Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Walhi Yogya: Kos ekslusif harus berlahan 10 ribu meter persegi.

Walhi Yogya: Kos ekslusif harus berlahan 10 ribu meter persegi.

Sleman-KoPi| Anggota LBH Jogja, Rizki Fatahillah mengapresiasi baik kebijakan moratorium Bupati Sleman terhadap pembangunan apartemen, hotel, dan kondotel. Sementara gagasan moratorium sebagai dasar Perda tentang pembangunan hotel pada pergantian Bupati Sleman selanjutnya, Rizki membantahnya. Pasalnya sifat Perda tidak bisa mencabut kebijakan bupati.

Rizki berfokus pada pelaksanaan kebijakan moratorium. Meskipun moratorium terkesan terlambat ketika pembangunan apartemen dan sejenisnya penuh di Sleman.

"Teman-teman Walhi untuk mengawal moratorium, dari perizinan dan dokumen pembangunan. Ini kami akan menindaklanjuti.", papar Rizki seusai audiensi Walhi di kantor Bupati Sleman pada Kamis, 4 Februari 2016.

Perizinan kos eksklusif

Selain kasus perizinan pembangunan hotel yang bermasalah, Rizki juga menyoroti izin pembangunan kos-kosan eksklusif.

Selama ini peraturan kos-kosan eksklusif masih disamakan dengan kos-kosan biasa. Padahal dari segi fisik kos-kosan eksklusif identik dengan hotel.

"Kos-kosan dan hotel, ini harus diatur lebih lanjut. Kos-kosan eksklusif ini, terkait AMDAL harus memiliki luas 10.000 M persegi,"

Rizki menambahkan pengelolaan kos eksklusif sebagai usaha memerlukan izin lingkungan dan izin usaha.

Hal ini untuk meminimalisir masalah baru, baik dari segi lingkungan dan sosial setempat.

"Ini efeknya juga tinggi, terkait yang kultur berubah, merembet ke masalah sosial dan lainnya," kata Rizki. |Winda Efanur FS|

back to top