Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Kontraktor keluhkan perijinan yang 'lelet'

Kontraktor keluhkan perijinan yang 'lelet'

Jogjakarta-KoPi| Peralihan kewenangan penambangan bahan galian C dari kota dan kabupaten menjadi kewenangan propinsi menimbulkan permasalahan baru. Asosiasi kontraktor merasa keberatan dengan persoalan harga dari perubahan acuan peraturan tersebut.

Anggota Komisi C DPRD DIY H. Sukamto menjelaskan peralihan peraturan tersebut memang berdampak pada ketimpangan harga. Terlihat dari peralihan peraturan ini pihak propinsi belum memiliki kesiapan yang matang.

“Ini kebijakan dari pemerintah, semula di kabupaten dan kota kini dipindahkan ke propinsi. Iya (peraturan) ini tidak dipersiapkan dengan baik,” tutur Sukamto seusai audiensi asosiasi kontraktor di Kantor DPRD DIY pukul 12.20 WIB.

Persoalan lain yang disoroti tentang sulitnya perijinan untuk melakukan penambangan. Salah satu kontraktor Sunarto mempertanyakan kejelasan mekanisme perijinan yang benar. Sunarto merasa perijinan seolah mudah diakses oleh peambang besar namun sulit untuk penambang rakyat.

Menurut Kepala Dinas Perijinan DIY, Suyono total perijinan penambangan yang masuk hingga kini berjumlah 100 ijin. Dari jumlah 100 tersebut hanya 18 yang lolos seleksi. Jumlah 18 ijin yang keluar didominasi ijin penambangan di Kulon Progo.

Suyono mengakui persoalan perijinan masih menjadi kendala. Tidak hanya lamanya waktu mengurus namun dana yang keluar untuk mengurus perijinan juga tidak sedikit.

Sementara asosiasi kontraktor terus menjerit dengan keadaan ini. Tingginya harga bahan material ditambah perijinan yang sulit menggenapkan kesulitan mereka.

“Perijinan susah, belum kalau ngurus AMDAL butuh waktu 6 bulan, sementara pemborong tahunya cepat kontrak waktunya sudah ditentukan, matilah kita,” keluh salah satu anggota asosiasi kontraktor. |Winda Efanur FS |

back to top