Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

PDIP bukan Partai PKI

PDIP bukan Partai PKI

Jogja-KoPi| Bambang Praswanto, Ketua DPD PDIP Yogyakarta, menegaskan PDI Perjuangan bukan bagian dan berafiliasi dengan PKI, Jumat (3/2). Bambang menjelasakan dalam Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga PDIP dijelaskan bahwa PDIP merupakan fusi dari 5 partai politik yang menjadi dasar lahirnya PDIP, yaitu Partai Nasional Indonesia, Partai Katolik, Partai Kristen Indonesia, Partai Orba, dan IPI.

Selain itu ia juga menjelaskan bahwa azas yang dianut PDIP adalah azas Pancasila yang sesuai dengan UUD 45.

Isu yang dihembuskan bahwa PDIP  merupakan PKI menurutnya adalah sebuah sikap tanpa dasar yang ingin menjatuhkan PDIP.

"Isu yang dihembuskan kalau kami PKI tidak ada dasarnya sama sekali. Dalam Anggaran Dasar kita berazas Pancasila. Isu yg disampaikan sama sekali tidak berdasar, semua kader, pimpinan harus taat pada anggaran dasar dan rumah tangga. Jadi tidak mungkin kalau PKI. Isu ingin menjatuhkan PDIP," jelasnya.

Pancasila yang menjadi azas PDIP merupakan peningkatan cara berpikir dari manifesto komunis dan declaration of independent. Sedangkan manifesto komunis sendiri memiliki kelemahan dengan tidak adanya ketuhanan yang Maha ESA, dan declaration of independent memiliki kelemahan tidak secara tegas menegaskan adanya keadilan sosial.

Namun, Pancasila merupakan sublimasi antara keduanya yang ingin menghilangkan kelemahan tersebut.

Menurut Bambang, isu yang dilontarkan ini merupakan bentuk ketakutan orang-orang atas penerapan Pancasila secara benar.

"lni adalah upaya menjatuhkan PDIP. Mereka terancam kalau Pancasila diterapkan sebetul-betulnya, dibalik mereka adalah orang-orang yang anti dengan Pancasila. Dengan diterapkan nawacita mereka terancam", ujarnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top