Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Ombudsman prediksi laporan masalah pelayanan 2017 dekati angka 20 ribu

Ombudsman prediksi laporan masalah pelayanan 2017 dekati angka 20 ribu

Jogja-KoPi│Laporan masalah pelayanan publik ke Ombusdman semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2015 sebanyak 6854, tahun 2016 di atas 10 ribu, dan di tahun 2017 Ombudsman memprediksi akan meningkat mendekati angka 20 ribu laporan masalah, Jumat (17/2).

Ketua Ombudsan RI, Amzulian Rifai, memprediksi akan terjadi peningkatan laporan masyarakat ke Ombusdman terkait pelayanan lembaga pemerintahan.

“Laporan di tahun 2017 akan mendekati angka 20 ribuan, sementara di tahun 2016 sekitar 10 ribuan ke atas dan tahun 2015 sebesar 6854 laporan”, tambahnya saat diwawancarai di tengah-tengah rapat koordinasi sinkronisasi program kerja pusat dan daerah Kementrian Sosial, bertempat di Hotel Syahid Yogyakarta.
    
Menurutnya, peningkatan laporan permasalahan terjadi karena semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan adanya lembaga Ombudsman yang menjadi pengawas pelaksanaan pelayanan publik.  

Di sisi lain, tidak semua masalah akan masuk ke Ombudsman. Ombudsman hanya menjadi lembaga rujukan ketika mekanisme internal dalam menyelesaikan laporan permasalahan sudah mentok.

“Laporam ke Ombudsman terjadi ketikan mekanisme penyelesaian masalah sudah mentok. Sehingga kemungkinan permasalahan yang terjadi di masyarakat lebih besar dari jumlah tersebut”, kata Amzulian Rifai.
    
Sementara itu, dari 10 ribuan laporan yang dilaporkan ke Ombudsman pada tahun 2016, laporan masalah pelayanan publik di lembaga Pemerintah daerah (Pemda) menempati urutan pertama.

Kemudian disusul Kepolisian RI diurutan kedua, dan Badan Pertanahan diurutan ketiga Sedangkan, masalah terbesar dalam laporan yang diajukan ke Ombudsman tentang penundaan berlarut.

“Penundaan berlarut ini merupakan tindakan birokrasi yang lamban dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dan kebanyakan masalah yang dilaporkan tentang hal ini”, jelas  Amzulian Rifai.
    
Untuk itu Ombudsman RI menyarankan kepada pemerintah RI untuk memperbaiki pelayanan pelaksanaan pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

”Lembaga pemerintahan harus selalu memperbaiki pelayanan yang ada kaitannya kepentingan masyarakat. Tentukan hasil akhirnya. Selesai itu kemudian lakukan evaluasi pelayanan yang jelek dan peningkatan untuk memperbaiki kekurangan”, tutur  Amzulian Rifai.

back to top