Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Pengidap HIV/AIDS pendatang belum mendapat layanan bagus BPJS

Pengidap HIV/AIDS pendatang belum mendapat layanan bagus BPJS

Jogja-KoPi| Dr. Ignatius Proptoraharjo peneliti dari Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan UGM mengatakan pengidap HIV/AIDS dan pecandu narkoba pendatang dari luar Yogya belum mendapatkan pelayanan secara maksimal BPJS. Namun secara umum kemudahan bagi masyarakat telah diberikan lewat Puskesmas dan rumah sakit - rumah sakit.

Menurut Ignatius dari sisi suplayer, layanan BPJS memberi hambatan yang cukup serius. Dari pembiayaan, administratif, mekanisme itu menghambat orang untuk datang kesana.
"Sebaiknya pihak pelayanan sebisa mungkin mengurangi sisi normatif agar pengidap HIV/AID dapat memperoleh fasilitas BPJS secara maksimal," ujar Dr. Prapto

Mekanisme dasar pelayanan BPJS adalah dengan menunjukan KTP (masyarakat lokal) untuk mendapatkan pelayanan secara maksimal. Tapi bagi masyarakat pendatang baik pengidap HIV/AID dan Pecandu Narkoba, pasti merasa terdeskriminasi dengan peraturan pelayanan dari pemerintah yang seperti itu.

Menurut Dr. Ignatius Prapto, "Hanya masyarakat berKTP lokal lah yang dapat menikmati pelayanan secara maksimal.”

Dr. Ignatius Praptoraharjo ketika ditemui mengatakan ketimbang mekanisme Identitas diri menjadi faktor penghambat untuk mendapatkan pelayanan BPJS secara maksimal, lebih baik dihilangkan saja.

LSM maupun komunitas peduli HIV/AIDS dan Narkoba meminta pemerintah untuk menetapkan adanya Jaminan Kesejahteraan Sosial (Jamkesos). Harapannya teman-teman dari luar Yogja yang teridikasi HIV/AIDS dapat terbantu dalam penyembuhan di rumah sakit maupun tempat rehabilitasi. "Jamkesos sangat membatu teman-teman yang kelompok populasi kunci, khususnya mereka yang tidak mempunyai KTP lokal,"kata Dr. Prapto.

Di Yogyakarta Jamkesos sangat membantu termasuk untukk kelompok WTS, dan Waria ketika mengidap HIV/AIDS. Kegiatan LSM dan komunitas lainnya salah satunya untuk memperkuat pemahaman masyarakat dan kelompok populasi tentang HIV/AIDS, bekerja sama dengan KPA yang ikut serta menjadi koordinator sebagai kunci utama untuk memberi dukungan dan koordinasi tentang penanggulangan HIV/AID dan pecandu Narkoba.

Dorongan LSM dan Peneliti untuk membantu dengan mengirim surat ke Pusat Pembiayaan Negara, tapi sampai sekarang tidak ada perubahan dalam pembiayaan melalui BPJS untuk kelompok pelaku kunci dan pengidap narkoba. |Cucuk Armanto|

back to top