Menu
Jatim Best Practice Perdagangan Antar Daerah

Jatim Best Practice Perdagangan Ant…

Bandung-KoPi| Perdagang...

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersinergi Susun RKPD

Sekdaprov Minta FLPD Harus Bersiner…

Surabaya-KoPi| Forum Li...

Banjir Sungai Welang,  Pemerintah Lakukan Pendataan dan Beri Penanganan Darurat

Banjir Sungai Welang, Pemerintah L…

(Fotomilik: Jatim TIMES) ...

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Harkat dan Martabat Manusia

Teknologi Harus Bisa Tingkatkan Har…

Bantul-KoPi| Globalisas...

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyaman Jadi Bagian Penting dalam Pembangunan di Jatim

Pakde Karwo: Suasana Aman dan Nyama…

Surabaya-KoPi| Suasana am...

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan Ibu Hamil, MMSA Berikan Wawasan Tentang Perdarahan

Sosialisasikan Pentingnya Kesehatan…

Bantul-KoPi| Sepanjang ...

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjukan Barongsai dan Liong LED

Sambut Imlek, UAJY Gelar Pertunjuka…

Sleman-KoPi| Sebagai wuju...

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSANAKAN LATIHAN PRAMUKA YUDHA

TARUNA - TARUNI TINGKAT II MELAKSAN…

AKADEMI MILITER – KoPi|...

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Luncurkan Kick-Off Program Talent Pitching

Creative Hub Fisipol UGM Resmi Lunc…

Sleman-KoPi | Terobosan...

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker ke PT. Vitapharm

Koperasi CPW Jatim Lakukan Kunker k…

Surabaya-KoPi| Koperasi...

Prev Next

Kesejahteraan tak merata, Indonesia berada di tepi jurang perpecahan

Kesejahteraan tak merata, Indonesia berada di tepi jurang perpecahan
Surabaya-KoPi| Penyusunan anggaran negara adalah persoalan kemakmuran dan keadilan. Sebelum membicarakan anggaran, lebih penting memvisikan kesejahteraan yang ingin diwujudkan. Karena itu, para pembuat kebijakan harus mengacu Pembukaan UUD 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
 

Hal itu diungkapkan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Harry Azhar Azis. Menurut Harry, persoalan kemakmuran yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini masih soal kuantitas kemakmuran. Soal kualitas kemakmuran masih belum banyak dibicarakan. Apalagi, saat ini masih banyak masyarakat yang belum merasakan kemakmuran yang divisikan oleh UUD. 

"Karena itu, setiap hari pemerintah selalu membicarakan indikator kesejahteraan yang harus dipenuhi, seperti pengecilan rasio gini, pengurangan kemiskinan dan pengangguran, serta peningkatan indeks pembangunan manusia," ungkap Harry dalam kuliah umum Kebijakan Anggaran untuk Kesejahteraan Rakyat di Surabaya (26/11).

Saat ini, rasio gini Indonesia berada di angka 0,45. Angka ini menurut Harry adalah angka yang rawan. Dengan angka ini, Indonesia berada di tepi jurang. Jurang kerawanan, jurang perpecahan, jurang pemberontakan, jurang memerdekakan diri. 

Rasio gini menunjukkan bagaimana persebaran kekayaan negara. Jika berada di angka nol, maka persebaran kekayaan negara merata. Jika sampai pada angka 1, maka kekayaan negara berada di tangan satu orang. Angka 0,45 merupakan angka yang menunjukkan adanya ketidakadilan.

"Semakin tinggi tinggi ketidakadilan, akan semakin tinggi kemungkinan adanya pemberontakan," tegas Harry.

Harry menyebutkan, rasion gini Amerika dan Singapura sebenarnya juga berada di angka 0,45. Namun, mereka memiliki buffer untuk meredam ketidakpuasan masyarakat, dengan memperhatikan kesejahteraan mereka. "Swedia menganggarkan 30 persen belanja negara untuk kesejahteraan. Namun Indonesia masih di bawah 5 persen," ungkapnya.

back to top