Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Tolak pembangunan bandara, warga mujahadah di gedung DPRD Yogyakarta

Tolak pembangunan bandara, warga mujahadah di gedung DPRD Yogyakarta

Jogjakarta-KoPi| Sekitar 400 warga yang tergabung dalam Wahana Tri Tunggal ( WTT), Temon, Kulonprogo menggelar mujahadah di serambi kantor DPRD DIY pukul 12.00 WIB. (26/10).

Menurut Ketua WTT, Martono acara mujahadah akan berlangsung rutin selama dua minggu ke depan. "Mujahadah akan digilir, ada yang pagi dan malam," jelas Martono sebelum mujahadah berlangsung.

Mujahadah yang dilakukan warga WTT merupakan bagian dari rangkaian aksi mogok makan : menolak pembangunan bandara di atas lahan pertanian produktif di Temon.

Sebelumnya seminggu yang lalu warga WTT sudah melancarkan aksi mogok makan di kantor DPRD DIY, namun karena tidak memegang perijinan menginap, akhirnya massa dibubarkan oleh aparat terkait.

Menurut Humas aksi, Santos menjelaskan aksi mogok kali ini sudah melengkapi persyaratan perijinan secara lengkap ke Polresta Yogyakarta.

Rencananya massa akan melakukan aksi mogok makan dan menginap di kantor DPRD DIY selama dua minggu ke depan. Terhitung sejak tanggal 26 Oktober- 9 November 2015.

"Sebagian warga akan tinggal (menginap di kantor DPRD DIY), sebagian nanti pulang karena juga banyak hal yang harus dikerjakan (di Temon Kulonprogo)," papar Martono.

Setelah mujahadah bersama siang ini pukul 12.00- selesai. Sebagian warga WTT akan melancarkan aksi di Jalan Daendels Temon, Kulonprogo. Mereka berencana akan menyebarkan selebaran berisi penolakan pembangunan bandara.

"Nanti ada selebaran di jalan Daendels Temon, tapi masih ngurus perijinan ke kepolisian, juga nunggu waktu tidak mengganggu kepentingan lalu lintas," pungkas Martono. |Winda Efanur FS|

back to top