Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Ombudsman prediksi laporan masalah pelayanan 2017 dekati angka 20 ribu

Ombudsman prediksi laporan masalah pelayanan 2017 dekati angka 20 ribu

Jogja-KoPi│Laporan masalah pelayanan publik ke Ombusdman semakin meningkat dari tahun ke tahun. Tahun 2015 sebanyak 6854, tahun 2016 di atas 10 ribu, dan di tahun 2017 Ombudsman memprediksi akan meningkat mendekati angka 20 ribu laporan masalah, Jumat (17/2).

Ketua Ombudsan RI, Amzulian Rifai, memprediksi akan terjadi peningkatan laporan masyarakat ke Ombusdman terkait pelayanan lembaga pemerintahan.

“Laporan di tahun 2017 akan mendekati angka 20 ribuan, sementara di tahun 2016 sekitar 10 ribuan ke atas dan tahun 2015 sebesar 6854 laporan”, tambahnya saat diwawancarai di tengah-tengah rapat koordinasi sinkronisasi program kerja pusat dan daerah Kementrian Sosial, bertempat di Hotel Syahid Yogyakarta.
    
Menurutnya, peningkatan laporan permasalahan terjadi karena semakin tingginya tingkat kesadaran masyarakat akan adanya lembaga Ombudsman yang menjadi pengawas pelaksanaan pelayanan publik.  

Di sisi lain, tidak semua masalah akan masuk ke Ombudsman. Ombudsman hanya menjadi lembaga rujukan ketika mekanisme internal dalam menyelesaikan laporan permasalahan sudah mentok.

“Laporam ke Ombudsman terjadi ketikan mekanisme penyelesaian masalah sudah mentok. Sehingga kemungkinan permasalahan yang terjadi di masyarakat lebih besar dari jumlah tersebut”, kata Amzulian Rifai.
    
Sementara itu, dari 10 ribuan laporan yang dilaporkan ke Ombudsman pada tahun 2016, laporan masalah pelayanan publik di lembaga Pemerintah daerah (Pemda) menempati urutan pertama.

Kemudian disusul Kepolisian RI diurutan kedua, dan Badan Pertanahan diurutan ketiga Sedangkan, masalah terbesar dalam laporan yang diajukan ke Ombudsman tentang penundaan berlarut.

“Penundaan berlarut ini merupakan tindakan birokrasi yang lamban dalam memberikan pelayanan masyarakat. Dan kebanyakan masalah yang dilaporkan tentang hal ini”, jelas  Amzulian Rifai.
    
Untuk itu Ombudsman RI menyarankan kepada pemerintah RI untuk memperbaiki pelayanan pelaksanaan pelayanan publik, terutama yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat.

”Lembaga pemerintahan harus selalu memperbaiki pelayanan yang ada kaitannya kepentingan masyarakat. Tentukan hasil akhirnya. Selesai itu kemudian lakukan evaluasi pelayanan yang jelek dan peningkatan untuk memperbaiki kekurangan”, tutur  Amzulian Rifai.

back to top