Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Peringati Hardiknas, Pegawai non PNS UPN Veteran gelar aksi mogok kerja

Peringati Hardiknas, Pegawai non PNS UPN Veteran gelar aksi mogok kerja

Jogja-KoPi| Dosen dan Tenaga Pendidikan UPN "Veteran" Yogyakarta yang tergabung dalam Forum Pegawai Tetap Yayasan (PTY) menggelar aksi Mogok Kerja untuk memperingati Hari Pendidikan Nasional serta meminta keadilan akan posisi mereka sebagai PTY di lapangan rektorat UPN, Selasa (2/5).

Aksi mogok yang dilakukan sebagai bentuk protes terkait permasalahan kepegawaian di UPN akibat perubahan status Universitas dari swasta ke negeri di tahun 2014. Ketua Dewan Penasihat Forum PTY, Ir. Lestanta Budiman, M.Hum mengatakan setidaknya dari 800 pegawai di UPN, terdapat 412 pegawai yang belum mendapatkan kepastian status sebagai PNS.

“Pada aksi ini kami menggelar aksi mogok kerja selama sehari dan kami meminta keadilan berkaitan dengan status kami sebagai pegawai tetap yayasan (PTY) yang tidak memiliki payung hukum seperti PNS”, ujarnya.

Lestanta juga menambahkan dari permasalahan ketidak jelasan status memicu permasalahan lanjutan seperti gaji yang terlambat turun, tunjangan kinerja yang tidak diberikan penuh, dan uang makan yang belum dapat diberikan. Pihaknya pun meminta Dewan Pimpinan UPN, Kemenhan, dan Kemenristek Dikti agar menyelesaikan permasalahan ini.

Menanggapi hal tersebut, Rektor UPN, Prof .Dr.Ir. Sari Bahagiarti mengatakan pihaknya sudah mengajukan semua pemberkasan pengangkatan 412 PTY tersebut menjadi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) kepada Kemenristek Dikti sejak tahun 2016.

“Berkaitan pengangkatan P3K, kami sudah lakukan semua prosedur. Selanjutnya kami serahkan pengangkatan ini ke Kementrian”, kata Sari saat dimintai keterangan di Kantor Rektor UPN.

Sementara, Wakil Rektor Bidang Umum Dan Keuangan, Susanta menambahkan dari 412 yang diajukan ke Kementrian semuanya sudah lolos seleksi dan tinggal menunggu waktu pengangkatan.

Meski demikian, pihaknya belum dapat memberikan kepastian waktu diangkatnya pegawai yayasan menjadi P3K, karena sampai saat ini kementrian belum memberikan keterangan tambahan.

Susanta juga mengatakan pemenuhan tunjangan dan gaji sudah diberikan kepada semua pegawai pemerintah non PNS termasuk PTY sejak perubahan UPN dari swasta ke negeri. Namun, ia juga tidak memungkiri sempat terjadi permasalahan akibat perubahan kebijakan di Kantor Perbendaharaan Negara (KPPN) berkaitan dengan keterlambatan uang makan.

“Adanya perubahan kebijakan bagi pegawai yang meminta uang . Saat itu memang pegawai diminta menunjukkan surat keterangan sebagai ASN dan P3K, dan yang belum mendapat P3K saat itu memang belum bisa mendapatkan uang. Namun permasalahan ini sudah usai dan pihak KPPN telah mengabulkan permintaan uang makan bagi yang belum memiliki P3K hari ini”, pungkasnya .|Syidiq Syaiful Ardli

back to top