Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

RUU Pemilu, beras, Perpu Ormas dinilai upaya pengalihan isu Hak Angket

RUU Pemilu, beras, Perpu Ormas dinilai upaya pengalihan isu Hak Angket

Sleman-KoPi|Dorongan dan dukungan kepada KPK semakin hari semakin meningkat,namun demikian akhir-akhir ini isu terkait pelemahan KPK lewat hak angket mulai meredup. Komunitas AntiKorupsi (Komutasi) UAJY melihat adanya pengalihan isu untuk melupakan hak angket.

Dosen pidana Fakultas Hukum UAJY sekaligus pembina Komutasi, Caesar mengatakan beberapa hari ini isu hak angket perlahan tergantikan dengan munculnya isu lainnya seperti Perpu Ormas, Beras, hingga Ruu permilu.

"Dengan memunculkan isu-isu baru maka isu hak angket perlahan semakin menghilang digantikan permasalahan baru-baru ini seperti ruu pemilu,"ujarnya di Gedung FH UAJY,Kamis (26/7)

Ia menerangkan kemunculan isu-isu ini dapat dimungkinkan sebagai salah satu upaya politik dalam melupakan hak angket KPk oleh DPR. Pasalnya hak angket ini dinilainya sebagai kebijakan yang sarat akan kepentingan pribadi.

Caesar menuturkan kepentingan ini diawali dengan munculnya E-KTP lalu diikuti Hak Angket DPR. Hak untuk menginvestigasi inilah yang dinilainya sebagai kepentingan pribadi DPR sebagai upaya menghalang-halangi langkah KPK dalam menyelesaikan kasus E-KTP.

Langkah pelemahan KPK semakin kuat dengan munculnya Panitia Khusus dari DPR yang akan mengawal Hak Angket.

"Ini proyek rancangan orang-orang di DPR,mereka(DPR) risih dengan upaya KPK menyelidiki mereka. Dilihat dari situ permasahan ini sudah penuh dengan nama dan politik,Hak angket ini harus dilupakan,"katanya.

Meski demikian Caesar tidak menuduh sepenuhnya isu baru sebagai upaya penghilangan jejak kasus hak angket,ia menekankan hak angket ini adalah masalah serius konstitusi di Indonesia. Sehingga ia sangat mengkhawatirkan jika hak angket akan terlupakan dan masalah konstitusi di Indonesia tidak akan pernah selesai.

Lewat Komutasi, ia menyuarakan kepada semua mahasiswa dan penggiat anti korupsi agar tidak melupakan kasus hak angket. Komutasi UAJY menyatakan akan mendukung penuh upaya penguatan KPK dan menolak hak angket.

Komutasi juga berharap kepada KPK layaknya agar membenahi diri baik itu sebelum atau pun sebelum kasus ini selesai.Ketua Komutasi,Timothy menimpali KPK setidaknya mulai menyelesaikan kasus-kasus yang belum terselesaikan dan mengurangi popularitasnya di media massa.


"Kami meminta KPK untuk mengurangi pernyataan-pernyataan yang tidak perlu dinyatakan dalam media massa. Misalnya KPK ingin menangkap seorang tersangka ,menurut hemat kami ,KPK tidak perlu mengungkapkan hal itu di media massa ,namun cukup dengan KPK bekerja saja,"pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top