Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Taksi Online Belum Berijin Mulai Disweeping

tempo.co tempo.co
[YOGYAKARTA] Tarif taksi berbasis online telah ditentukan, yakni Rp 3.500 untuk tarif bawah dan Rp 6.000 untuk tarif atas telah ditetapkan oleh Kementrian Perhubungan, sehingga Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah harus mengacu para aturan tersebut.
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan DIY, Gatot Saptadi menyebutkan, dengan keluarnya keputusan Menteri tersebut, maka nantinya tarif taksi daring di DI Yogyakarta tidak boleh lebih rendah dari Rp 3.500 dan tidak boleh tinggi dari Rp 6.000.
 
Hal tersebut yang akan dijadikan acuan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengeluarkan SK Tarif untuk taksi daring yang berlaku di DIY.
 
"Usulan dari DIY, antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000. Tetapi DIY tetap harus taat pada acuan Kemenhub,” katanya Senin (3/7).
 
Dengan demikian, tambahnya, DIY segera akan mengeluarkan SK Tarif tersebut namun menurut Gatot,  penerbitan SK khusus tentang tarif taksi daring tidak perlu dilakukan secara terburu-buru, karena masih banyak penyelenggara taksi daring yang baru memulai proses pengurusan badan hukum atau belum mengantongi izin operasional.
 
"Jadi, hal yang terpenting, bukan pada tarif dan kuota taksi online, tetapi pada proses pengurusan ijin operasi di DIY, hingga persoalan perusahaan yang berbadan hukum, izin, KIR dan sebagainya. Per 1 Juli sudah diberlakukan, sekarang DIY sudah punya payung hukum untuk melakukan tindakan di lapangan," ujarnya.
 
Menurut Gatot, sampai saat ini baru dua penyelenggara taksi daring yang sudah memasuki tahap pengurusan KIR. Namun proses lain terkait identitas kendaraan, SIM khusus driver, mengajukan rekomendasi teknis, hingga tahap memperoleh izin yang ditandai penempelan stiker, belum dilakukan.
 
Dikatakan, Pemda DIY sudah memberikan edaran dan sosialisasi sejak tiga bulan yang lalu, agar setiap penyelenggara taksi daring, segera melengkapi izin. Karena itu jajaran Polda DIY dan Dishub DIY  sudah berhak melakukan sweeping di lapangan, terhadap penerapan Pergub tentang penyelenggaraan taksi daring.[152]
 
back to top