Menu
Fatma Saifullah Yusuf Raih Penghargaan Certified Public Speaker Kehormatan

Fatma Saifullah Yusuf Raih Pengharg…

Surabaya-KoPi| Istri Waki...

Dari yang tersimpan

Dari yang tersimpan

Catatan Ugo Untoro atas P...

Petugas pingsan, Gus Ipul ikut panik

Petugas pingsan, Gus Ipul ikut pani…

Tuban-KoPi| Wakil Gubernu...

Muhammadiyah mendukung proses penegakkan hukum terhadap Setya Novanto

Muhammadiyah mendukung proses peneg…

Jogja-KoPi|Ketua umum PP ...

Peneliti : Mayoritas usaha persusuan dikelola secara tradisional

Peneliti : Mayoritas usaha persusua…

Jogja-KoPi| Peneliti Bida...

Gus Ipul : Industri pariwisata memerlukan infrastruktur yang memadai

Gus Ipul : Industri pariwisata meme…

Surabaya-KoPi| Pembanguna...

Alumni UAJY Raih Piala Citra FFI 2017

Alumni UAJY Raih Piala Citra FFI 20…

Jogja-KoPi| Bayu Prihanto...

Australia kabulkan gugatan Petani Rumput Laut

Australia kabulkan gugatan Petani R…

Kupang-KoPi|Pengadilan Fe...

Sektor pekerja informal tantangan terbesar target BPJS Kesehatan di 2019

Sektor pekerja informal tantangan t…

Jogja-KoPi|Pakar Jaminan ...

Prev Next

Organisasi Penyandang Difabel ajak masyarakat kawal PP penyandang Difabel

Organisasi Penyandang Difabel ajak masyarakat kawal PP penyandang Difabel

Sleman-KoPi| Organisasi Penyandang Disabilitas (OPD)bersama Pokja disabilitas mengajak publik dan masyarakat baik difabel atau non mengawal penyusunan Peraturan Pemerintah (PP)ciptakan Inklusi bagi Difabel.

PP yang dimaksud oleh OPD ini adalah turunan pelaksanaan Undang-undang.No.8 tahun 2016 tentang pemyandang disabilitas. Ipung,Koordinator Advokasi dan Jaringan Sigab sampaikan setidaknya terdapat 7 PP yang disepakati dari pelaksanaan UU pasca diskusi antara Pemerintah ,OPD,Pokja kemarin Jumat 11 Agustus 2017 di BAPPENAS.

"Pada rapat Koordinasi Penyusunan PP UU Penyandang Disabilitas kemarin ,memutuskan bahwa pemerintah sepakat akan menyusun 7 PP dari Pelaksanaan undang-undang No.8 tahun 2016 ,"ujarnya saat ditemui di Kantor Sigab, Selasa (15/8).

Ipung pun mengatakan disepakatinya rencana penyusunan PP oleh pemerintah ini merupakan bentuk keberhasilan bagi Difabel untuk mencegah diberlakukan RPP Sapu Jagat. Pada rapat Koordinasi kemarin ,Pemerintah memutuskan menolak RPP Sapu Jagat dan menyusun 7 Rancangan PP(RPP) turunan UU no. 8 tahun 2016.

Menurut Ipung, RPP Sapu Jagat sendiri mustahil diterapkan sebagai upaya atasi masalah difabel saat ini . Pasalnya RPP tunggal tersebut akan mengurus semua kebijakan dan persoalan berbagai sektor (hukum,hak,kesehatan ,pendidikan,dll) para penyandang disabilitas.

"Untuk itu ,kita mulai melihat kembali mandat UU, kalau dibayangkan satu PP menjawab semua persoalan,jelas itu tidak mungkin sehingga dibuatlah tujuh turunan tersebut untuk menjawab permasalahan difabel satu per satu,"tutur Wanita ini diatas kursi rodanya.

Sementara itu, mengenai dampak penerapan UU no.18 tahun 2016,Ipung mengatakan UU ini akan memiliki dampak besar positif kepada difabel khususnya dalam penyampaian Haknya. Setidaknya terdapat 32 hak tertuang dalam UU tersebut.

"Nantinya ke 32 hak ini akan dituangkan dalam PP,dan penuangan itukan sudah jelas ada dalam mandat UU,"ucapnya.

Ia pun mencontohkan semisal tentang masalah kesetaraan hukum. Penyusunan PP ini nantinya akan membahas langsung masalah Hukum bagi Difabel. PP lain nantinya akan membahas hak difabel lainnya seperti Pendidikan, Kesehatan, dll.

Ipung pun menambahkan PP difabel semacam ini belum pernah dibuat oleh Pemerintah.

Dalam menyambut penyusunan 7 RPP ini, Sigab bersama OPD lainnya menyampaikan setidaknya 7 Poin desakan pada Pemerintah pada penyusunan RPP turunan.

Pertama,Mendesak pemerintah agar tidak menjadikan Kementrian Sosial sebagai leading sector satu-satunya dalam mengurus Hak Difabel. Kedua, mendesak seluruh kementrian lembaga untuk membuat anggaran dan rencana aktivitas menyusun RPP turunan UU. No.8

Ketiga, Mendesak Pemerintah untuk benar-benar melibatkan Penyandang Difabel perumusan RPP turunan. Keempat,Mendesak kepada BAPPENAS untuk menerbitkan dan mempublikasikan Penyusunan 7 RPP UU.no 8 kepada DPO dan CSO selambat-lambatnya awal September 2017.

"BAPPENAS kami harapkan segera mengirimkan surat kepada Kemenko PMK, Deputi bid. Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial,dan Kementrian/Lembaga terkait penyusunan 7 RPP,"tambahnya.

Kelima, Mendesak BAPPENAS untuk membentuk tim perumus 7 RPP dengan melibatkan Organisasi Difabel dan CSO. Keenam,Mendesak Jokowi segera mengirimkan surat edaran kepada Kementrian terkait untuk mempercepat penyusunan RPP turunan ini.

Dan,terakhir Sigab mendesak Pemerintah pusat dan Daerah untuk membangun infrastruktur yang aksesibel bagi difabel serta memperbaiki sarana prasarana publik agar menjadi lebih aksesibel bagi difabel.

"Kami sangat mengapresiasi perubahan tempat dan fasilitas publik yang sudah memberikan layanan aksesibel bagi difabel saat ini seperti di Pengadilan negeri dan Kepolisian, sudah ada rampnya,tempat tunggu bagi difabel, dan kamar mandi bagi difabel, "tandasnya.|Syidiq Syaiful Ardli

back to top