Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

ORI Yogyakarta berikan masukan soal dugaan maladministrasi parkir

ORI Yogyakarta berikan masukan soal dugaan maladministrasi parkir

Jogja-KoPi|Walikota Yogyakarta, Haryadi Suyuti mendapatkan saran masukkan dari Ombudsman RI (ORI) Yogyakarta terkait tata atur parkir di wilayah Kota Yogyakarta. Saran ini diberikan setelah melakukan penyelidikan atas laporan dugaan potensi malaadministrasi khususnya di Tempat Khusus Parkir atau perparkiran di kota Yogyakarta.

Haryadi yang hadir dalam penyerahan saran tersebut mengatakan, pihaknya akan mengkaji saran yang diberikan Ombudsman dalam penyusunan Perda Perparkiran kota Yogyakarta

"Saran-saran ini akan kami kaji dan masukan dalam proses pembahasan perda parkir yang saat ini sedang berlangsung di DPRD Kota Yogyakarta," kata Haryadi saat dijumpai di Kantor ORI, ditulis pada Rabu (30/8).

Ia mengungkapkan saran masukkan dari pihak ORI ini sudah sejalan dengan komitmen pemkot Yogyakarta dalam memberikan pelayanan perparkiran kepada masyarakat dengan baik

"Ini kita acu sebagai referensi. Jelas, ini sejalan dengan komitmen kami untuk menertibkan parkir di kota Yogyakarta khususnya di kawasan wisata yogyakarta agar lebih baik dan terkelola dengan baik, jiga memiliki fungsi keamanan dan penataan pelayanan kepada masyarakat," lanjutnya.

Dalam saran tersebut, Ombudsman menyoroti tentang kewenangan dalam pasal 8 Ayat (2) UU No. 37 Tahun 2008 7 tentang Ombudsman RI memberikan saran kepada Pemerintah Kota Yogyakarta dan DPR Kota Yogyakarta terhadap panitia khusus pelayanan perda tentang perparkiran. Setidaknya terdapat 3 Saran yang disampaikan ORI.

Pertama, Pemkot Yogyakarata dan DPRD Kota Yogyakarta menambahkan ketentuan atau jika sudah ada, agar memperkuatnya, dalam revisi perda Nomor 15 Tahun 2009 tentang perparkiran, diantaranya mengenai penyelenggaraan parkir satu pintu.

Kedua, Pemkot Yogyakarta agar menyusun, atau jika sudah ada memperbaharui standar layanan parkir dengan melibatkan stakeholder sebagaimana diamanatkan dalam UU No. 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik, untuk mendasari penyelenggaraan layanan parkir yang transparan, akuntabel, dan partisipatif.

Ketiga, Pemkot Yogyakarta harus menyusun atau jika sudah ada melakukan review, evaluasi untuk memperbaharui mekanisme penindakan yang terukur dan berkepastian hukum terhadap pelaku pelanggaran layanan parkir.

Ketua ORI DIY, Budi Masthuri menuturkan, meskipun pemkot Yogyakarta telah membentuk berbagai aturan pelayanan parkir di Kota Yogyakarta, namun pengelolaan parkir dikawasan wisata masih mengacu pada layanan berdasarkan yang setiap kawasan dibedakan menurut lokasi.

"Ini antara lain menjadi penyebab timbulnya berbagai potensi praktik perbuatan maladministrasi dalam pelayanan perparkiran," tuturnya.

Lebih lanjut ,Budi menjelaskan Malaadministrasi ini terjadi karena masih lemahnya dpenataan dari segi aspek kebijakan, aspek operasional dan aspek pengawasan Pemerintah atau instansi. Lanjutnya sampai ini belum ada pengaturan standar, terjadi marak parkir liar, dan belum terinformasinya kanal pengaduan menandakan adanya potensi malaadministrasi

"Dengan itu, kami berpendapat implementasi kebijakan dan peraturan terkait layanan parkir khususnya pada kawasan wisata di Kota Yogyakarta memberikan kontribusi terhadap terjadinya maladministrasi," pungkasnya. | Syidiq Syaiful Ardli

back to top