Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

UGM Mengaku Sudah Perjuangkan Dana Tunjangan Pegawainya

UGM Mengaku Sudah Perjuangkan Dana Tunjangan Pegawainya

Jogja-KoPi│“Kami berkomitmen dalam mencairkan Tunjangan Kinerja (Tukin) bagi PNS Tenaga Kependidikan (Tendik) di UGM,” jelas Budi Santoso Wignyosukarto, Wakil Rektor Bidang SDM dan Aset UGM, Senin (18/4) saat mengklarifikasi terkait masalah Tukin tenaga kependidikan UGM yang bertempat di Fortakgama UGM. 

Masalah tunjangan kinerja tenaga kependidikan sempat membuat riuh suasana di UGM, terutama saat tenaga kependidikan yang menuntut turunnya tunjangan kinerja melakukan aksi doa bersama di depan bundaran UGM, Jumat (15/4), mengharap pimpinan universitas serius dalam mencairkan tunjangan kinerja bulan Juli 2014 sampai Desember 2015. 

Padahal menurut Budi Santoso Wignyosukarto, Pimpinan UGM telah memperjuangkan pencairan Tukin semester II 2014. 

“UGM telah memperjuangkan dengan mengirim surat kepada Sekretaris Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dan Menteri Keuangan RI, namun upaya ini belum berhasil mencairkan Tukin semester II,”jelasnya.

Sebenarnya sejak awal UGM tidak diklasifikasikan sebagai PTN yang mendapat jatah Tukin karena sejak keluarnya UU No. 12 Tahun 2012 UGM sudah dicanangkan menjadi PTN Berbadan Hukum (PTNBH). Meskipun demikian UGM masih memperjuangkan agar Tendik UGM juga mendapakan Tukin, karena status UGM masih pada masa transisi antara status PTN BLU menjadi status PTNBH. 

“Status PTNBH baru resmi apabila semua proses pendukungnya sudah selesai dilakukan, misal apabila proses pemisahan aset selain tanah sudah dilakukan. Pada kenyataannya proses pemisahan aset baru ditetapkan pada Maret 2016 walaupun berlaku surut sejak Januari 2015,” kata Budi Santoso.

“Setelah itu, akhirnya UGM mendapatkan Tukin tahap I untuk periode Juli-Desember 2013. Kami juga memperjuangkan kembali Tukin tahap II, yaitu periode Januari-Juli 2014 yang akhirnya turun pada 2015 dengan penyesuaian kelas jabatan yang sifatnya struktural dan pengurangan dengan mempertimbangkan insentif yang pernah diterima dari UGM,” tambahnya. 

Pada pencairan Tukin kali ini, UGM juga masih berupaya untuk mencairkan uang Tukin. 

“Kami juga bukan tidak membantu dan mengusahakan, kami tahu betul kalau Tukin itu penting,  kami juga sudah berjuang sampai ke Sekber, kami juga sudah mengajak beberapa Tendik ikut rapat ke Sekber untuk pencairan Tukin kali ini,” papar Budi Santoso.

Tidak ada uang tunjangan

“Tidak ada uang tunjangan kinerja tenaga kependidikan (PNS) yang sudah ada di UGM,” jelas Budi Santoso. 

Dalam Surat Kemenkeu tanggal 29 Januari 2016 Nomor S45/MK.02/2016 meminta agar Kemenristek untuk mengkaji akte legalnya. Ini menandakan bahwa Kemenkeu masih berusaha bagaimana mencairkan dana tunjangan kinerja tersebut.

“Mencairkan dana tidak seperti membalikan tangan, karena di UGM sendiri ada RKAP yang sudah terdapat  alokasi anggaran untuk apa saja dan uang  yang masuk dari apa saja, dan itu sudah dikonsultasikan ke kementrian, dari konsultasi keluar bantuan pendanaan BTNPH yang sayangnya tidak boleh memberikan tunjangan pada PNS tapi non PNS,”  kata Budi Santoso.

“Kami hanya ingin memberitahukan bahwa uang itu sudah ada di UGM adalah tidak benar, kami tidak mungkin menerima uang yang kami tidak segera distribusikan,” tambahnya.

back to top