Menu
Perempuan pendukung gerak ekonomi Jatim

Perempuan pendukung gerak ekonomi J…

Surabaya-KoPi| Perempuan ...

Anies dinilai lalai rekonsoliasi dengan kata 'Pribumi'

Anies dinilai lalai rekonsoliasi de…

PERTH, 17 OKTOBER 2017 – ...

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi Capai 54,3 Milyar Rupiah

Jatim Fair 2017 Ditutup, Transaksi …

Surabaya-Kopi| Pameran Ja...

Ketika agama membawa damai, bukan perang

Ketika agama membawa damai, bukan p…

YOGYAKARTA – Departemen I...

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Lakukan Research dan Development

Gubernur Jatim Minta Badan Pendapat…

Surabaya-Kopi| Memperinga...

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCBI Surabaya

Fatma Saifullah Yusuf puji aksi KCB…

Surabaya-KoPi| Dra. Hj. F...

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer bisa jauhkan sikap radikal

Warek UIN Kalijaga: Menulis populer…

YOGYAKARTA, 13 OKTOBER 20...

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid Cheng Hoo Surabaya

Gus Ipul resmikan prastasti Masjid …

Surabaya-KoPi| Wagub Jati...

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bisa disembuhkan

Bude Karwo: Jangan takut, kanker bi…

Surabaya-KoPi| Ketua Yaya...

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga NKRI

Gus Ipul ajak.Perguruan Sejati jaga…

Madiun-KoPi| Wakil Gubern...

Prev Next

Pasien ini meminta RS Kasih Ibu Solo transparan soal biaya rawat inap Featured

Pasien ini meminta RS Kasih Ibu Solo transparan soal biaya rawat inap

Solo-KoPi│Dewe (59) Ibu asal Blora tidak terima ketika menerima tagihan biaya rawat inap anaknya di Rumah Sakit Kasih Ibu Solo. Pasalnya, tagihan itu tidak memberi rincian biaya. Menurutnya, pihak rumah sakit tidak transparan pada konsumen dan berpotensi merugikan konsumen.

Rincian biaya yang diberikan hanya mencantumkan biaya global yang memuat tarif BPJS (INA-CBG) sesuai kelas perawatan, tarif BPJS (INA-CBG) sesuai hak kelas, selisih biaya yang harus dibayar, pembayaran uang muka, serta kelebihan uang muka.

Kejadian bermula ketika ia meminta rincian biaya perawatan secara detail untuk diklaimkan ke salah satu koperasi serta untuk mengetahui perawatan dan obat apa saja yang diberikan selama perawatan.

Namun, pihak rumah sakit bagian kasir mengatakan jika tidak dapat memberikan rincian biaya secara detail karena peraturan dari BPJS yang sifatnya paket serta Permenkes Nomer 4 tahun 2017.

“Kasir mengatakan tidak dapat memberikan rincian karena aturan BPJS sifatnya paket serta Permenkes Nomer 4 tahun 2017, dan kalau mau mengklaimkan ke koperasi bisa bertemu dengan bagian administrasi billing di kantor RS pada jam kantor”, jelas DW.

Keesokan harinya ketika bertemu bagian administrasi billing di kantor RS, rincian biaya perawatan tetap tidak dapat dikeluarkan dengan alasan yang sama. DW merasa kecewa dengan pelayanan rumah sakit yang tidak memberikan rincian biaya perawatan yang dibebankan.

“Kami tidak tahu biaya sejumlah Rp 6.856.325 itu untuk apa saja, tidak ada keterangan detailnya, hanya ada tarif yang ditanggung BPJS sebesar Rp 3 juta dan yang harus dibayarkan sejumlah 2.9, tidak ada detail untuk apa saja, alasannya karena aturan BPJS”, kata DW.

Menanggapi hal tersebut Kepala Unit Manajemen Pelayanan Kesehatan Rujukan BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta, Hesti Istiyanti, mengatakan bahwa BPJS tidak pernah membuat aturan melarang Rumah Sakit memberikan rincian biaya perawatan pada pasien.

“Kita tidak pernah melarang, dan tambahan biaya itu yang membuat Kemenkes dan itu sama di seluruh indonesia. Kita tidak pernah mengeluarkan kebijakan itu, intinya kalau pasien naik kelas ada tambahan biaya dan itu legal, kan ada Permennya. Nanti kalau minta rinciannya ya silahkan ke RS, kita tidak pernah melarang”, jelasnya.

Menurutnya, pasien BPJS yang naik kelas telah diatur dalam Permenkes Nomer 4 Tahun 2017 yang berlaku per 1 Februari 2017 Tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.

“Sebenarnya Permenkes Nomer 4 Tahun 2017 mengatur tambahan biaya, jadi untuk peserta yang naik kelas atas permintaan sendiri itu ada konsekuensi financial. Kelas 3 ke kelas 1, selisihnya hanya INA CBGS Kelas 1 dikurangi INA CBGS kelas 3." kata Hesti.

"Kelas 2 ke kelas 1 maka INA CBGS kelas 1 dikurangi INA CBGS kelas 2. Naik kelas di atas kelas 1 berlaku tambahan biaya 75% di INA CBGS kelas 1 kalau haknya kels 1, kalau haknya di kelas 2, kelas 3 maka berlaku selisih INA CBGS kelas 1 dikurangi hak peserta kelas 2 atau 3 ditambah biaya maksaimal 75%”, tambahnya.

Senada, Agus Purwono, Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Surakarta menerangkan BPJS sebenarnya hanya menjelaskan ketentuan membayar.

“BPJS sebenarnya hanya menjelaskan ketentuan membayar. Kalau Rumah Sakit ada VIP A, VVIP, Super VIP bukan BPJS yang memiliki kewenangan untuk menjelaskan. BPJS hanya tentang pembiayaannya yang diatur hanya kelas 1 ke VIP oleh menteri”, jelasnya.

INA-CBGS sendiri merupakan sistem tarif paket yang digunakan BPJS dalam menanggung biaya pasien BPJS di RS.

Menurut Hesti, INA-CBGS tidak melihat obat dan bahan alat medis yang dihabiskan berapa, dengan harapan tarif yang diberikan BPJS dapat membuat RS melakukan kendali mutu dan kendali biaya.

Sedangkan, Wakil Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Kasih Ibu, dr. Umar Bahaswan, ketika ditemui reporter Kopi, mengatakan mereka tidak dapat mengeluarkan rincian biaya karena sistem BPJS adalah sistem paket serta subsidi silang.

“Rincian biaya kita tidak bisa mengeluarkan, sistemnya paket, karena sistemya subsidi silang. sebelum aturan ini ada iur biaya kalau sekarang tambahan biaya, kalau iur biaya RS harus mengeluarkan rincian tapi karena sistem biaya paket RS tidak bisa mengeluarkan rincian biaya lagi”, jelasnya.

Ia juga mengatakan bahwa tidak dikeluarkannya rincian biaya secara detail kepada pasien adalah kebijakan Rumah Sakit, dan hal tersebut dilakukan oleh semua rumah sakit.

“Kalau rincian tersebut banyak diminta oleh pasien, tapi karena peralihan tersebut kita tidak bisa mengeluarkan. Karena sistem paket ini tidak bisa mengeluarkan, karena ada RS yang rugi ada yang untung sistemnya subsidi silang, kalau RS yang rugi siapa yang nanggung. Rincian tidak bisa dikeluarkan itu kebijakan rumah sakit”, tambahnya.

Prinsip good governance

Namun, menurut Erwan Pakar Managemen dan Kebijakan Publik UGM, seharusnya rumah sakit yang memiliki tanggung jawab untuk mengelola program pelayanan publik harus menjalankan prinsip-prinsip pelayanan publik yang baik, salah satunya transparansi.

“Dalam kasus tersebut saya kira ada satu prinsip yang tidak disampaikan oleh rumah sakit, yaitu tentang transparansi. Ada prosedur yang harus disampaikan sebelum pelayanan, ada kejelasan prosedur dan transparan itu sangat penting karena pelayanan kesehatan ini adalah salah satu jenis pelayanan yang rawan karena formasi provider pemberi layanan dan pihak yang diberi pelayanan sering sifatnya asimetris, tidak seimbang”, jelasnya.

Erwan sekakigus Dekan Fisipol UGM ini juga menjelaskan bahwa di rumah sakit yang baik itu menjelaskan secara detail biaya yang digunakan kepada pasien.

“Di banyak RS yang bagus itu kan sangat detail semuanya, misalnya tagihan satu juta untuk apa saja itu sangat detail, infus habis berapa, perawatan apa, obat berapa, itu detail”, jelas Erwan.

“Prinsip pelayanan umum dituntut untuk jujur dan transparan, apalagi berkaitan dengan pelayanan masyarakat yang lemah. Itu justru lebih jujur dan transparan. Jangan sampai RS dan unit kesehatan mengeksploitasi ketidak mampuan kelompok miskin, karena mereka mudah dieksploitasi, gampang ditakut-takuti dan di gertak”, pungkasnya.

back to top