Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Satuan Bersih Pungutan Liar Gunung Kidul dinilai lemah

Satuan Bersih Pungutan Liar Gunung Kidul dinilai lemah

Jogja-KoPi| LBH, Emanuel Gobay menilai kinerja Satuan Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) Gunungkidul lambat dan lemah dalam kasus Pungutan liar kepala desa Dadapayu, Gunungkidul.

Berdasarkan penjelasan Emanuel, sudah ada pengaduan pungli ke Polres sejak temuan warga di Bulan September 2016. Saber pungli yang dibentuk dari 27 Desember 2016 sampai Bulan Januari 2017, dirasa tidak ada perkembangan.

"Sudah ada tiga fakta pungli serta sudah ada pengaduan ke Polres Gunungkidul. Dari bulan Januari 2017, sampai sekarang belum ada perkembangan,"jelas Emanuel saat jumpa pers di kantor LBH,Kamis (23/2).

Emanuel menjelaskan Kades Dadapayu terkena pungli yang masuk ke dalam kategori delik formil. Delik formil di sini berupa pengembalian uang pungli kepada lima kepala dusun yang terkena pungli. Menurutnya pengembalian ini tidak serta merta menghapus tindakan pungli.

"Dalam pungli, sekali pun ada pengembalian uang, itu tidak akan menghapus pungli, kalau sudah mengembalikan uang maka itu akan meringankan hukuman bukan menghapus,"tekannya.

Emanuel sendiri mengapresiasi upaya warga yang yang bersikap kritis dalam merespon pungli kades. Emanuel justru merasa heran dengan sikap pemerintah Gunungkidul yang dirasa tidak aktif dalam menegakkan saber pungli.

Sementara itu Herri Dwi Wahyudi, tokoh masyarakat Setanu menyayangkan pemerintah dalam pembentukan satuan tugas (satgas). Menurutnya pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi terkait pungli dan saber pungli. Herri mengkhawatirkan kemungkinan ada wilayah lain yang mengalami hal yang sama seperti di Dadapayu.

"Saya sangat menyayangkan pemerintah dalam membuat satgas, seharusnya dalam waktu pembentukan ada sosialisasi terkait pungli. Mungkin ini dapat terjadi ditempat lain, jika tidak ada sosialisasi. Pamflet adalah bentuk sosialisasi paling kecil,"katanya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top