Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Kontraktor keluhkan perijinan yang 'lelet'

Kontraktor keluhkan perijinan yang 'lelet'

Jogjakarta-KoPi| Peralihan kewenangan penambangan bahan galian C dari kota dan kabupaten menjadi kewenangan propinsi menimbulkan permasalahan baru. Asosiasi kontraktor merasa keberatan dengan persoalan harga dari perubahan acuan peraturan tersebut.

Anggota Komisi C DPRD DIY H. Sukamto menjelaskan peralihan peraturan tersebut memang berdampak pada ketimpangan harga. Terlihat dari peralihan peraturan ini pihak propinsi belum memiliki kesiapan yang matang.

“Ini kebijakan dari pemerintah, semula di kabupaten dan kota kini dipindahkan ke propinsi. Iya (peraturan) ini tidak dipersiapkan dengan baik,” tutur Sukamto seusai audiensi asosiasi kontraktor di Kantor DPRD DIY pukul 12.20 WIB.

Persoalan lain yang disoroti tentang sulitnya perijinan untuk melakukan penambangan. Salah satu kontraktor Sunarto mempertanyakan kejelasan mekanisme perijinan yang benar. Sunarto merasa perijinan seolah mudah diakses oleh peambang besar namun sulit untuk penambang rakyat.

Menurut Kepala Dinas Perijinan DIY, Suyono total perijinan penambangan yang masuk hingga kini berjumlah 100 ijin. Dari jumlah 100 tersebut hanya 18 yang lolos seleksi. Jumlah 18 ijin yang keluar didominasi ijin penambangan di Kulon Progo.

Suyono mengakui persoalan perijinan masih menjadi kendala. Tidak hanya lamanya waktu mengurus namun dana yang keluar untuk mengurus perijinan juga tidak sedikit.

Sementara asosiasi kontraktor terus menjerit dengan keadaan ini. Tingginya harga bahan material ditambah perijinan yang sulit menggenapkan kesulitan mereka.

“Perijinan susah, belum kalau ngurus AMDAL butuh waktu 6 bulan, sementara pemborong tahunya cepat kontrak waktunya sudah ditentukan, matilah kita,” keluh salah satu anggota asosiasi kontraktor. |Winda Efanur FS |

back to top