Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) dan LKBH gelar aksi tolak Surat Peringatan Satpol PP

Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) dan LKBH gelar aksi tolak Surat Peringatan Satpol PP

Jogja-KoPi| Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) dan Lembaga Konsultasi Hukum (LKBH) Pandawa mengadakan aksi untuk menuntut pencabutan Surat Peringatan (SP) 1 dan 2 tentang operasional Pengamen Angklung di DIY yang dikeluarkan oleh Satuan Pamong Praja DIY, bertempat di depan Gedung DPRD DIY, Senin (10/4).

 

PAY dan LKBH merasa keberatan dengan SP 1 dan 2 yang telah dikeluarkan oleh Satuan Pamong Praja DIY. Menurut Sugiarto, Anggota LKBH Pandawa, SP 1 dan 2 yang dikeluarkan Satuan Pamong Praja DIY cacat hukum.

“Kami keberatan dengan SP 1 dan 2. SP ini sudah cacat hukum, karena pemain angklung dianggap mengganggu pejalan kaki. Padahal kami tidak mengganggu pejalan kaki dan masyarakat, Selain itu, anggapan bahwa pemain angklung adalah gelandangan dan pengemis merupakan hal yang salah. Tidak ada kriteria gelandangan yang ada dalam pemain angklung Yogyakarta”, jelasnya.

Menurutnya, dalam Perda Nomor 1 tahun 2014, gelandangan adalah yang tidak memiliki identitas.

“Sedangkan pemain angklung memiliki identitas dan ketika bekerja juga menggunakan seragam. Kami sungguh merasa keberatan dengan penyebutan sebagai pengemis dan gelandangan”, ujarnya.

Sedangkan, menurut Catur Dwi Santoso, Ketua Paguyuban Angklung Yogyakarta, pihaknya telah beberapa kali melakukan komunikasi dengan Satuan Pamong Praja DIY terkait pengeluaran kedua SP tersebut. Namun, tidak ada keberlanjutan dan mediasi dari Satuan Pamong Praja DIY, justru yang terjadi adalah desas desus akan dikeluarkannya SP 3.

“Kami telah melakukan komunikasi dengan Satuan Pamong Praja DIY terkait pengeluaran SP tersebut, namun tidak ada keberlanjutan dan kepastian. Dulu mereka janji akan memberikan 9 tempat, tapi hingga saat ini belum diberikan. Justru akan mengeluarkan SP 3”, jelasnya.

Untuk itu, Paguyuban Angklung Yogyakarta (PAY) dan Lembaga Konsultasi Hukum (LKBH) Pandawa menuntut agar Gubernur DIY Cq. Satpol PP DIY, mencabut SP ke 1 dan ke 2 tentang pelarangan operasi angklung di DIY dengan akan dikeluarkannya SP 3 oleh Satuan Pamong Praja DIY. Selain itu, juga meminta dukungan pemerintah dan DPR untuk melindungi pemain angklung secara hukum serta mendapatkan hak-hak mereka dengan menghentikan SP 3 yang akan dikeluarkan oleh Satuan Pamong Praja DIY dan mencabut SP 1 dan 2, dan meminta adanya mediasi.

Menanggapi hal tersebut Wakil DPRD DIY, Darma Setiawan, mengatakan bahwa akan mereview kembali Perda Nomor 1 tahun 2014 serta akan melakukan mediasi dengan pihak-pihak terkait tentang pengaturan pemain angklung.

“Kami akan mereview kembali Perda ini. Nanti akan kita undang Paguyuban Angklung Jogja, LKBH, Satpol PP, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, dan Dinas Kebudayaan, karena menurut saya pemain akngklung bukan bagian dari gepeng. Akan kita musyawarahkan bersama bagaimana pengaturannya”, jelasnya.

back to top