Menu
Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan Pokok di Jatim Dipastikan Aman

Jelang Puasa, Stok Barang Kebutuhan…

Surabaya-KoPi|Menjelang b...

Prev Next

Kesejahteraan tak merata, Indonesia berada di tepi jurang perpecahan

Kesejahteraan tak merata, Indonesia berada di tepi jurang perpecahan
Surabaya-KoPi| Penyusunan anggaran negara adalah persoalan kemakmuran dan keadilan. Sebelum membicarakan anggaran, lebih penting memvisikan kesejahteraan yang ingin diwujudkan. Karena itu, para pembuat kebijakan harus mengacu Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis. Menurut Harry, persoalan kemakmuran yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini masih soal kuantitas kemakmuran. Soal kualitas kemakmuran masih belum banyak dibicarakan. Apalagi, saat ini masih banyak masyarakat yang belum merasakan kemakmuran yang divisikan oleh UUD. 

"Karena itu, setiap hari pemerintah selalu membicarakan indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi, seperti pengecilan rasio gini, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan indeks pembangunan manusia," ungkap Harry dalam kuliah umum Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat di Surabaya (26/11).

Saat ini, rasio gini Indonesia berada di angka 0,45. Angka ini menurut Harry adalah angka yang rawan. Dengan angka ini, Indonesia berada di tepi jurang. Jurang kerawanan, jurang perpecahan, jurang pemberontakan, jurang memerdekakan diri. 

Rasio gini menunjukkan bagaimana persebaran kekayaan negara. Jika berada di angka nol, maka persebaran kekayaan negara merata. Jika sampai pada angka 1, maka kekayaan negara berada di tangan satu orang. Angka 0,45 merupakan angka yang menunjukkan adanya ketidakadilan.

"Semakin tinggi tinggi ketidakadilan, akan semakin tinggi kemungkinan adanya pemberontakan," tegas Harry.

Harry menyebutkan, rasion gini Amerika dan Singapura sebenarnya juga berada di angka 0,45. Namun, mereka memiliki buffer untuk meredam ketidakpuasan masyarakat, dengan memperhatikan kesejahteraan mereka. "Swedia menganggarkan 30 persen belanja negara untuk kesejahteraan. Namun Indonesia masih di bawah 5 persen," ungkapnya.

back to top