Menu
Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Prev Next

Pemkab Merangin didemo 24 LSM

Pemkab Merangin didemo 24 LSM

Merangin-KoPi| Masa yang tergambung dalam forum lembaga swadaya masyarakat (LSM) (19/09) tampak memadati jalur dua kawasan kantor bupati, setel itu masa lansung menuju ke kantor bupati merangin.

Puluhan massa yang tergabung dari 24 LSM, dalam orasinya mempertanyakan pemangkasan DAU akibat kinerja Pemkab Merangin. Karena serapan anggaran rendah,yang berimbas pada penundaan transfer sebesar Rp 79 miliar ke Kabupaten Merangin.

LSM Merangin Bersatu minta kepada Menteri Keuangan RI untuk dapat mempertimbangkan ulang atas penundaan Dana Alokasi Umum (DAU).

Kordinator aksi Agus Purnomo, mengatakan pemangkasan DAU adalah akibat kinerja Pemkab Merangin. Karena serapan anggaran rendah, maka DAU Merangin 'disikat' Menteri Keuangan.

"Kita pertanyakan. Kenapa serapan sangat rendah. Sehingga DAU dipotong oleh Menteri Keuangan," ujar Agus.

Bupati harus menjelaskan kenapa rendahnya persentase serapan DAU tersebut."Yang baru mencapai 49 persen per Agustus, sehingga DAU kita terpaksa ditunda, nilainya mencapai Rp 79 miliar," ujarnya.

Tambah Agus Purnomo aksi ini Tidak hanya sebatas ini, kami akan ke Kementerian Keuangan dan meminta Kementerian Keuangan untuk dapat mempertimbangkan ulang atas penundaan DAU tersebut, karena Merangin sangat membutuhkan dana tersebut.jelas nya.

‘’Jika pun ada kekeliruan Pemkab Merangin dalam mengelola keuangan daerah yang berakibat pada rendahnya serapan DAU, silahkan dikenakan sanksi, namun tidaklah melalui penundaan pembayaran DAU Rp 79 miliar tersebut,"tutupnya

Wakil bupati Khafid Moein dan sekda Sibawaihi mencoba menemui para pendemo, Namun tidak dikehendaki oleh pendemo untuk memberi jawaban. Pendemo meminta Bupati Al Haris sendiri yang harus memberi jawaban kepada mereka.

Karena menurut pendemo, bupati bertanggung jawab secara keseluruhan terhadap jalannya pemerintahan, "Mohon maaf Pak Wabup dan Pak Sekda. Ini bukan masalah besar, sangat besar.

Dampaknya sampai ke tingkat paling bawah. Kami ingin Haris yang menjawab. Bapak berdua bukan pencincang putus (pengambil keputusan akhir). Tapi bupati,” ujar kordinator aksi.

Karena didesak pendemo, Sibawaihi lalu menghubungi Haris melalui telepon. Haris yang menurut informasi tengah berada di Jakarta, menjanjikan bersedia bertemu untuk dialog pada Rabu (21/9) malam di rumah dinas Bupati Merangin.

“Pak Bupati berkenan menerima 10 orang perwakilan untuk dialog pada Rabu malam jam 19.30 di rumah dinas,” ujar Sibawaihi.

Namun pendemo menolak jika hanya 10 orang. Mereka minta lebih banyak orang yang bisa berdialog langsung dengan bupati,

Sementara itu Khafid mengakui bahwa penundaan transfer DAU sebesar Rp 79 miliar itu diakibatkan oleh rendahnya serapan anggaran di Merangin.

“Memang sebelumnya, PMK (Peraturan Menteri Keuangan) 125 tahun 2016 itu sudah mengingatkan. Kabupaten/kota yang dievaluasi rendah serapannya, itu akan diadakan penundaan transfer DAU. Tapi bukan pemangkasan,” ujar Khafid.

Soal ini, ia mengatakan sebetulnya hal ini sudah dijawab oleh Bupati Merangin. Yakni ketika bupati memberi jawaban atas tanggapan akhir fraksi-fraksi dalam paripurna pengesahan struktur organisasi tata kerja pemerindah Kabupaten Merangin.

“Sesuai jawaban beliau. Ya memang ini karena SKPD rendah serapannya. Dan itu sudah diingatkan. Baik secara keuangan oleh BPKAD. Bahkan beliau sendiri sudah mengingatkan.

Tapi nyatanya hasil evaluasi pada Agustus, seperti dikatakan LSM tadi, berkisar 40an%,” ujar Khafid .

Dimana Kabupaten Merangin menjadi salah satu dari tiga kabupaten di Provinsi Jambi, yang terkena imbas penundaan transfer dana sebesar Rp 79 miliar. ‘’Kami sangat memberikan apresiasi terhadap gerakan ini,’’ujar Wabup.

Dikatakan wabup saat menemui aksi demo LSM Merangin Bersatu, dengan penundaan transfer dana ke daerah itu sejumlah proyek pembangunan di Bumi Tali Undang Tambang Teliti jadi terhenti.
Pada aksi demo di halaman depan Kantor Bupati Merangin tersebut.|Charles

 

back to top