Menu
Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adalah Persatuan dan Kesatuan

Pakde Karwo: Kunci Perjuangan adala…

Jatim-KoPi| Salah satu ku...

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehakiman Masih Berpusat Pada Institusi Bukan Hakim Secara Personal

Jaminan Kemerdekaan Kekuasaan Kehak…

Sleman-KoPi|Kemerdekaan k...

Prev Next

Walhi Yogya: Kos ekslusif harus berlahan 10 ribu meter persegi.

Walhi Yogya: Kos ekslusif harus berlahan 10 ribu meter persegi.

Sleman-KoPi| Anggota LBH Jogja, Rizki Fatahillah mengapresiasi baik kebijakan moratorium Bupati Sleman terhadap pembangunan apartemen, hotel, dan kondotel. Sementara gagasan moratorium sebagai dasar Perda tentang pembangunan hotel pada pergantian Bupati Sleman selanjutnya, Rizki membantahnya. Pasalnya sifat Perda tidak bisa mencabut kebijakan bupati.

Rizki berfokus pada pelaksanaan kebijakan moratorium. Meskipun moratorium terkesan terlambat ketika pembangunan apartemen dan sejenisnya penuh di Sleman.

"Teman-teman Walhi untuk mengawal moratorium, dari perizinan dan dokumen pembangunan. Ini kami akan menindaklanjuti.", papar Rizki seusai audiensi Walhi di kantor Bupati Sleman pada Kamis, 4 Februari 2016.

Perizinan kos eksklusif

Selain kasus perizinan pembangunan hotel yang bermasalah, Rizki juga menyoroti izin pembangunan kos-kosan eksklusif.

Selama ini peraturan kos-kosan eksklusif masih disamakan dengan kos-kosan biasa. Padahal dari segi fisik kos-kosan eksklusif identik dengan hotel.

"Kos-kosan dan hotel, ini harus diatur lebih lanjut. Kos-kosan eksklusif ini, terkait AMDAL harus memiliki luas 10.000 M persegi,"

Rizki menambahkan pengelolaan kos eksklusif sebagai usaha memerlukan izin lingkungan dan izin usaha.

Hal ini untuk meminimalisir masalah baru, baik dari segi lingkungan dan sosial setempat.

"Ini efeknya juga tinggi, terkait yang kultur berubah, merembet ke masalah sosial dan lainnya," kata Rizki. |Winda Efanur FS|

back to top