Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Taksi Online Belum Berijin Mulai Disweeping

tempo.co tempo.co
[YOGYAKARTA] Tarif taksi berbasis online telah ditentukan, yakni Rp 3.500 untuk tarif bawah dan Rp 6.000 untuk tarif atas telah ditetapkan oleh Kementrian Perhubungan, sehingga Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah harus mengacu para aturan tersebut.
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan DIY, Gatot Saptadi menyebutkan, dengan keluarnya keputusan Menteri tersebut, maka nantinya tarif taksi daring di DI Yogyakarta tidak boleh lebih rendah dari Rp 3.500 dan tidak boleh tinggi dari Rp 6.000.
 
Hal tersebut yang akan dijadikan acuan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengeluarkan SK Tarif untuk taksi daring yang berlaku di DIY.
 
"Usulan dari DIY, antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000. Tetapi DIY tetap harus taat pada acuan Kemenhub,” katanya Senin (3/7).
 
Dengan demikian, tambahnya, DIY segera akan mengeluarkan SK Tarif tersebut namun menurut Gatot,  penerbitan SK khusus tentang tarif taksi daring tidak perlu dilakukan secara terburu-buru, karena masih banyak penyelenggara taksi daring yang baru memulai proses pengurusan badan hukum atau belum mengantongi izin operasional.
 
"Jadi, hal yang terpenting, bukan pada tarif dan kuota taksi online, tetapi pada proses pengurusan ijin operasi di DIY, hingga persoalan perusahaan yang berbadan hukum, izin, KIR dan sebagainya. Per 1 Juli sudah diberlakukan, sekarang DIY sudah punya payung hukum untuk melakukan tindakan di lapangan," ujarnya.
 
Menurut Gatot, sampai saat ini baru dua penyelenggara taksi daring yang sudah memasuki tahap pengurusan KIR. Namun proses lain terkait identitas kendaraan, SIM khusus driver, mengajukan rekomendasi teknis, hingga tahap memperoleh izin yang ditandai penempelan stiker, belum dilakukan.
 
Dikatakan, Pemda DIY sudah memberikan edaran dan sosialisasi sejak tiga bulan yang lalu, agar setiap penyelenggara taksi daring, segera melengkapi izin. Karena itu jajaran Polda DIY dan Dishub DIY  sudah berhak melakukan sweeping di lapangan, terhadap penerapan Pergub tentang penyelenggaraan taksi daring.[152]
 
back to top