Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Panwaslu Yogyakarta akan cegah politik uang model pascabayar

Panwaslu Yogyakarta akan cegah politik uang model pascabayar

Jogja-Kopi| Panwaslu Yogyakarta akan mencehag politik uang pascabayar pada Pemilihan Wali Kota Jogja 15 Februari 2017 , Selasa (31/1). Politik uang pascabayar ini sebenarnya tidak jauh beda dengan politik uang pada umumnya yang menggunakan amplop.

Iwan Ferdianto Susanto, Divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga Panwaslu Yogyakarta, menjelaskan politik uang pascabayar dalam praktiknya bisa menggunakan hasil jepretan handphone sebagai alat pencairan uang.

"Handphone dibawa ke dalam bilik dan digunakan untuk memfoto surat suara yang sudah dicoblos untuk jadi bukti dan nanti ditunjukkan ke paslon agar dapat amplop (uang)," jelasnya saat diwawancarai di depan kantor KPU Kota Yogyakarta.

Iwan mengungkapkan Panwaslu sering kecolongan untuk politik uang pascabayar, karena dalam bilik pemilihan, panitia tidak bisa mengawasi apakah pemilih melakukan politik uang pascabayar. Panwaslu masih mengharapkan sumber data yang ada dan pengawas TPS yang berkeliling di tingkat bawah.

Praktik politik uang pascabayar bukanlah hal yang baru di kancah perpolitikan Indonesia. Praktik politik uang berbeda-beda, beberapa ada yang menyogok anggota KPPS namun kebanyakan menggunakan handphone.

Sehingga Panwaslu harus bekerja ekstra untuk mengawasi praktik politik uang pasca bayar. Iwan kembali menjelaskan untuk satu TPS diposisikan satu pengawas. Jadi dari 796 TPS di Yogyakarta akan ada 1 Panwaslu di setiap TPS. Iwan mengakui waktu yang paling krusial dan rawan adalah pada hari H Pilwali.

"Waktu yang paling rawan adalah saat hari H pencoblosan," ungkapnya.
Para pelaku politik uang pascabayar ini sebenarnya dapat diberikan sanksi terkait UU 187A tentang politik uang, dan yang terkena sanksi di sini tidak hanya paslon yang memberikan amplop ,namun juga para pemilih yang tertangkap melakukan politik uang pasca bayar dan akan terkena sanksi pidana serta kurungan.

Iwan meminta partisipasi masyarakat untuk selalu memantu dan mengawasi segala kegiatan pemilu demi menghindari praktik politik uang.

"Kami mengharapkan partisipasi masyarakat untuk berani mengawasi dan melaporkan, terus soal politik uang," himbaunya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top