Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

Taksi Online Belum Berijin Mulai Disweeping

tempo.co tempo.co
[YOGYAKARTA] Tarif taksi berbasis online telah ditentukan, yakni Rp 3.500 untuk tarif bawah dan Rp 6.000 untuk tarif atas telah ditetapkan oleh Kementrian Perhubungan, sehingga Surat Keputusan (SK) Pemerintah Daerah harus mengacu para aturan tersebut.
Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Dinas Perhubungan DIY, Gatot Saptadi menyebutkan, dengan keluarnya keputusan Menteri tersebut, maka nantinya tarif taksi daring di DI Yogyakarta tidak boleh lebih rendah dari Rp 3.500 dan tidak boleh tinggi dari Rp 6.000.
 
Hal tersebut yang akan dijadikan acuan Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk mengeluarkan SK Tarif untuk taksi daring yang berlaku di DIY.
 
"Usulan dari DIY, antara Rp 4.000 hingga Rp 6.000. Tetapi DIY tetap harus taat pada acuan Kemenhub,” katanya Senin (3/7).
 
Dengan demikian, tambahnya, DIY segera akan mengeluarkan SK Tarif tersebut namun menurut Gatot,  penerbitan SK khusus tentang tarif taksi daring tidak perlu dilakukan secara terburu-buru, karena masih banyak penyelenggara taksi daring yang baru memulai proses pengurusan badan hukum atau belum mengantongi izin operasional.
 
"Jadi, hal yang terpenting, bukan pada tarif dan kuota taksi online, tetapi pada proses pengurusan ijin operasi di DIY, hingga persoalan perusahaan yang berbadan hukum, izin, KIR dan sebagainya. Per 1 Juli sudah diberlakukan, sekarang DIY sudah punya payung hukum untuk melakukan tindakan di lapangan," ujarnya.
 
Menurut Gatot, sampai saat ini baru dua penyelenggara taksi daring yang sudah memasuki tahap pengurusan KIR. Namun proses lain terkait identitas kendaraan, SIM khusus driver, mengajukan rekomendasi teknis, hingga tahap memperoleh izin yang ditandai penempelan stiker, belum dilakukan.
 
Dikatakan, Pemda DIY sudah memberikan edaran dan sosialisasi sejak tiga bulan yang lalu, agar setiap penyelenggara taksi daring, segera melengkapi izin. Karena itu jajaran Polda DIY dan Dishub DIY  sudah berhak melakukan sweeping di lapangan, terhadap penerapan Pergub tentang penyelenggaraan taksi daring.[152]
 
back to top