Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Politik uang akan meningkat tahun ini

Politik uang akan meningkat tahun ini

Jogja-KoPi│Politik uang diprediksi akan meningkat lebih dari 50-60% tahun ini, setelah sebelumnya sebesar 48% di tahun 2009, Kamis (9/2).

Ketua LSI dan Pakar Komunikasi Politik, Kuskridho Ambardi, M.A, Ph.D dalam Analisis Demografis PILKADA di Indonesia, PUKAT, memprediksi bahwa politik uang akan selalu meningkat tiap tahunnya. Pada tahun 2009 diketahui terdapat sebesar 48% masyarakat Indonesia yang menerima politik uang.

“Kemungkinan besar pada tahun ini akan lebih dari 50-60%,” tuturnya.

Faktor politik uang dapat menjadi hal yang penting dalam situasi tertentu. “Politik uang akan menjadi penting ketika selisih jumlah suara antar kandidat kecil. Semakin kecil selisih suara antar kandidat, semakin penting politik uang,” katanya.

Sedangkan, selisih suara sendiri diperoleh kandidat dari survey. “Kandidat akan mengetahui berapa selisih suara yang akan diperolehnya dengan kandidat lain. Jika selisihnya kecil, maka kandidat akan menggunakan politik uang,” jelasnya.

Di sisi lain, terdapat akar kultural dan ekonomi yang tidak dapat dipisahkan dari politik uang. “APBD yang diambil untuk dibagikan ke masyarakat, untuk membantu masyarakat tidak dapat dikatakan sebagai korupsi. Pembagian kekayaan pribadi dan publik belum biasa dilakukan di Indonesia,” jelasnya lagi.

Untuk menekan politik uang diperlukan adanya kampanye besar-besaran dari KPK yang menyatakan bahwa politik uang adalah korupsi. “Perlu adanya kampanye besar-besaran dari KPK untuk menyatakan politik uang itu korupsi,” pungkasnya.

back to top