Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

PMII Tarbiyah UIN Kalijaga lakukan protes di Hari Tenaga Kerja Nasional

PMII Tarbiyah UIN Kalijaga lakukan protes di Hari Tenaga Kerja Nasional

Jogja-KoPi| PMII Rayon Wisma Tradisi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta adakan aksi peringatan Hari Tenaga Kerja Nasional, bertempat di pertigaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Senin (20/2).

Nahdi, Koordinator utama aksi mengatakan bahwa hingga saat ini masih banyak pekerja yang tidak mendapatkan perlakuan yang layak meskipun sudah ada peraturan perundang-undangnya.

"Peraturan seakan hanya dijadikan temeng birokrasi untuk menutupi setiap kebijakan busuk yang membunuh rakyat, seperti UU No 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan," tambahnya.

Selain itu, ketenagakerjaan yang dijalankan di Indonesia juga dirasa tidak relevan dengan PP No 78 tahun 2015 tentang pengupahan. "UMP pada dasarnya tidak sesuai dengan jerih payah dan kebutuhan hidup manusia di tempat tinggalnya," tutur Nahdi.

Ketenagakerjaan yang banyak menggunakan tenaga kerja perempuan yang dibayar murah dan sering menjadi korban kekerasan juga tidak sesuai dengan PP No 78 tahun 2015.

"Padahal sesuai pasal 88  pekerja berhak memperoleh Pengadilan yang memenuhi penghidupan yang layak, serta pasal 91 mengatakan bahwa penetapan upah melibatkan pihak terkait," jelas Nahdi.

Pada aksi kali ini PMII Rayon Wisma Tradisi Fakultas Ilmu Tarbiyah menutut menolak diskrimanasi terhadap pekerja, menolak PP No 78 tahun 2015 yang bertentangan dengan UU No 13 tahun 2003. Selain itu juga menutut kenaikan UMP pada setiap wilayah, menghapus sistem outsourcing, serta memberikan jalinan perlindungan terhadap TKI di luar negeri.

back to top