Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Satuan Bersih Pungutan Liar Gunung Kidul dinilai lemah

Satuan Bersih Pungutan Liar Gunung Kidul dinilai lemah

Jogja-KoPi| LBH, Emanuel Gobay menilai kinerja Satuan Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Gunungkidul lambat dan lemah dalam kasus Pungutan liar kepala desa Dadapayu, Gunungkidul.

Berdasarkan penjelasan Emanuel, sudah ada pengaduan pungli ke Polres sejak temuan warga di Bulan September 2016. Saber pungli yang dibentuk dari 27 Desember 2016 sampai Bulan Januari 2017, dirasa tidak ada perkembangan.

"Sudah ada tiga fakta pungli serta sudah ada pengaduan ke Polres Gunungkidul. Dari bulan Januari 2017, sampai sekarang belum ada perkembangan,"jelas Emanuel saat jumpa pers di kantor LBH,Kamis (23/2).

Emanuel menjelaskan Kades Dadapayu terkena pungli yang masuk ke dalam kategori delik formil. Delik formil di sini berupa pengembalian uang pungli kepada lima kepala dusun yang terkena pungli. Menurutnya pengembalian ini tidak serta merta menghapus tindakan pungli.

"Dalam pungli, sekali pun ada pengembalian uang, itu tidak akan menghapus pungli, kalau sudah mengembalikan uang maka itu akan meringankan hukuman bukan menghapus,"tekannya.

Emanuel sendiri mengapresiasi upaya warga yang yang bersikap kritis dalam merespon pungli kades. Emanuel justru merasa heran dengan sikap pemerintah Gunungkidul yang dirasa tidak aktif dalam menegakkan saber pungli.

Sementara itu Herri Dwi Wahyudi, tokoh masyarakat Setanu menyayangkan pemerintah dalam pembentukan satuan tugas (satgas). Menurutnya pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi terkait pungli dan saber pungli. Herri mengkhawatirkan kemungkinan ada wilayah lain yang mengalami hal yang sama seperti di Dadapayu.

"Saya sangat menyayangkan pemerintah dalam membuat satgas, seharusnya dalam waktu pembentukan ada sosialisasi terkait pungli. Mungkin ini dapat terjadi ditempat lain, jika tidak ada sosialisasi. Pamflet adalah bentuk sosialisasi paling kecil,"katanya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top