Menu
Menag RI: Agama menolak LGBT, tapi jangan jauhi pelakunya

Menag RI: Agama menolak LGBT, tapi …

Jogja-KoPi|Menteri Agam...

Gus Ipul akan perkuat pendidikan agama

Gus Ipul akan perkuat pendidikan ag…

Nganjuk-KoPi| Wakil Gub...

Menhub meminta PT KAI mengantisipasi bahaya longsor

Menhub meminta PT KAI mengantisipas…

Jogja-KoPi|Memasuki mus...

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah Kejuruan Industri

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah…

Jogja-KoPi|Kementerian ...

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari Komunikasi Interpersonal

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari…

Sleman-KoPi| Lulusan dari...

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untuk patroli di tutup tahun 2017

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untu…

Jogja-KoPi|Kepolisian R...

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald Trump sebagai orang gila

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald T…

Sleman-KoPi| Buya Ahmad...

Taiwan Higher Education Fair UMY tawarkan beasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Taiwan

Taiwan Higher Education Fair UMY ta…

Bantul-KoPi Universitas...

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota cipta…

Surabaya-KoPi| Sekdapro...

Mendikbub belum berlakukan UN model esai

Mendikbub belum berlakukan UN model…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Prev Next

RUU Pemilu, beras, Perpu Ormas dinilai upaya pengalihan isu Hak Angket

RUU Pemilu, beras, Perpu Ormas dinilai upaya pengalihan isu Hak Angket

Sleman-KoPi|Dorongan dan dukungan kepada KPK semakin hari semakin meningkat,namun demikian akhir-akhir ini isu terkait pelemahan KPK lewat hak angket mulai meredup. Komunitas AntiKorupsi (Komutasi) UAJY melihat adanya pengalihan isu untuk melupakan hak angket.

Dosen pidana Fakultas Hukum UAJY sekaligus pembina Komutasi, Caesar mengatakan beberapa hari ini isu hak angket perlahan tergantikan dengan munculnya isu lainnya seperti Perpu Ormas, Beras, hingga Ruu permilu.

"Dengan memunculkan isu-isu baru maka isu hak angket perlahan semakin menghilang digantikan permasalahan baru-baru ini seperti ruu pemilu,"ujarnya di Gedung FH UAJY,Kamis (26/7)

Ia menerangkan kemunculan isu-isu ini dapat dimungkinkan sebagai salah satu upaya politik dalam melupakan hak angket KPk oleh DPR. Pasalnya hak angket ini dinilainya sebagai kebijakan yang sarat akan kepentingan pribadi.

Caesar menuturkan kepentingan ini diawali dengan munculnya E-KTP lalu diikuti Hak Angket DPR. Hak untuk menginvestigasi inilah yang dinilainya sebagai kepentingan pribadi DPR sebagai upaya menghalang-halangi langkah KPK dalam menyelesaikan kasus E-KTP.

Langkah pelemahan KPK semakin kuat dengan munculnya Panitia Khusus dari DPR yang akan mengawal Hak Angket.

"Ini proyek rancangan orang-orang di DPR,mereka(DPR) risih dengan upaya KPK menyelidiki mereka. Dilihat dari situ permasahan ini sudah penuh dengan nama dan politik,Hak angket ini harus dilupakan,"katanya.

Meski demikian Caesar tidak menuduh sepenuhnya isu baru sebagai upaya penghilangan jejak kasus hak angket,ia menekankan hak angket ini adalah masalah serius konstitusi di Indonesia. Sehingga ia sangat mengkhawatirkan jika hak angket akan terlupakan dan masalah konstitusi di Indonesia tidak akan pernah selesai.

Lewat Komutasi, ia menyuarakan kepada semua mahasiswa dan penggiat anti korupsi agar tidak melupakan kasus hak angket. Komutasi UAJY menyatakan akan mendukung penuh upaya penguatan KPK dan menolak hak angket.

Komutasi juga berharap kepada KPK layaknya agar membenahi diri baik itu sebelum atau pun sebelum kasus ini selesai.Ketua Komutasi,Timothy menimpali KPK setidaknya mulai menyelesaikan kasus-kasus yang belum terselesaikan dan mengurangi popularitasnya di media massa.


"Kami meminta KPK untuk mengurangi pernyataan-pernyataan yang tidak perlu dinyatakan dalam media massa. Misalnya KPK ingin menangkap seorang tersangka ,menurut hemat kami ,KPK tidak perlu mengungkapkan hal itu di media massa ,namun cukup dengan KPK bekerja saja,"pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top