Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Walhi Yogyakarta lakukan audiensi masalah apartemen bersama Pemkab Sleman

Walhi Yogyakarta lakukan audiensi masalah apartemen bersama Pemkab Sleman

Sleman-KoPi| Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Jogja bersama perwakilan warga melakukan audiensi ke kantor Bupati Sleman. Audiensi mereka terkait kebijakan Bupati Sleman atas moratorium pembangunan hotel, apartemen, dan kondotel.

Menurut Plt. Bupati Sleman, Gatot Saptadi, bupati tidak mempunyai kewenangan menghentikan proses pembangunan yang saat ini berjalan. Apalagi pembangunan yang dianggap memiliki dokumen lengkap.

"Pemkab tidak menerima lagi permohonan izin baru (pembangunan). Dan juga pejabat bupati tidak bisa mensetop izin yang sudah berjalan. Untuk saat ini, jumlah perizinan yang masuk, data ada di perizinan," papar Gatot saat audiensi pada Kamis, 4 Februari 2016.

Sementara Ketua Walhi Jogja, Halik Sandera memandang moratorium langkah Pemkab Sleman untuk lebih menjaring izin pembangunan apartemen dan sejenisnya. Pasalnya contoh kasus apartemen di Gadingan diduga tidak memiliki kelengkapan dokumen yang berdampak pada lingkungan dan sosial.

"Melihat pelanggaran dari dokumen belum ada pengerukan, tapi fakta di lapangan berbeda," kritik Halik.

Anggota LBH Jogja, Rizki Fatahillah menyambut baik kebijakan moratorium bupati tersebut. Namun hal ini sekaligus menjadi titik tolak membenahi perizinan pembangunan. Serta menata pembangunan apartemen di Sleman.

Sebagai solusi, Gatot menjelaskan saat ini pihak legislatif Sleman tengah menggodok Perda Pengelolaan dan Perlindungan lingkungan hidup.

"Ini lagi di bahas di legislatif, nanti rencana detil tata ruang akan terwujud," jelas Gatot. |Winda Efanur FS|

back to top