Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Mencapai Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pendekatan Tata Ruang Untuk Kemandirian Pangan

Mencapai Ketahanan Pangan Nasional Melalui Pendekatan Tata Ruang Untuk Kemandirian Pangan

Untuk mencapai ketahanan pangan nasional, pemerintah telah menetapkan komoditas pangan strategis yang perlu menjadi fokus utama dalam pengembangan di masa depan. Sejalan dengan hal tersebut langkah yang dapat diupayakan terkait ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pun harus dilakukan.

Dalam hal ini, komoditas yang harus menjadi fokus diantaranya adalah beras, jagung, kedelai, gula/tebu, daging sapi/ayam dan telur, minyak goreng, tepung terigu, hortikultura (bawang merah, cabai); sedangkan komoditas strategis yang akan ditingkatkan produktivitas dan tingkat daya saingnya adalah kelapa sawit, kopi dan kakao. Tujuan utama pengembangan komoditas pangan tersebut adalah sebagai jaminan atas hak rakyat dalam menerima pangan dan memberi hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem usaha sesuai dengan sumber potensi sumber daya dalam negeri.

Dalam memenuhi tujuan ini, terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi. Tantangan pertama adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan proporsi 1/3 wilayah Indonesia adalah daratan dan sisanya adalah lautan. Dari 1/3 wilayah daratan di Indonesia 67% merupakan kawasan hutan sehingga area penggunaan lain yang dapat digunakan untuk mendukung maksimal hanya mencapai 33% dari wilayah daratan di Indonesia.

Tantangan kedua adalah terus meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia serta ketidakmerataan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 mencapai 256 juta jiwa (tertinggi ke 4 di dunia) dengan 56% (145 juta jiwa) berada di Pulau Jawa. Keadaan tersebut merupakan ironi bagi Indonesia, dimana wilayah dengan tanah pertanian terbaik dan produktivitas tertinggi di Indonesia harus mengalami tantangan dari konversi lahan akibat kabutuhan masyarakat akan pemukiman dan indstrialisasi seiring dengan perkembangan perekonomian.

Jika dilakukan analisa kepemilikan lahan, luas wilayah Jawa hanya ,mencapai 12,9 juta Ha dan dibagi rata kepada 145 juta jiwa maka kepemilikan lahan yang dapat dimiliki masyarakat hanya mencapai 0,08 Ha/jiwa. Dengan jumlah kepemilikan lahan serendah tersebut, maka bisa dikatakan pengelolaan lahan di Jawa semakin tahun semakin tidak mencapai skala ekonomis.

“Untuk mengatasi beberapa persoalan tersebut, perencanaan terkait lahan tersebut harus dilakukan melalui pendekatan geospasial agar secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan sektor tersebut dengan tetap memperhatikan ruang dan menyesuaikan dengan kondisi alam seperti topografi, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif”, papar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Lebih jauh lagi, Kadin mengamati bahwa dengan perencanaan spasial ini, penggunaan lahan dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta prioritas kebutuhan lahan dapat lebih mudah dilakukan. Untuk menunjang hal tersebut, penerapan spasial dalam penggunaan lahan koordinasi antar lini merupakan salah satu kunci sukses dari kebijakan yang dibuat.

Alat yang tepat dalam menerapkan pola koordinasi geospasial yang baik adalah adanya one map yang dapat dijadikan patokan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya acuan yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan serta prioritas dalam penggunaan lahan, diharapkan konflik terkait lahan antar pemangku kepentingan dapat diminimumkan dan proses koordinasi menjadi lebih mudah dilakukan.

Untuk mencapai kondisi ideal maka metode penggunaan lahan pada masa depan harus menggunakan perencanaan yang tepat khususnya perencanaan akan tata ruang. Dengan kata lain, perencanaan tata ruang di masa depan adalah kunci bagi efektifitas penggunaan lahan di masa depan.

Oleh karena isu di atas merupakan isu antar pemangku kepentingan, baik itu antara pelaku usaha dan pemerintah ataupun lintas kementerian, maka Rapat Koordinasi dan Kerja Nasional (Rakornas) bidang agribisnis, pangan dan kehutanan bersama dengan bidang pengolahan makanan dan industri peternakan kali ini akan berfokus pada tema “Ketahanan Pangan Nasional melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi” dengan sub tema: “Tata Ruang untuk Kemandirian Pangan”.

Sub tema kali ini terkait dengan kajian yang dilakukan Kadin untuk tata ruang dan permasalahannya dan dikaitkan dengan kondisi negara kita dalam pemenuhan komoditas pangan strategis sesuai dengan NAWACITA dan program pemerintah terkait Ketahanan Pangan. Beberapa poin kebijakan yang akan Kadin soroti dan perlu memberikan masukan kepada pemerintah adalah:

Kadin mendukung dan mendorong upaya pemerintah dalam pembenahan tata ruang yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang realistis dan sesuai dengan skala prioritas;

Dalam perencanaan tata ruang, Pemerintah sesuai dengan program ketahanan pangan, harus berfokus pada jenis-jenis komoditas strategis yang masih belum terpenuhi untuk produksinya di dalam negeri;

Kadin sebagai mitra pemerintah dalam proses pembangunan nasional, akan bersinergi dalam industri pengelolaan yang terintegrasi agar petani memiliki kepastian dalam memasarkan hasil pertaniannya;
Kadin mendukung pemerintah dalam mendukung penyimpanan, logistik untuk mengurangi tingkat waste;
Kadin sebagai mitra pemerintah membantu proses pembiayaan peremajaan dan peningkatan modal kerja petani di Indonesia; dan
Kadin mendukung percepatan One Map Policy sebagai alat untuk melakuka pendekatan spasial pada kebijakan lahan di Indonesia.
“Kami menyambut baik focus dan skema agrarian yang direncanakan Pemerintah dan siap mendukung pelaksanaannya untuk membangun kemandirian pangan di Indonesia.” Ujar Rosan Roeslani, Ketua Umum KADIN Indonesia.

Franky Widjaja, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan menambahkan, “Seluruh pelaku sektor agribisnis Indonesia sangat mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan hasil produksi melalui melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Kebijakan One Map Policy sangat bermanfaat dalam mendukung keselarasan antara agenda pembangunan dan pelestarian lingkungan”.


Contact Information 1:
Arie Kristiana
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+6281320134513
Menara Kadin Indonesia Lt. 29 Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3, Jakarta 12950 - Indonesia

Untuk mencapai ketahanan pangan nasional, pemerintah telah menetapkan komoditas pangan strategis yang perlu menjadi fokus utama dalam pengembangan di masa depan. Sejalan dengan hal tersebut langkah yang dapat diupayakan terkait ketersediaan dan stabilisasi harga pangan pun harus dilakukan.

Dalam hal ini, komoditas yang harus menjadi fokus diantaranya adalah beras, jagung, kedelai, gula/tebu, daging sapi/ayam dan telur, minyak goreng, tepung terigu, hortikultura (bawang merah, cabai); sedangkan komoditas strategis yang akan ditingkatkan produktivitas dan tingkat daya saingnya adalah kelapa sawit, kopi dan kakao. Tujuan utama pengembangan komoditas pangan tersebut adalah sebagai jaminan atas hak rakyat dalam menerima pangan dan memberi hak bagi masyarakat untuk menentukan sistem usaha sesuai dengan sumber potensi sumber daya dalam negeri.

Dalam memenuhi tujuan ini, terdapat dua tantangan utama yang harus dihadapi. Tantangan pertama adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan proporsi 1/3 wilayah Indonesia adalah daratan dan sisanya adalah lautan. Dari 1/3 wilayah daratan di Indonesia 67% merupakan kawasan hutan sehingga area penggunaan lain yang dapat digunakan untuk mendukung maksimal hanya mencapai 33% dari wilayah daratan di Indonesia.

Tantangan kedua adalah terus meningkatnya jumlah penduduk di Indonesia serta ketidakmerataan persebaran penduduk yang ada di Indonesia. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2016 mencapai 256 juta jiwa (tertinggi ke 4 di dunia) dengan 56% (145 juta jiwa) berada di Pulau Jawa. Keadaan tersebut merupakan ironi bagi Indonesia, dimana wilayah dengan tanah pertanian terbaik dan produktivitas tertinggi di Indonesia harus mengalami tantangan dari konversi lahan akibat kabutuhan masyarakat akan pemukiman dan indstrialisasi seiring dengan perkembangan perekonomian.

Jika dilakukan analisa kepemilikan lahan, luas wilayah Jawa hanya ,mencapai 12,9 juta Ha dan dibagi rata kepada 145 juta jiwa maka kepemilikan lahan yang dapat dimiliki masyarakat hanya mencapai 0,08 Ha/jiwa. Dengan jumlah kepemilikan lahan serendah tersebut, maka bisa dikatakan pengelolaan lahan di Jawa semakin tahun semakin tidak mencapai skala ekonomis.

“Untuk mengatasi beberapa persoalan tersebut, perencanaan terkait lahan tersebut harus dilakukan melalui pendekatan geospasial agar secara komprehensif dapat memenuhi kebutuhan sektor tersebut dengan tetap memperhatikan ruang dan menyesuaikan dengan kondisi alam seperti topografi, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih efektif”, papar Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan Djalil.

Lebih jauh lagi, Kadin mengamati bahwa dengan perencanaan spasial ini, penggunaan lahan dapat lebih efektif dan berkelanjutan, serta prioritas kebutuhan lahan dapat lebih mudah dilakukan. Untuk menunjang hal tersebut, penerapan spasial dalam penggunaan lahan koordinasi antar lini merupakan salah satu kunci sukses dari kebijakan yang dibuat.

Alat yang tepat dalam menerapkan pola koordinasi geospasial yang baik adalah adanya one map yang dapat dijadikan patokan oleh seluruh pemangku kepentingan. Dengan adanya acuan yang telah disepakati oleh pemangku kepentingan serta prioritas dalam penggunaan lahan, diharapkan konflik terkait lahan antar pemangku kepentingan dapat diminimumkan dan proses koordinasi menjadi lebih mudah dilakukan.

Untuk mencapai kondisi ideal maka metode penggunaan lahan pada masa depan harus menggunakan perencanaan yang tepat khususnya perencanaan akan tata ruang. Dengan kata lain, perencanaan tata ruang di masa depan adalah kunci bagi efektifitas penggunaan lahan di masa depan.

Oleh karena isu di atas merupakan isu antar pemangku kepentingan, baik itu antara pelaku usaha dan pemerintah ataupun lintas kementerian, maka Rapat Koordinasi dan Kerja Nasional (Rakornas) bidang agribisnis, pangan dan kehutanan bersama dengan bidang pengolahan makanan dan industri peternakan kali ini akan berfokus pada tema “Ketahanan Pangan Nasional melalui Intensifikasi dan Ekstensifikasi” dengan sub tema: “Tata Ruang untuk Kemandirian Pangan”.

Sub tema kali ini terkait dengan kajian yang dilakukan Kadin untuk tata ruang dan permasalahannya dan dikaitkan dengan kondisi negara kita dalam pemenuhan komoditas pangan strategis sesuai dengan NAWACITA dan program pemerintah terkait Ketahanan Pangan. Beberapa poin kebijakan yang akan Kadin soroti dan perlu memberikan masukan kepada pemerintah adalah:

Kadin mendukung dan mendorong upaya pemerintah dalam pembenahan tata ruang yang dituangkan dalam bentuk kebijakan yang realistis dan sesuai dengan skala prioritas;

Dalam perencanaan tata ruang, Pemerintah sesuai dengan program ketahanan pangan, harus berfokus pada jenis-jenis komoditas strategis yang masih belum terpenuhi untuk produksinya di dalam negeri;

1.Kadin sebagai mitra pemerintah dalam proses pembangunan nasional, akan bersinergi dalam industri pengelolaan yang terintegrasi agar petani memiliki kepastian dalam memasarkan hasil pertaniannya;
2.Kadin mendukung pemerintah dalam mendukung penyimpanan, logistik untuk mengurangi tingkat waste;
3.Kadin sebagai mitra pemerintah membantu proses pembiayaan peremajaan dan peningkatan modal kerja petani di Indonesia; dan
4.Kadin mendukung percepatan One Map Policy sebagai alat untuk melakuka pendekatan spasial pada kebijakan lahan di Indonesia.

“Kami menyambut baik focus dan skema agrarian yang direncanakan Pemerintah dan siap mendukung pelaksanaannya untuk membangun kemandirian pangan di Indonesia.” Ujar Rosan Roeslani, Ketua Umum KADIN Indonesia.

Franky Widjaja, Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia bidang Agribisnis, Pangan dan Kehutanan menambahkan, “Seluruh pelaku sektor agribisnis Indonesia sangat mendukung terciptanya ketahanan pangan nasional dengan meningkatkan hasil produksi melalui melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pertanian. Kebijakan One Map Policy sangat bermanfaat dalam mendukung keselarasan antara agenda pembangunan dan pelestarian lingkungan”.


Contact Information 1:
Arie Kristiana
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
+6281320134513
Menara Kadin Indonesia Lt. 29 Jalan HR Rasuna Said X-5 kav 2-3, Jakarta 12950 - Indonesia

back to top