Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

TP4D mitra untuk kesejahteraan masyarakat

TP4D mitra untuk kesejahteraan masyarakat

Jogja-KoPi| Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D) harus menjadi jembatan penghubung antar lembaga/instansi sebagai pengawal dan pengaman dalam “Pemberantasan Korupsi” untuk kesejahteraan masyarakat. Demikian Tony Spontana SH MH Kepala Kejaksaan Tinggi DIY mengatakan dalam sosialisasi TP4D di gedung Pracimasono Kepatihan, Yogyakarta (04/12).

Secara khusus bahwa TP4D ini sebagai pencegah agar tidak ada penyimpangan dan timbulnya kasus yang merugikan pendapatan daerah, maka secara operasional pembentukannya turut mengajak keseluruhan pemerintah daerah untuk ikut andil di dalamnya, tambah Tony Spontana.

"Pembentukan TP4D ini dilakukan untuk mengawal, mengamankan dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan di DIY. Tugas tersebut nantinya dilakukan melalui upaya pencegahan  secara preventif maupun persuasif di tingkat DIY,” lanjut Tony Spontana. 

Dengan adanya pendampingan diharapkan apa yang dilakukan pemerintah daerah masih tetap sesuai dengan UU yang berlaku, mengikuti Dasar hukum yang di atur oleh Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang kejaksaan RI, dan Impres No. 7 tahun 2005 tentang aksi dan pemberantasan korupsi tahun 2015, dimana landasan ini di gunakan oleh TP4D sebagai dasar dalam melaksanakan tugasnya.

TP4D bertugas sebagai mitra dalam mengamankan dan menyejahterakan masyarakat daerah, salah satunya melakukan penyuluhan atau penerangan hukum agar pemerintah daerah tak takut menjalankan anggaran yang sudah ditetapkan. Hal ini ditegaskan oleh Sultan Hamengkubuwono X sebagai Gubenur DIY dalam sosialisasi TP4D di Gedung Pracimasono Kepatihan Yogyakarta.

Dapat diketahui bahwa harapan adanya TP4D di tahun 2016 mendatang oknum yang merugikan daerah dapat diminimalisir dan bertujuan agar pejabat daerah merasa ketakutan karena ruang geraaknya merasa dibatasi dan diawasi, tambahnya.

Jika memang TP4D nantinya tidak diperlukan lagi maka selanjutnya akan menjadi motivator para pemerintah daerah agar kedepan tidak ada keraguan, rasa waswas dan tidak ada rasa ketakutan lagi dalam mengambil suatu keputusan untuk menjalankan anggaran yang sudah ditetapkan dimasa depan. |Cucuk Armanto

 

back to top