Menu
Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Australia 1972 cacat hukum

Pengakuan Baru: Perjanjian RI-Austr…

Kupang-KoPi| Penulis Bu...

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tidur untuk pertanian

AKMIL Magelang manfaatkan lahan tid…

Akademi Militer - Gubernu...

Gus Ipul berharap semua terbiasa baca shalawat

Gus Ipul berharap semua terbiasa ba…

  Surabaya-KoPi| Wa...

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Perayaan Natal Keluarga Besar UAJY

Sleman-KoPi| Universita...

Teliti isu multikultur dalam film Indonesia

Teliti isu multikultur dalam film I…

Bantul-KoPi| Sejarah pe...

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Sektor UMKM

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Se…

Surabaya-KoPi| Gubernur...

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan kedaulatan Laut Timor

Susi Pudjiastuti diminta tegakkan k…

Kupang-KoPi|Pembela nel...

Kapolda DIY segera lakukan operasi pasar kontrol harga beras

Kapolda DIY segera lakukan operasi …

Sleman-KoPi|Kepala Pold...

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY digeser

Beberapa pejabat tinggi Polda DIY d…

Sleman-KoPi|Polda DIY m...

Pengedar Sabu di Sleman berhasil ditangkap jajaran Polres Sleman

Pengedar Sabu di Sleman berhasil di…

Sleman-KoPi| Satuan res...

Prev Next

Gus Ipul berharap semua terbiasa baca shalawat

 ipul

Surabaya-KoPi| Wakil Gubernur Jatim Drs. H. Saifullah Yusufberharap lewat majelis perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW semua umat Islam terbiasa membaca shalawat dalam kehidupan sehari-hari. Membaca shalawat dalam keseharian ini merupakan hal yang penting karena untuk menambah kecintaan kepada Rosululoh.

Read more...

Karwo Dorong Penerapan K3 Hingga Sektor UMKM

jatim


Surabaya-KoPi| Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo mendorong pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) tak hanya dilakukan di industri besar tapi juga industri kecil dan menengah yakni sektor UMKM. Hal tersebut penting dilakukan mengingat 92 persen tenaga kerja di Jatim bekerja di sektor tersebut.

Pernyataan tersebut disampaikannya usai mendampingi Menteri Tenaga Kerja/Menaker RI mengikuti upacara Peringatan Bulan K3 Nasional di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Jum’at (12/1) pagi.

Pakde Karwo, sapaan lekat Gubernur Jatim ini menjelaskan, pendekatan dan prinsip pelaksanaan K3 di Jatim sudah cukup baik. Pendekatan ini melibatkan tak hanya pemerintah tapi juga pelaku industri dan pekerjanya. Hal ini dibuktikan dengan hampir tidak adanya kecelakaan dan permasalahan serius mengenai tenaga kerja yang sakit dalam proses produksi di Jatim.

“Proses K3 di Jatim sudah berjalan baik, hampir zero accident, karena ini semua diterapkan dengan prinsip kekeluargaan,” kata Pakde Karwo.

Proses K3 ini sendiri, lanjutnya, menjadi tanggung jawab bersama. Pemerintah dalam hal ini mendorong dan memfasilitasi berbagai pihak mulai dari Asosiasi Pengusaha Indonesia/APINDO, serikat pekerja, pemilik industri maupun buruh untuk bersama-sama membahas masalah K3. “Pembahasannya sendiri secara tripartit,” jelasnya.

Dalam kesempatan ini, Pakde Karwo juga mengapresiasi penyelenggaraan Bulan K3 nasional yang untuk pertama kalinya diselenggarakan di luar Jakarta. Provinsi Jatim sendiri dipilih sebagai provinsi pertama tempat penyelenggaraan peringatan Bulan K3 Nasional selain ibu kota, DKI Jakarta.

Cegah Kecelakaan Kerja

Sementara itu dalam sambutannya, Menaker M. Hanif Dhakiri yang bertindak sebagai inspektur upacara mengatakan, saat ini pemerintah masih memprioritaskan pembangunan infrastruktur diantaranya jalan tol, fasilitas kereta api, jembatan dan fasilitas transportasi lain baik udara, darat maupun laut. Program pembangunan tersebut harus didukung oleh penerapan K3 agar dalam pelaksanaannya tidak menimbulkan kecelakaan dan penyakit akibat kerja.

Hanif mengatakan, kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja bukan hanya menimbulkan kerugian material maupun korban jiwa serta gangguan kesehatan bagi pekerja, tapi dapat mengganggu proses produksi secara menyeluruh bahkan merusak lingkungan yang akhirnya berdampak kepada masyarakat luas.

Salah satu penyebab kecelakaan kerja tersebut adalah kurangnya kesadaran dan belum optimalnya pengawasan dan pelaksanaan K3 serta perilaku K3 di tempat kerja. ”Untuk itu perlu dilakukan upaya yang nyata untuk mencegah dan mengurangi terjadinya kecelakaan maupun penyakit akibat kerja secara maksimal,” katanya.

Berdasarkan data dari BPJS Ketenagakerjaan, jumlah kasus kecelakaan kerja terus menurun. Tahun 2015 terjadi kecelakaan kerja sebanyak 110.285 kasus, sedangkan tahun 2016 sejumlah 105.182 kasus, sehingga mengalami penurunan sebanyak 4,6%. Sedangkan sampai Bulan Agustus tahun 2017 terdapat sebanyak 80.392 kasus.

Kementerian Ketenagakerjaan sebagai leading sector atau pemegang kebijakan nasional tentang K3, lanjutnya, mengharapkan dukungan semua pihak untuk lebih mengoptimalkan pelaksanaan K3. Pemerintah pusat dan daerah, lembaga, masyarakat industri berkewajiban untuk berperan aktif sesuai fungsi dan kewenangan masing-masing untuk terus menerus melakukan berbagai upaya dibidang K3.

Hanif juga meminta para pekerja untuk meningatkan kesadaran dalam K3. Menurutnya masih banyak pekerja yang malas menggunakan alat pelindung diri yang disediakan industri/perusahaan. “Ini tentunya membahayakan diri sendiri dan orang lain di lingkungan kerja. Untuk itu K3 jangan dianggap beban, melainkan investasi untuk menciptakan kenyamanan bekerja. ,” katanya.

Peringatan Hari K3 tahun 2018 ini merupakan tahun keempat bagi bangsa Indonesia secara terus menerus berjuang, berperan aktif dan bekerja secara kolektif dalam mewujudkan “Kemandirian Masyarakat Indonesia Berbudaya K3 Tahun 2020”. Sedangkan tema pokok bulan K3 2018 ini adalah “Melalui Budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Kita Bentuk Bangsa yang Berkarakter”.

Berikan Penghargaan

Dalam upacara kali ini, Menaker RI didampingi Gubernur Jatim menyerahkan beberapa penghargaan, seperti penghargaan bagi 10 bupati/walikota kategori Pembina K3 terbaik tingkat provinsi Jatim, perusahaan kategori zero accident, Sistem Manajemen K3/SMK3 dan program pencegahan penanggulangan/P2 HIV tingkat Prov. Jatim.

Bupati/walikota yang menerima penghargaan K3 terbaik diantaranya Bupati Gresik (peringkat I), Bupati Pasuruan (peringkat II), Bupati Sidoarjo (peringkat III), Walikota Surabaya (peringkat IV), dan Bupati Tuban (peringkat V). Juga, Bupati Lamongan (peringkat VI), Bupati Blitar (peringkat VII), Bupati Mojokerto (peringkat VIII), Bupati Bojonegoro (peringkat IX), dan Walikota Madiun (peringkat X).

Beberapa perusahaan yang menerima penghargaan zero accident diantaranya Kangean Energy Indonesia Ltd Kab. Sumenep, PT. PJB pemeliharaan wilayah timur Kab. Gresik, PT Pelindo III Persero Surabaya, dan PT. PAL Indonesia Surabaya. Untuk kategori SMK3, penghargaan diberikan diantaranya kepada PT. Santos Jaya Abadi, PT. Ittihad Rahmad Utama dan PT. Terminal Peti Kemas, serta kategori P2 HIV/AIDS diantaranya diberikan kepada PT. Petrokimia Gresik dan Rumkital Dr. Ramelan Surabaya. (humasprovjatim/dewi)

Read more...

Besok, Pakde Karwo Launching Pengoperasian Angkutan Online

New Picture 5

Surabaya-KoPi| Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo akan melaunching pengoperasian angkutan sewa khusus online yang sudah mendapatkan ijin dari Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur di halaman Gedung Negara Grahadi Surabaya, besok Kamis (4/1) pagi. Launching dilakukan pada kendaraan yang mewakilii wilayah Gremakertosusila Plus (Gresik, Madura, Mojokerto, Surabaya, Sidoarjo, Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Jombang, Pasuruan) dan Malang Raya.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim Drs. Benny Sampir Wanto, MSi di Ruang Kerja Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Jl. Pahlawan No. 110 Surabaya, Rabu (3/1) sore.

Berdasarkan data perkembangan proses izin hingga 03 Januari 2018 di Dinas Perhubungan Provinsi Jatim, jelas Benny, terdapat sebanyak 9 perusahaan yang telah memperoleh ijin dari 31 perusahaan yg mengajukan, dengan jumlah persetujuan prinsip terhadap kendaraan sebanyak 2.418 unit kendaraan. Sedangkan yang sudah memperoleh ijin operasional sebanyak 113 kendaraan. Untuk kuota angkutan online di Jatim sendiri mengacu pada Pergub Jatim No. 188/375/KPTS/103/2017, yakni sebanyak 4.445 kendaraan, yang terdiri dari 3.000 unit untuk wilayah Gerbangkertosusila, 225 unit di Malang Raya, dan sisanya daerah lain di Jawa Timur.

Mengenai tarif kendaraan on line ini, jelas Benny, mengacu pada Peraturan Dirjen Perhubungan Darat No. SK.3244/AJ.801/DJPD/2017 tentang Tarif Batas Atas dan Tarif Batas Bawah Angkutan Sewa Khusus. Dalam peraturan tersebut telah ditentukan besaran tarif angkutan sewa khusus di Jatim adalah Rp. 6.000; per km batas atas dan Rp. 3.500; per km batas bawah.

Patuhi Aturan Yang Berlaku

Dengan launching pengoperasian angkutan online ini, Kadishub Jatim Wahid Wahyudi meminta agar para pengusaha dan pengemudi angkutan online mematuhi peraturan yang berlaku, khususnya Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2017 yang memuat tentang kewajiban pelayanan dan syarat-syarat kendaraan angkutan sewa khusus/online, serta Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/375/KPTS/103/2017 tentang batas quota kendaraan Angkutan Sewa Khusus.

Selain itu, bagi perusahaan aplikasi dibidang transportasi darat juga agar memperhatikan larangan-larangan yang telah diatur dalam permenhub tsb, seperti memberikan layanan akses aplikasi terhadap perusahaan angkutan umum yang belum memiliki izin penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek, memberikan layanan akses aplikasi kepada perorangan, serta merekrut pengemudi. Demikian pula, larangan menetapkan tarif serta memberikan promosi tarif di bawah tarif batas bawah yang telah ditetapkan.

Dalam kesempatan sama, Kadishub Wahid Wahyudi juga menjelaskan pemberian layanan terbaik bagi masyarakat, termasuk perizinan angkutan online. Diantaranya, ia menyiapkan ruang konsultasi khusus dan pendaftaran izin secara online pada website : sipa.jatimprov.go.id.

Selain itu, Dinas Perhubungan bekerjasama dengan Poltekbang Surabaya, juga memberikan peluang untuk mendidik 100 orang pengemudi online agar terampil mengemudikan kendaraan angkutan online ini sampai memperoleh SIM A umum secara gratis. (Humaspemprov Jatim/Gd)

Read more...

Gus Ipul : Pendamping Desa Dituntut Kreatif dan Inovatif

ipul

Surabaya-KoPi| Pendamping desa dituntut untuk mampu bersikap, bertindak kreatif dan inovatif. Sebab, kemajuan pembangunan desa di awali oleh ide ide kreatif dan inovatif dari pendamping desa itu sendiri.

Demikian disampaikan Wakil Gubernur Jawa Timur Drs. H. Saifullah Yusuf saat menghadiri Lomba Vlog Desaku Hebat Indonesia Kuat di Royal Plaza Surabaya, Jumat (29/12).

Ia mengatakan, bahwa pendamping desa harus membantu pemerintah dalam pemberdayaan masyarakat melalui ide kreatif seperti terlibat dalam proses pengembangan UMKM di Jatim.

Menurutnya, tugas pendamping desa di setiap daerah adalah memberi masukan secara positif dan konstruktif bagi pemerintah. Pendamping desa juga harus memahami tugasnya untuk terlibat dalam peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang ada di desa.

"Jadi tugas dari pendamping desa adalah ikut terlibat dalam pemberdayaan masyarakat, ikut meningkatkan kualitas SDM di desa serta memberikan masukan supaya kebijakan pemerintah di desa atau daerah tepat sasaran," tegasnya.

Tugas lain dari pendamping desa, lanjut Gus Ipul sapaan akrab dari Wagub Jatim ini yakni memberikan kritik evaluasi kepada perangkat yang ada di desa maupun daerah.

Kegiatan seperti ini, merupakan salah satu perhatian dari pemerintah dalam bentuk apresiasi/penghargaan kepada pendamping desa agar lebih giat bekerja, berinovasi dan kreatif dalam menghadapi tantangan pembangunan yang semakin kompleks di desa.

"Uang atau dana desa jumlahnya terus bertambah, tapi daya dukung di desa belum optimal dan tersedia. Oleh karenanya, pemerintah ingin pendamping desa bisa lebih kreatif dan inovatif sehingga desa yang ada di Jatim menjadi percontohan bagi desa lainnya di Indonesia," pungkasnya. (Humas Pemprov Jatim /nif).

Read more...

Pemprov Jatim akan gelar Istighotsah saat Malam Tahun Baru 2018

New Picture 3

Surabaya-KoPi| Pemerintah Provinsi Jawa Timur akan menggelar kegiatan "Dzikir dan Doa Bersama Atas Perjalanan Dan BerakhirnyaTahun 2017 Dan Menyongsong Tahun 2018" pada tanggal tanggal 31 Desember 2017 pukul 21.00-00 s.d.24.00 WIB di Jl. Pahlawan 110 Surabaya, depan Kantor Gubernur JawaTimur. 

Kegiatan yang dilaksanakan di penghujung tahun 2017 ini di isi dengan istighotsah sholawat dan hadrah dari kelompok Ikatan Seni Hadrah (ISHARI) dari enam daerah, yaitu Pasuruan, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Gresik, dan Sidoarjo.

Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Jatim, Drs. Benny Sampir Wanto, M.Si di ruang kerjanya, Kamis (28/12).

Menurut Benny, kegiatan akan diikuti sekitar 8.000 orang jamaah, dengan jalan Pahlawan tetap dapat dilalui pengendara kendaraan karena kegiatan ini hanya memanfaatakan separo badan jalan Jl. Pahlawan.

Agar kegiatan tidak menganggu pengendara kendaraan, lanjutnya,  tim keamanan Polda dan Dishub Jatim, serta Kodam V/Brawjiaya, dan Dishub Jatim mengaturl alulintas di sekitar area kegiatan.

Pemberiaan santunan

Selain istigohtsah sholawat, dalam acara  ini, Gubernur Jawa Timur juga  akan memberikan santunan secara simbolis kepada 200 anak yatim piatu. Tauziah sendiri akan diisi oleh Pengasuh Ponpes Al Madinah Denanyar Jombang, KH. Muhammad Najib Muhammad.  

Seperti peringatan malam-malam tahun baru sebelumnya, dijadwalkan hadir pada kegiatan ini para pimpinan tingkat provinsi Jawa Timur seperti Forkopimda, tokoh agama dan tokoh masyarakat, pimpinan parpol Jatim dan kepala organisasi perangkat daerah di jajaran Pemprov. Jatim (humasjatim:adit)

 

Pemprov Jatim akan gelar Istighotsah saat Malam Tahun Baru 2018
 
Surabaya-KoPi| PemerintahProvinsiJawaTimurakanmenggelarkegiatan "DzikirdanDoaBersamaAtasPerjalanan Dan BerakhirnyaTahun 2017 Dan MenyongsongTahun 2018" padatanggaltanggal 31 Desember 2017 pukul 21.00-00 s.d.24.00 WIB di Jl. Pahlawan 110 Surabaya, depan Kantor GubernurJawaTimur. 
Kegiatan yang dilaksanakan di penghujungtahun 2017 inidiisidenganistighotsahsholawatdanhadrahdarikelompokIkatanSeniHadrah (ISHARI) darienamdaerah, yaituPasuruan, Jombang, Mojokerto, Surabaya, Gresik, danSidoarjo.
Hal tersebutdisampaikanKepala Biro HumasdanProtokolPemprovJatim, Drs. Benny SampirWanto, M.Si di ruangkerjanya, Kamis (28/12).
Menurut Benny, kegiatanakandiikutisekitar 8.000 orang jamaah, denganjalanPahlawantetapdapatdilaluipengendarakendaraankarenakegiataninihanyamemanfaatakanseparobadanjalan Jl. Pahlawan.
Agar kegiatantidakmenganggupengendarakendaraan, lanjutnya,  timkeamananPoldadanDishubJatim, sertaKodam V/Brawjiaya, danDishubJatimmengaturlalulintas di sekitar area kegiatan.
Pemberiaansantunan
Selainistigohtsahsholawat, dalamacara  ini, GubernurJawaTimur juga  akanmemberikansantunansecarasimboliskepada 200 anakyatimpiatu. TauziahsendiriakandiisiolehPengasuhPonpes Al Madinah DenanyarJombang, KH. Muhammad Najib Muhammad. 
Sepertiperingatanmalam-malamtahunbarusebelumnya, dijadwalkanhadirpadakegiatanini para pimpinantingkatprovinsiJawaTimursepertiForkopimda, tokoh agama dantokohmasyarakat, pimpinanparpolJatimdankepalaorganisasiperabgkatdaerah di jajaranPemprov. Jatim(humasjatim:adit)

 

Read more...

Gubernur Jatim Lantik Walikota dan Wakil Walikota Batu

SIARAN PERS

batu

Surabaya-KoPi| Gubernur Jawa Timur Dr. H. Soekarwo melantik Hj. Dewanti Rumpoko sebagai Walikota Batu dan Ir. H. Punjul Santoso, SH, MM sebagai Wakil Walikota Batu masa jabatan Tahun 2017-2022 di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Rabu (27/12).

Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan/SK Menteri Dalam Negeri nomor 131.35 – 3173 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Walikota Batu dan SK Mendagri nomor 132.35 – 3174 Tahun 2017 tanggal 22 Mei 2017 tentang Pengangkatan Wakil Walikota Batu.

Kepada Walikota yang baru saja dilantik, Pakde Karwo-sapaan lekat Gubernur Jatim ini menyampaikan selamat sekaligus mengingatkan keduanya untuk menjadi dwi tunggal hingga akhir masa jabatan serta memahami fungsi dan tugas masing-masing.

Pakde Karwo juga mengingatkan pentingnya masalah penguasaan dan pengendalian keuangan. Dimana dalam undang-undang diatur penyerahan anggaran dari Presiden ke Menteri Keuangan kemudian Menkeu ke gubernur dan gubernur ke bupati/walikota.

“Bupati/walikota sebagai otorisator keuangan untuk kemudian menyerahkan anggaran ini kepada Pengguna Anggaran, yakni Sekda di sekretariat dan kepala OPD di setiap OPD. Ini masalah yang sangat penting," katanya.

Dalam kesempatan yang sama ia juga menyampaikan terimakasih kepada walikota sebelumnya, Eddy Rumpoko yang telah berjasa membangun Batu sehingga menjadi daerah yang tingkat kesejahteraan meningkat, pertumbuhan ekonominya bagus dan penanggulangan kemiskinan sangat baik.

Ditambahkannya, Kota Batu sebagai daerah tujuan wisata mempunyai potensi yang luar biasa. Dalam bidang pariwisata, dari total 56 juta jumlah wisatawan nusantara, sebanyak 25 persen berwisata di Malang raya, termasuk Batu. Tak hanya itu,  Batu juga memiliki potensi di sektor perdagangan, reparasi mobil dan motor  dengan sumbangan terhadap PDRB sebesar 18,08%, dari 17 sektor yang menyumbang PDRB kota ini. Kedua, sektor pertanian sebanyak 16,20 persen dan ketiga sektor pariwisata sebesar 12,35 persen.

Pakde Karwo juga mengingatkan kepada pasangan yang baru saja dilantik untuk menepati janji kampanye dan menuangkannya dalam RPJMD. Selanjutnya, DPRD Kota Batu harus mengecek betul apakah janji kampanye yang kemudian menjadi RPJMD tersebut ada konsistensinya dengan RPJMD Provinsi dan nawacita Presiden.

Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, lanjutnya, mempunyai kewajiban mengawasi dan membina Bupati/Walikota. Salah satunya untuk tunduk terhadap Pancasila dan UUD 1945, termasuk  menjaga jangan sampai ada ormas yang tidak sesuai dengan kedua hal tersebut. “Ini tugas yang sangat ideologis yang harus dijaga oleh Walikota, Wakil Walikota Batu bersama DPRD,” tegasnya.

Di akhir sambutannya, Pakde Karwo mengingatkan kembali soal akuntabilitas anggaran salah satunya melalui e-budgeting. Ini penting dilakukan agar saat Kebijakan Umum Anggaran dan Priorotas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), dokumen anggaran yang diajukan sudah detail. “Konsep e-budgeting ini salah satu cara untuk mewujudkan clean governance,” katanya.

Pakde Karwo juga mengingatkan walikota untuk hati-hati apabila terdapat kenaikan anggaran di OPD yang tidak diketahui Sekda. "Disinilah biasanya pemerasan dan penyuapan terjadi," ujarnya.


Ingatkan Kader PKK Tetap Netral

Selain Pelantikan Walikota dan Wakil Walikota Batu, pada kesempatan ini juga dilakukan pelantikan Ketua TP PKK Kota Batu dan Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batu masa jabatan 2017-2022 yakni Wibi Asri Punjul Santoso, oleh Ketua TP PKK dan Ketua Dekranasda Prov. Jatim, Dra. Hj. Nina Soekarwo, M.Si.

Pelantikan Ketua TP PKK ini berdasarkan SK Ketua TP PKK Prov. Jatim nomor 08/KEP/PKK.PROV/XII/2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua TP PKK Kota Batu tanggal 18 Desember 2017.

Dalam sambutannya, Bude Karwo, sapaan akrab Ketua TP PKK Prov. Jatim mengingatkan bahwa gerakan TP PKK sifatnya independen, netral dan tidak berafiliasi pada kelompok atau partai tertentu. Ia berpesan agar independensi ketua PKK harus diutamakan.

Bude Karwo menjelaskan bahwa salah satu program yang menjadi perhatian TP PKK adalah bidang kesehatan keluarga dan lingkungan. “Bagaimana peran PKK dalam meningkatkan derajat kesehatan dengan pola hidup bersih, penurunan Angka Kematian Ibu melahirkan (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB), serta pencegahan penyakit menular,” jelasnya.

Menurutnya, tingkat AKI nasional saat ini dari 228/100 ribu kelahiran hidup meningkat menjadi 359/100 ribu kelahiran hidup. Sedangkan target MDG’s sebesar 102/100 ribu kelahiran hidup.

Di Jatim sendiri, lanjutnya, AKI  turun menjadi 91/100 ribu kelahiran hidup. Hal tersebut karena TP PKK Prov Jatim terus memberikan pendampingan pada ibu hamil beresiko tinggi, dimana hingga saat ini sebanyak 4.988 ibu hamil dengan resiko tinggi sudah dilakukan pendampingan.

“Ke depan kami sepakat harus zero, sehingga upaya pendampingan bagi ibu hamil resiko tinggi sangat diperlukan,” katanya.

Ditambahkannya, AKB Kota Batu sendiri sudah sangat bagus, yakni 22/1.000 kelahiran hidup. Angka ini di bawah AKI Provinsi Jatim sebesar 23/1.000 kelahiran hidup. “Jumlah ini sudah on the track karena target MDG’s 23/1000 kelahiran hidup,” terang isteri Gubernur Jatim ini.  (humasprovjatim/dewi)

Read more...

Gus Ipul akan perkuat pendidikan agama

gus ipul

Nganjuk-KoPi| Wakil Gubernur Jatim Drs H Saifullah Yusuf yang lebih akrab disapa Gus Ipulbertekad akan memperkuat pendidikan agama di Pondok Pesantren, karena tidak mungkin hanya mengandalkan pelajaran agama di sekolah umum yang hanya beberapa jam dalam seminggu.

Hal itu disampaikan Gus Ipul – sapaan akrab Wakil Gubernur Jatim Drs H saifullah Yusuf, pada Halaqoh Nyai dan Mubalighoh se Kab Nganjuk di PP Ar-rohmah Jl Amsjid Besa Al Hasan Ngronggot Kab Nganjuk, Minggu (17/12)

Menurut Gus Ipul, provinsi Jatim satu-satunya provinsi yang memikirkan madrasah diniyah, karena RA dan TPQ semua perlu dipikirkan. Akan diusulkan seua guru di Pondok diurus negara, utaanya sertifikasi.

Memimpin Jatim bukanuntuk gaya-gayaan dan bukan unjuk kepintaran tapi sebagai pemimpinharus berusaha dan kerja keras, tidak menyalahgunakan wewenang. Justru harus bersinergi dan berkolaborasi dengan berbagai elemen masyarakat. Dan yang yang penting mendatangkan pertolongan Allah SWT melalui kebijakan mengurangi kemaksiatan.

“Perubahan akan teru berkelanjutan supaya keadilan hadir di tengah masyarakat,” ujarnya.

Kepada Pondok pesantren yang awalnya kecil tidak usah berkecilhati, karena para alumni akan mendirikan pondok-pondok di seluruh pelosok tanah air. Sehingga sambung menyambung tidak putus pondok satu dengan lainnya. Sehingga kalau di runtut keatas bisa sambung dengan Rosulullah SAW. (Humas Pemprov Jatim Sil).

Read more...

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi

sekda

Surabaya-KoPi| Sekdaprov Jatim, Dr. H. Akhmad Sukardi, MM mengajak para kepala daerah baik Bupati/Walikota dan stakeholder untuk dapat menciptakan skema pembiayaan yang terintegrasi dengan cost of fund yang semakin murah. Hal ini dilakukan agar percepatan terhadap kegiatan pembiayaan kepada pelaku ekonomi di Jatim lebih mudah dapat diakses.

“Pemprov Jatim bersama OJK Regional IV Jatim juga terus memfasilitasi kebutuhan pelayanan jasa keuangan yang lebih baik dengan mengoptimalkan kinerja Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD),” terang Sukardi, sapaan lekat Sekdaprov Jatim saat membuka Rapat Pleno TPAKD Jawa Timur di Hotel Bumi Surabaya, Kamis (14/12).

Sukardi mengatakan, secara khusus TPAKD mempunyai tugas dan kewajiban dalam mendorong ketersediaan informasi terkait produk dan layanan keuangan serta akses keuangan bagi masyarakat, meningkatkan akses pembiayaan Lembaga Jasa Keuangan (LJK) kepada sektor produktif seperti UMKM, serta mendorong LJK untuk menyediakan produk dan layanan keuangan sesuai dengan kondisi masyarakat.

Selain itu, tambahnya, TPAKD juga mempunyai tugas dan kewajiban untuk mencari terobosan dalam membuka akses keuangan yang lebih produktif bagi masyarakat di daerah, serta mendorong penyediaan pendanaan produktif bagi berkembangnya UMKM, usaha rintisan (start up business) dan sektor prioritas.

Dalam kesempatan ini, Sukardi melaporkan sampai dengan akhir Triwulan III tahun 2017 perekonomian Jatim tumbuh sebesar 5,21 % (c-to-c). Selain itu, potensi UMKM di Jatim sebanyak 6,8 juta pelaku umkm, memiliki struktur perekonomian yang kuat. Kontribusi UMKM terhadap PDRB Provinsi Jatim mencapai 54,98 %, dan inflasi Jatim hingga November 2017 mencapai 3,31%.

Dari sisi produksi, lanjutnya, kontribusi PDRB terbesar sampai dengan triwulan III tahun 2017 masih berasal dari tiga lapangan usaha utama yaitu industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan yang masing-masing berkontribusi sebesar 28,79%, 18,25%, dan 13,56%. Dari sisi pengeluaran, komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga masih mendominasi dengan kontribusi sebesar 59,34%.

“Dominannya konsumsi ini juga menunjukkan masih adanya daya beli masyarakat meskipun situasi secara keseluruhan mengalami penurunan, khususnya pada masyarakat menengah ke bawah,” kata Sukardi.

Sedangkan komponen ekspor impor barang dan jasa memberikan kontribusi berturut-turut sebesar 15,35% dan 16,56% terhadap pembentukan PDRB Jatim secara keseluruhan.

“Capaian ini menunjukkan bahwa Jatim memiliki potensi perekonomian yang bagus, dan secara khusus di lapangan usaha perdagangan, baik kinerja perdagangan dalam maupun luar negeri juga menunjukkan kinerja yang menjanjikan,” terangnya.

Di akhir sambutannya, Sukardi berharap TPAKD dapat menstimulasi LJK seperti memberi akses pendanaan kepada sektor pertanian. “Saat ini sebanyak 38 juta masyarakat Jatim adalah petani dan hanya 2,7% saja yang memperoleh akses pendanaan dari perbankan,” katanya.

Selain itu, TPAKD diharapkan dapat mendukung penyusunan profil bisnis investasi di Jatim sekaligus merumuskan skema pembiayaan yang tepat terhadap investasi non fasilitas dan mampu mendorong pembentukan BPR pada 12 kab/kota di Jatim yang belum memiliki bank daerah dan Lembaga Keuangan Mikro (LKM). “Pembentukan BPR ini dapat mendukung proses peningkatan akses keuangan di Jatim,” katanya.

Sementara itu Kepala OJK Regional IV Jawa Timur yang juga Pengarah I TPAKD Jatim, Heru Cahyono mengatakan, rencana program kerja TPAKD Jatim pada Tahun 2018 akan difokuskan pada pengembangan satu atau dua kawasan terpadu yang dapat melibatkan lintas UPTD, dan mencakup value chain dari hulu ke hilir. Program ini relevansi dengan visi Jawa Timur sebagai sentra agro industri.

Heru menjelaskan, program ini akan dilakukan di beberapa daerah yakni Kota Batu, Kab. Malang dan kawasan Bromo-Tengger-Semeru. Selain itu, program kerja 2018 ini akan melanjutkan beberapa program 2017 seperti monitoring program pembiayaan di 2017, sosialisasi pengelolaan keuangan dan perluasan akses pembiayaan umbi porang. (humasprovjatim/dewi)

Read more...
Subscribe to this RSS feed