Menu
Jogja International Street Performance 2017

Jogja International Street Performa…

Jogja-KoPi| Dinas Pariwis...

Kemenag restui pemutaran dan pembuatan film G30S/PKI

Kemenag restui pemutaran dan pembua…

Sleman-KoPi| Kementrian A...

Menag meralat makna radikalisme agama

Menag meralat makna radikalisme aga…

Sleman-KoPi|Menteri Agama...

Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi, S.E. Jabat Wakil Gubernur Akmil

Brigjen TNI Wirana Prasetya Budi, S…

Akademi Militer (22/09/20...

Gus Ipul : Buka Pergusmad V di Lumajang

Gus Ipul : Buka Pergusmad V di Luma…

Lumajang-KoPi| Wakil Gube...

Gus Ipul Harapkan Persadin Lahirkan Seniman dan Atlet Handal Jatim

Gus Ipul Harapkan Persadin Lahirkan…

Malang-KoPi| Persadin (Pe...

Gus Ipul Apresiasi POC Promosikan Wisata Jatim

Gus Ipul Apresiasi POC Promosikan W…

Batu-Malang| Gus Ipul – s...

DPR dinilai kurang becus bahas isu nuklir

DPR dinilai kurang becus bahas isu …

Sleman-KoPi|Peneliti Inst...

Gus Ipul Ajak Siswa Jadi Generasi Unggul dengan Doa, Usaha, Ilmu dan Tawakal

Gus Ipul Ajak Siswa Jadi Generasi U…

Surabaya-KoPi| Wakil Gube...

Gubernur Jatim Ingatkan Tentang Integritas

Gubernur Jatim Ingatkan Tentang Int…

Surabaya-KoPi| Para pejab...

Prev Next

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Sleman-KoPi| Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) mengkritik perlakuan Pemerintah dalam menjawab permasalahan-permasalahan difabel. Lewat Sigab,salah satu OPD di DIY, menyampaikan bahwa pengurusan permasalahan difabel selalu penyelesaian dengan Kementrian Sosial,Kemensos.

"Selama ini kita kalau audiensi dengan kementrian lainnya (seperti Kemenkumham,Kemendikbud,Kemenkes),pasti disuruh larinya ke Kementrian Sosial,jadi mereka (Kementrian ) menganggap kalau persoalan difabel pasti penyelesaiannya dikaitkan lewat Kementrian Sosial,"ujar Ipung,Koordinator Advokasi dan Jaringan Sigab,saat ditemui di Kantor Sigab,Selasa (15/8).

Ia mengatakan kebijakan dan sikap seperti ini tidaklah benar dalam menyikapi permasalahan penyandang Disabilitas. Menurutnya, seharusnya setiap kementrian mengurus semua aspek masalah difabel sesuai lembaganya.

"Semisal masalah kesehatan ya harusnya ke kemenkes, hukum ya kemenkumham, pendidikan ya ke kementrian pendidikan,"ucapnya.

Tak hanya itu,Ipung juga mengimbuhkan pembagian kerja kementrian ini juga membantu memperjelas anggaran dan tanggung jawab pemerintah bagi penyandang disabilitas. Pasalnya ia menemukan bahwa saat ini semua anggaran difabel diurus tunggal oleh Kemensos.

Oleh karenanya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU. No.8 Tahun 2016 saat ini, Ia berharap agar pemerintah mulai melibatkan lintas kementrian dalam mengurus hak penyandang disabilitas.

Tertuang dalam tujuh desakan Sigab poin keenam, Sigab ingin Kemensos hadir sebagai pengkoordinir sebagai tim pemangku kebijakan saat menyusun RPP turunan UU.no.8 Tahun 2016.

"Kami inginnya Kemensos sebagai pengkoordinir atau team stakeholdernya penyusunan RPP ini,"pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top