Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Kesejahteraan tak merata, Indonesia berada di tepi jurang perpecahan

Kesejahteraan tak merata, Indonesia berada di tepi jurang perpecahan
Surabaya-KoPi| Penyusunan anggaran negara adalah persoalan kemakmuran dan keadilan. Sebelum membicarakan anggaran, lebih penting memvisikan kesejahteraan yang ingin diwujudkan. Karena itu, para pembuat kebijakan harus mengacu Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis. Menurut Harry, persoalan kemakmuran yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini masih soal kuantitas kemakmuran. Soal kualitas kemakmuran masih belum banyak dibicarakan. Apalagi, saat ini masih banyak masyarakat yang belum merasakan kemakmuran yang divisikan oleh UUD. 

"Karena itu, setiap hari pemerintah selalu membicarakan indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi, seperti pengecilan rasio gini, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan indeks pembangunan manusia," ungkap Harry dalam kuliah umum Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat di Surabaya (26/11).

Saat ini, rasio gini Indonesia berada di angka 0,45. Angka ini menurut Harry adalah angka yang rawan. Dengan angka ini, Indonesia berada di tepi jurang. Jurang kerawanan, jurang perpecahan, jurang pemberontakan, jurang memerdekakan diri. 

Rasio gini menunjukkan bagaimana persebaran kekayaan negara. Jika berada di angka nol, maka persebaran kekayaan negara merata. Jika sampai pada angka 1, maka kekayaan negara berada di tangan satu orang. Angka 0,45 merupakan angka yang menunjukkan adanya ketidakadilan.

"Semakin tinggi tinggi ketidakadilan, akan semakin tinggi kemungkinan adanya pemberontakan," tegas Harry.

Harry menyebutkan, rasion gini Amerika dan Singapura sebenarnya juga berada di angka 0,45. Namun, mereka memiliki buffer untuk meredam ketidakpuasan masyarakat, dengan memperhatikan kesejahteraan mereka. "Swedia menganggarkan 30 persen belanja negara untuk kesejahteraan. Namun Indonesia masih di bawah 5 persen," ungkapnya.

back to top