atau 1,6 trilun rupiah pertahun, kemudian Menteri ESDM akan mengirim surat ke Freeport untuk meminta kenaikan royalti emas, perak dan tembaga berlaku surut sejak tahun 2012. Karena dalam PP No 9 Tahun 2012 pemerintah telah menentukan besaran royalti yang lebih tinggi dibanding yang tercantum di Kontrak Karya Freeport.

Dari tindakan Menteri ESDM seperti tersebut di atas mengandung dua hal yang harus dijadikan bahan koreksi.

Pertama. Seharusnya kenaikan royalti tidak berlaku surut sejak 2012, tetapi sejak 2003, karena PP No. 9 Tahun 2012 adalah perubahan dari PP No. 45 Tahun 2003 yang sudah mengatur besaran royalti yang lebih tinggi dibandingkan Kontrak Karya Freeport.

Untuk royalti emas misalnya, dalam Kontrak Karya hanya diatur sebesar 1 %, sedangkan dalam PP 45/2003 dan PP 9/2012 diatur sebesar 3,75 %. Karena negara tidak melakukan renegosiasi Kontrak Karya Freeport, maka pada tahun 2010 IHCS mengadukan masalah ini ke KPK dan melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Waktu itu IHCS menghitung kerugian negara akibat kekurangan pembayaran royalti emas dari tahun 2003 hingga 2010 sebesar US $250 juta.

Kedua. Kurun waktu menghitung kerugian negara dalam pembayaran royalti Freeport bersumber dari Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, karena di dalam undang-undang tersebut, diatur setahun setelah Undang-Undang Minerba disahkan renegosiasi perusahaan tambang harus dilakukan. Tapi nampaknya hingga kini renegosiasi kontrak karya Freeport belum usai sehingga berdampak tidak saja pada persoalan royalti tapi persoalan lain yang harusnya direnegosiasikan sehingga berpotensi terjadi pelanggaran hukum, kerugian negara yang lebih besar, ketidakterbukaan informasi publik dan pengabaian hak masyarakat adat Orang Papua.

Gunawan, Ketua Eksekutif IHCS (Indonesian Human Rights Committee for Social Justice), ketika ditanya apakah ada unsur kesengajaan dari pihak pemerintah dalam kerugian negara yang mencapai US $250 juta itu, membenarkan.

“Ya, karena dalam hukum perdata yang berlaku di Indonesia menyatakan bahwa pejanjian tidak boleh bertentangan dengan produk hukum nasional, oleh karenanya ketika kontrak karya Freeport tidak sesuai dengan PP 45 tahun 2003, seharusnya ada penyesuaian atau renegoisasi kontrak. Ketika itu tidak terjadi yang bertanggung jawab adalah para pihak yang teken kontrak, yaitu Meneri ESDM dan PT Freeport indonesia. Selain itu adalah presiden dan DPR,” demikian ujarnya.

Sementara ini KoranOpini.com belum bisa menghubungi pihak pemerintah dan PT Freeport Indonesia untuk dikonfirmasi atas dugaan ini.

 

Ranang Aji SP

 

 

back to top