Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Mengungkap Klaten setelah OTT Sri Hartini

Mengungkap Klaten setelah OTT Sri Hartini

Jogja-KoPi| Kabupaten menjadi sorotan publik secara nasional, setelah Bupati Klaten, Sri Hartini ditangkap KPK dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) beberapa waktu lalu. Tertangkapnya Sri Hartati kemudian mendorong banyak pihak untuk mendiskusikan persoalan Klaten.

Dalam diskusi Transparansi Pengelolaan Kekayaan Daerah Kabupaten Klaten di Restaurant Cupuwatu, Yogyakarta (9/2) yang dihadiri Pukat UM, BEM UNWINDA, Amarta Institute serta Tribuns Jogja persoalan Klaten dibongkar.

Yoga, wakil BEM UWINDA mengungkapkan pemerintah Kabupaten Klaten sangat lemah dalam transparansi. Menurutnya Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik belum dilaksanakan. Masyarakat masih sulit mendapatkan akses informasi yang benar.

"Kasus-kasus Klaten sendiri berkutat dimasalah administrasi yang tidak transparan," jelasnya.
Yoga menemukan ketidaksesuaian penyusunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan praktiknya di lapangan. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa ada penyelewengan PAD.

"Semisal dalam permasalahan parkir, diterapkan harga parkir Rp 500, namun di lapangan bayarnya 1000 sampai 2000, berarti ada kebocoran di sini, belum lagi kasus penggusuran PKL, "katanya.

Sementara Sulistyono dari Tribun Jogja menyampaikan perspektif media. Menurutnya Klaten kurang terbuka sehingga wartawan sulit mendapat informasi. Jumlah agen koran di Klaten sendiri hanya berjumlah 15 agen. Selama hampir 20 tahun, PAD Klaten terhenti dan tidak ada kenaikan yang signifikan, sehingga Klaten dirasa kurang menarik untuk diliput oleh media.

Di sisi lain, Sulistyono beranggapan justru ada persoalan yang menarik untuk digarap yaitu menyoroti soal pendapatan daerah yang terlihat mandeg menyusul kasus-kasus korupsi para bupatinya. Hal ini terbukti dengan hancurnya dinasti pasutri Bupati Klaten yang sudah berkuasa selama kurang lebih 20 tahun. Kasus OTT KPK tahun 2016 lalu menjadi tabir pembuka kemungkinan korupsi yang masif di Klaten.

"Pada tahun 2012, pendapatan Klaten itu hanya 1,4 triliun dan pada tahun 2017 itu cuman satu koma sekian, tidak sampai 2 triliun," jelas Sulistyono.

Sementara itu, Pukat UGM sendiri sebenarnya telah mencium aroma korupsi di Klaten sebelum kasus OTT KPK tahun 2016. Hifdzil Alim mengatakan kecurigaan itu muncul karena adanya laporan dari LSM Klaten.

"Sebelum OTT tahun 2016, konstruksi skandal di Klaten sudah menjalar-jalar ke berbagai tubuh pemerintahan Klaten," ujar Hifdzil Alim.

Sedangkan Nila dari Amarta Institute mengatakan pendapatan Klaten ditopang oleh sektor air yang berada di Cokro. Perusahaan besar Danone hanya mengksploitasi air sebagai industri. Sementara masyarakat justru tidak mendapatkannya dan hanya menikmati air keruh seperi kasus di Sukabumi.

Kecurigaan juga muncul adanya hubungan pejabat dengan perusahaan raksasa Danone. Danone sendiri mendirikan pabrik di Klaten dikenai pajak dan sumbangan. Masyarakat hampir tidak merasakan manfaat dari pajak Danone.

"Danone ini sudah masuk sejak dinasti bupati 20 tahun dimulai, pada saat itu Danone merupakan perusahaan kelima terbesar, namun saat Danone ada di Klaten, perusahaan Danone berada diperingkat 2, pendapatan Aqua sebelum dipotong pajak itu lebih dari 4 triliun, namun PAD Klaten hanya 200 milyar," kata Nila. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top