Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Ribuan perwakilan desa Jawa Timur berduyun ke Surabaya

Ribuan perwakilan desa Jawa Timur berduyun ke Surabaya

Surabaya-KoPi | Desa-desa melalui sekretaris desa di Provinsi Jawa Timur berduyun ke Surabaya. Tepatnya di Badan Diklat Provinsi Jawa Timur. Mereka mendapatkan pelatihan peningkatan kapasitas terkati pembuatan RPJM Desa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dari badan diklat provinsi yang bekerjasama dengan CSWS UA (Center for Security and Wealth Study, University of Airlangga).

Ada sekitar 7000 sekretaris desa yang akan dikirim ke badan diklat untuk mendapatkan proses peningkatan kapasitas. Menurut Ucu Martanto dari CSWS UA pelatihan ini merupakan respon terhadap UU Desa. Pemerintah pusat telah meloloskan UU Desa yang memberi wewenang dan dana desa dari APBN dalam jumlah besar. Hal ini mengharuskan desa-desa memiliki kapasitas dalam menjalan sistem yang ada dalam UU Desa dan peraturan turunannya.

"Ini sangat baik ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara cepat merespon isu kesiapan aparatur desa terhadap pelaksanaan UU Desa. Tanpa kapasitas yang cukup, UU Desa tidak akan memberi dampak positif pada desa. Sebaliknya bisa memberi permasalahan baru."

Pelatihan para sekretaris desa ini dilaksanakan setiap minggu dari bulan Februari sampai November 2016 secara bertahap. Sebelumnya para kepala desa telah mendapatkan sosialisasi dan pelatihan terkait UU Desa. |YP|

back to top