Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Walhi Yogya: Kos ekslusif harus berlahan 10 ribu meter persegi.

Walhi Yogya: Kos ekslusif harus berlahan 10 ribu meter persegi.

Sleman-KoPi| Anggota LBH Jogja, Rizki Fatahillah mengapresiasi baik kebijakan moratorium Bupati Sleman terhadap pembangunan apartemen, hotel, dan kondotel. Sementara gagasan moratorium sebagai dasar Perda tentang pembangunan hotel pada pergantian Bupati Sleman selanjutnya, Rizki membantahnya. Pasalnya sifat Perda tidak bisa mencabut kebijakan bupati.

Rizki berfokus pada pelaksanaan kebijakan moratorium. Meskipun moratorium terkesan terlambat ketika pembangunan apartemen dan sejenisnya penuh di Sleman.

"Teman-teman Walhi untuk mengawal moratorium, dari perizinan dan dokumen pembangunan. Ini kami akan menindaklanjuti.", papar Rizki seusai audiensi Walhi di kantor Bupati Sleman pada Kamis, 4 Februari 2016.

Perizinan kos eksklusif

Selain kasus perizinan pembangunan hotel yang bermasalah, Rizki juga menyoroti izin pembangunan kos-kosan eksklusif.

Selama ini peraturan kos-kosan eksklusif masih disamakan dengan kos-kosan biasa. Padahal dari segi fisik kos-kosan eksklusif identik dengan hotel.

"Kos-kosan dan hotel, ini harus diatur lebih lanjut. Kos-kosan eksklusif ini, terkait AMDAL harus memiliki luas 10.000 M persegi,"

Rizki menambahkan pengelolaan kos eksklusif sebagai usaha memerlukan izin lingkungan dan izin usaha.

Hal ini untuk meminimalisir masalah baru, baik dari segi lingkungan dan sosial setempat.

"Ini efeknya juga tinggi, terkait yang kultur berubah, merembet ke masalah sosial dan lainnya," kata Rizki. |Winda Efanur FS|

back to top