Menu
Gunung Merapi Berpeluang Alami Letusan Efusif Yang Aman.

Gunung Merapi Berpeluang Alami Letu…

Jogja-KoPi| Kepala Balai ...

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di Proses Magmatisnya.

BPPTKG: Merapi Masih Sangat Awal di…

Jogja-KoPi| Balai Penyeli...

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Empati dan Duka Cita AS kepada Korban dan Dampak Terorisme di Jatim

Pakde Karwo : Terima Kasih Atas Emp…

Jatim-KoPi| Gubernur Jati...

Pemerintah Bangun Industri Digital untuk Kurangi Kesenjangan Ekonomi

Pemerintah Bangun Industri Digital …

Sleman-KoPi| Pemerintah s...

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan Strategi Jatim Songsong Bonus Demografi  2019

Pakde Karwo: Dual Track Pendidikan …

Jatim-KoPi| Berbagai lang...

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Adanya Gejala Erupsi Seperti di Tahun 2010 dan 2006.

BPPTKG: Merapi Belum Menunjukkan Ad…

Jogja-KoPi| Balai Pen...

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana dan Diploma

UGM Mewisuda 1354 Lulusan Sarjana d…

Sleman-KoPi| Universitas ...

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpangan Distribusi Gula Rafinasi

Peneliti Gula UGM Soroti Penyimpang…

Sleman-KoPi| Pasar gula d...

Gerakan Filantropi Islam Sebagai Deradikalisasi

Gerakan Filantropi Islam Sebagai De…

Sleman-KoPi| Dewasa ini, ...

Prev Next

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Sleman-KoPi| Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD) mengkritik perlakuan Pemerintah dalam menjawab permasalahan-permasalahan difabel. Lewat Sigab,salah satu OPD di DIY, menyampaikan bahwa pengurusan permasalahan difabel selalu penyelesaian dengan Kementrian Sosial,Kemensos.

"Selama ini kita kalau audiensi dengan kementrian lainnya (seperti Kemenkumham,Kemendikbud,Kemenkes),pasti disuruh larinya ke Kementrian Sosial,jadi mereka (Kementrian ) menganggap kalau persoalan difabel pasti penyelesaiannya dikaitkan lewat Kementrian Sosial,"ujar Ipung,Koordinator Advokasi dan Jaringan Sigab,saat ditemui di Kantor Sigab,Selasa (15/8).

Ia mengatakan kebijakan dan sikap seperti ini tidaklah benar dalam menyikapi permasalahan penyandang Disabilitas. Menurutnya, seharusnya setiap kementrian mengurus semua aspek masalah difabel sesuai lembaganya.

"Semisal masalah kesehatan ya harusnya ke kemenkes, hukum ya kemenkumham, pendidikan ya ke kementrian pendidikan,"ucapnya.

Tak hanya itu,Ipung juga mengimbuhkan pembagian kerja kementrian ini juga membantu memperjelas anggaran dan tanggung jawab pemerintah bagi penyandang disabilitas. Pasalnya ia menemukan bahwa saat ini semua anggaran difabel diurus tunggal oleh Kemensos.

Oleh karenanya dalam penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari UU. No.8 Tahun 2016 saat ini, Ia berharap agar pemerintah mulai melibatkan lintas kementrian dalam mengurus hak penyandang disabilitas.

Tertuang dalam tujuh desakan Sigab poin keenam, Sigab ingin Kemensos hadir sebagai pengkoordinir sebagai tim pemangku kebijakan saat menyusun RPP turunan UU.no.8 Tahun 2016.

"Kami inginnya Kemensos sebagai pengkoordinir atau team stakeholdernya penyusunan RPP ini,"pungkasnya.| Syidiq Syaiful Ardli

back to top