Menu
Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Senyawa Atasi Limbah Tambang

Mahasiswa UGM Inovasikan Produk Sen…

Sleman-KoPi| Tim mahasisw...

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Prev Next

Revisi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak efektif!

Revisi Undang-Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak tidak efektif! Sumber : www.tukarposisi.com

Surabaya-KoPi. Maraknya kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia tak pelak menimbulkan keresahan mendalam terhadap diri setiap orang tua. Meningkatnya jumlah kekerasan seksual juga menjadi momok yang menakutkan. Menjawab keresahan tersebut, DPR kemudian mensahkan revisi Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam sidang paripurana DPR-RI pada 25 September 2014. Salah satu perubahan UU tersebut adalah memperberat hukuman bagi pelaku tindak kekerasan seksual,  efektifkah hal tersebut?

Sosiolog Unair sekaligus pemerhati anak Bagong Suyanto secara prinsip menyetujui adanya perubahan UU tersebut. Sebagai pemerhati anak, dirinya melihat bahwa perubahan UU yang disahkan tersebut lebih mempertimbangkan kepentingan anak seperti adanya akta kelahiran bagi anak yang tidak diketahui identitasnya dan memperberat sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Menurut Bagong Suyanto, Undang-undang tidak akan efektif jika tidak diimbangi dengan implementasi yang tepat sasaran.

“Setelah undang-undang itu direvisi, tugas pemerintah sekarang adalah memastikan rencana aksinya, apa yang akan dilakukan. Karena percuma ada undang-undang jika implementasi di lapangannya tidak efektif”

Implementasi memang menjadi ujung tombak dari efektif tidaknya UU atau kebijakan yang disahkan oleh pemerintah. Dalam hal ini, kontrol yang tepat terhadap perubahan UU tentang perlindungan anak memang sangat dibutuhkan, jika tidak justru nantinya korban dari kekerasan terhadap anak dapat semakin bertambah banyak. Ditetapkannya aturan hukum untuk melindungi anak memang penting, tetapi Bagong Suyanto menganggap bahwa tindakan pencegahan jauh lebih penting.

“Karena aturan hukum selalu bersifat kuratif, setelah kejadian aturan tersebut baru dapat diterapkan. Padahal kalau untuk anak yang penting adalah preventifnya, bagaimana mencegah” tambahnya.

Pemerhati anak tersebut menganggap perlunya dibentuk sistem perlindungan anak, termasuk bagaimana cara melakukan pencegahan agar kasus kekerasan anak tidak semakin bertambah. Selain itu juga diperlukan pembagian kerja antar berbagai pihak baik pemerintah, pemerintah daerah, LSM atau organisasi kemasyarakatan, serta masyarakat itu sendiri.

 

Reporter : Aditya Lesmana

back to top