Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Memprotes korupsi tiga aktivis ditahan polisi

Memprotes korupsi tiga aktivis ditahan polisi

Gunung Kidul-KoPi| Tiga aktivis antikorupsi ditahan polisi dengan tuduhan perusakkan infrastruktur desa. Para aktivis ini dilaporkan oleh Kepala Desa Dadapayu Gunung Kidul yang sebelumnya diprotes warga karena dugaan korupsi.

"Ini murni kriminalisasi dari kepala desa untuk membungkam daya kritis warga karena menurunkan kepala desa" kata Emanuel Gobay dari LBH Yogkarta, Kamis (23/2).

LBH menemukan kejanggalan kasus ini seperti aduan warga kepada Bupati Gunungkidul yang tidak ditanggapi, serta aduan pungli kepada Polres Gunungkidul yang sampai sekarang belum direspon. Emanuel menilai pemerintah kurang tanggap dalam merespon pungutan liar yang berujung kriminalisasi.

"Kami LBH mempertegas lagi apabila tindakan pungli ditangani terlebih dahulu maka tidak akan ada kriminalisasi,lebih nyata lagi pelapor nya adalah kades, pemerintah Gunungkidul kami nilai kurang cepat dalam menangani kasus pungli,"jelasnya.

Ketiga aktifis  masih mendekam di ruang tahanan sejak 24 Desember 2016. Padahal warga sudah berupaya untuk membebaskan tiga warga tersebut. Salah satunya dengan mediasi bersama kepala desa yang terduga sebagai pelaku pungli.

Kronologi

Menurut Emanuel, kasus ini dimulai pada September 2016 ketika adanya pelantikan 5 kepala dusun baru. Lima dusun tersebut Ngalang Ombo, Senduku, Kauman,Karang Tengah, serta Omahan.

Sesuai laporan warga, kepala desa diduga telah melakukan pungutan liar dengan meminta iuaran dengan dalih untuk pelantikan.

Uang saat itu terkumpul 27 juta rupiah. Setelah itu kepala desa kembali menarik dana pada kepala dusun sebesar 5 juta rupiah setiap orang. Uang itu merupakan kebutuhan untuk surat pengangkatan.

"Kepala desa menahan SK selama 15 hari bila tidak membayar," kata Harry Dwi Wahyudi, tokoh di Kecamatan Semanu.

Kepala desa juga menarik setiap dusun 500 ribu rupiah untuk pengukuran tanah bengkok.

Aksi turunkan Kades

Dengan dugaan korupsi tersebut, warga kemudian melakukan aksi untuk menurunkan kepala desa. Aksi tersebut berakhir dengan kekecewaan dan peruskan kantor kepala desa di bulan Desember 2016.

"Kami waktu itu menuntut agar kantor desa disegel karena kepala desa sampai bulan Oktober masih menjabat sebagai kades, tidak hanya itu, selain kegiatan kantor desa berjalan seperti biasa, kami menemukan spanduk yang kami pasang, sudah diturunkan. Karena tidak ada yang mengaku serta kades yang tidak terlihat maka kami kecewa dan merusak sebagian infrastruktur," cerita Herman warga Dadapayu.

Akibatnya tiga orang aktifis atas nama Danar Husada,Dwi Handung Prasetyo, dan Sunarto ditangkap atas tuduhan provokasi. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top