Menu
Merapi Naik ke Status Waspada, Gempa Tremor dan Vulkanik Sempat Muncul Saat Letusan Freaktif.

Merapi Naik ke Status Waspada, Gemp…

Jogja-KoPi|Setelah Gunung...

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dalam Sehari, BPPTKG: Ini Memang Karakter Merapi.

Merapi Kembali Meletus Dua Kali Dal…

Jogja-KoPi| Gunung Merapi...

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran Persediaan Beras, Gula, dan Minyak Goreng di Yogyakarta Aman.

Bulog DIY: Bulan Puasa dan Lebaran …

Jogja-KoPi| Perum Bulog d...

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi Pengungsi Korban Bencana

UGM Kembangkan Aplikasi Informasi P…

Sleman-KoPi | Pusat Studi...

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pendeteksi dini bencana longsor bernama SIPENDIL.

Tim Peneliti UGM ciptakan alat pend…

Sleman-KoPi | Tim penelit...

Bagaimana menjaga pola makan yang baik dan benar selama bulan Puasa.

Bagaimana menjaga pola makan yang b…

Inggris-KoPi| Inilah saat...

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap gunakan Narkoba.

8 Mahasiswa di Yogyakarta ditangkap…

Sleman-KoPi| Direktorat R...

Korut tunda pertemuan KTT bersama Korea Selatan.

Korut tunda pertemuan KTT bersama K…

Pyongyang-KoPi | Korea ut...

Protes Keras Tanoni :Australia Bebaskan Nelayan Yang Ditangkap.

Protes Keras Tanoni :Australia Beba…

Kupang-KoPi | Pemerintah ...

Prev Next

Forum Pengawal Demokrasi mencium bau kecurangan Pilkada Kota Yogya

Forum Pengawal Demokrasi mencium bau kecurangan Pilkada Kota Yogya

Jogja-KoPi| Forum Pengawal Demokrasi (FPD) dari pasangan calon nomor urut 1, Imam Priyono dan Achmad Fadli, mencurgai Pilwali 2017 penuh kecurangan dan tidak transparan. FPD yang berasal dari lintas partai seperti PDIP dan Nasdem menghitung adanya 14.000 surat suara yang tidak sah.

Antonius Fokky Ardianto, dari Timses Paslon 1, mengatakan  FPD ingin menginvestigasi surat suara yang rusak. FPD akan memastika  penyebab rusak serta bagaimana sosialisasi KPU yang dirasa kurang masif dalam mengatasi surat suara rusak.  Antonius melihat adanya kemungkinan coblos ganda yang tidak disengaja.

"Kami ingin mengecek surat suara yang tidak sah, rusaknya karena  sebab apa? Apakah  human error, atau lainnya.Kami rasa sosialisasi KPU kurang masif," kata Antonius saat diwawancarai di Gedung Aspirasi,Sabtu (18/2).

Selain itu, Antonius juga merasa penolakan PPK mengenai pembukaan kotak suara untuk mengecek surat sudah melanggar rekomendasi Panwas. Rekomendasi Panwascam sendiri semisal ditemukan surat suara yang rusak maka perlu dibuka kembali kotak suara untuk mengecek.

"PPK yang  menolak rekomendasi Panwascam, jika tidak diikuti maka PPK dapat dituntut,"Ujar Antonius.

Sementara itu Wawan Budianto,Ketua KPU Kota menegaskan keputusan PPK untuk menolak pembukaan kotak suara dirasa oleh KPU sudah benar. Wawan mngatakan jika data hasil suara yang ada dipegang saksi,Panwascam, KPPS maka tidak diperlukan pembukaan kotak suara. Mengenai jumlah 14.000 surat suara yang rusak,KPU belum bisa memberikan tanggapan karena masih berbentuk berita acara.

"Jika semuanya sama,maka atas dasar apa kita membuka kotak suara?,"tanya Wawan saat ditemui di kantor KPU kota.

Senada dengan pihak FPD, Iwan Ferdiantodari Panwas Kota mengatakan kebijakan untuk menolak pembukaan kotak suara sangat berlawanan dengan asas tranparansi. Iwan mempertanyakan kepada Pihak KPU, apakah ada kerugian serta sanksi dan hukum yang didapat dalam membuka kotak suara.

Iwan menjelaskan perbedaan pemahaman ini karena tidak adanya aturan yang memperjelas bahwa membuka kotak suara untuk mengecek surat suara yang rusak dapat terkena sanksi.

"Semisal tidak ada aturan atau sanksi,maka lebih baik dibuka saja atas dasar tranparansi,"kata Iwan.

Iwan juga menambahkan keputusan PPK yang menolak rekomendasi Panwascam juga dapat dituntut olehTim Paslon. Iwan mengatakan kasus ini akan menjadi kajian dari Panwascam.

"Di Danurejan Panwascam merekomendasikan surat suara berjumlah 5 yang sampelnya diambil ditiap TPS yang berbeda,disini PPK tidak mengindahkan rekomendasi, nantinya PPK dapat ditindak lanjuti,"jelas Iwan. |Syidiq Syaiful Ardli|

 

back to top