Menu
Narsisme Politik dan Arsitektur Kemerdekaan

Narsisme Politik dan Arsitektur Kem…

Dewasa ini, kita sering d...

Komunitas Kali Bersih Magelang: Merdekakan Sungai Dari Sampah

Komunitas Kali Bersih Magelang: Mer…

Magelang-KoPi| Komunitas ...

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap rakitan sendiri ke Kompetisi Internasional

Mahasiswa UGM ikutkan mobil balap r…

Sleman-KoPi|Tim Bimasakti...

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam Tan buat ketan merah putih 17 meter

Peringati HUT RI ke 72 Resto Madam …

Jogja-KoPi|Untuk memperin...

Daging Kurban Disembelih Tidak Benar, Hukumnya Haram

Daging Kurban Disembelih Tidak Bena…

YOGYAKARTA, 15 AGUSTUS 20...

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor SAR Yogyakarta

Serah Terima Jabatan Kepala Kantor …

YOGYAKARTA - Senin (14/08...

Penyadang disabilitas merasa diperlakukan tidak adil oleh pemerintah

Penyadang disabilitas merasa diperl…

Sleman-KoPi| Organisasi P...

Organisasi Penyandang Difabel ajak masyarakat kawal PP penyandang Difabel

Organisasi Penyandang Difabel ajak …

Sleman-KoPi| Organisasi P...

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan Madrasah Diniyah dari Full Day School

PCNU Sleman gelar aksi selamatkan M…

Sleman-KoPi|Koalisi Masya...

Paket umrah 15-17 juta berpotensi tipu calon jemaah

Paket umrah 15-17 juta berpotensi t…

Jogja-KoPi|Kepala Kanwil ...

Prev Next

Parkir di Yogyakarta masih sarat pungli

Parkir di Yogyakarta masih sarat pungli

Jogja-KoPi|Ombudsman Republik Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta ( ORI DIY) menemukan masih banyak permasalahan pelayanan parkir, khususnya tempat parkir wisata di Kota Yogyakarta. Berdasarkan kajian ORI dari bulan April sampai Juni 2017, ORI menemukan berbagai permasalahan di enam titik Tempat Khusus Parkir (TKP) di Yogyakarta.

Keenam lokasi tersebut meliputi TKP Ngabean, TKP Senopati, TKP Abu Bakar Ali, TKP Sriwedani, TKP Maliboro 2,Parkir di depan Kantor Pos.

"Keenam titik tersebut kita ambil sebagai objek survey lapangan karena berada didalam ruang lingkup Pemda Kota Yogyakarta dan TKP strategis dengan lokasi wisata,"kata Dahlena asisten ORI,Tim kajian Sistemik perparkiran saat mengisi FGD di Novotel ,Rabu (14/6).

Dahlena menemukan dari enam titik TKP tersebut hampir semua TKP mempunyai permasalahan pelayanan operasional yang sama. Seperti informasi tarif tidak terpublikasi, petugas parkir tidak menggunakan atribut resmi, sistem pemungutan retribusi yang manual, hingga pemberlakuan tarif yang tidak sesuai ketentuan dan dugaan pungutan liar.

Dahlena mengatakan adanya aduan seperti harga parkir yang naik dari harga normal di saat-saat tertentu. Dan tentu saja harga yang dinaikkan tidak sesuai dengan ketetapan dari Pemda Kota Yogyakarta.

"Beberapa TKP menaikan harga parkir dari 5000 untuk parkir mobil dinaikkan sampai 10.000 atau 15.000 ribu saat liburan atau weekend. Untuk bus juga lebih parah, dari ketetapan 15.000 dinaikkan oleh oknum tertentu sampai 50.000,"terangnya.

Hal ini juga yang menjadi pemicu kecurigaan ORI terkait adanya dugaan potensi Maladministrasi dan Pungli. Pasalnya ada banyak permasalahan kebijakan pada layanan perparkiran.

Permasalah kebijakan tersebut meliputi kewenangan pengelolaan parkir diurus oleh lima instansi dan belum jelas terbagi siapa yang berwenang. Penyediaan karcis oleh pihak pengelola rawan penyimpangan, dan belum adanya pengaturan standar layanan parkir.

"Lima instansi tersebut meliputi Dishub,UPT, Camat, Rumah Sakit dan Perindagkop,"tuturnya.

Ia pun menambahkan dalam menanggulanginya sebaiknya pemerintah perlu mengatur kembali kebijakan instansi yang berwenang pada pelayanan parkir ini.

Tujuannya adalah mempermudah regulasi pelayanan parkir dan mencegah kebocoran retribusi. Solusi ini juga dapat membantu pemantuan keuangan Pemda Kota Yogyakarta.

Sementara itu DPRD memang sedang dalam proses pembuatan rancangan perda baru dalam hal pelayanan parkir. Antonius Fokky Ardianto, Ketua Pansus DPRD DIY menjelaskan DPRD sedang membahas empat rancangan perda yang berkaitan dengan parkir.

"Empat rancangan tersebut meliputi raperda tempat parkir, raperda retribusi parkiran pinggir jalan umum, raperda retribusi di tempat khusus parkir,dan raperda transportasi lokal," katanya.

"Jika dipahami, dengan wacana satu pintu maka tukang parkir ini harusnya bisa digaji oleh pemerintah lewat APBD, dan ini akan menghilangkan persepsi adanya permaiinan uang dan monopoli pada pelayanan parkir. Namun ini perlu dilakukan kajian yang mendalam,"pungkas Fokky.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top