Menu
Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ketat Dengan Terjunnya 29 Ekor Anjing Pelacak dan Body Scanner.

Keamanan di Bandara Adi Sutjipto Ke…

Sleman-KoPi| Komandan sat...

Prev Next

LBH Yogyakarta: UUK menjadi alat bagi tambang pasir besi Kulon Progo

LBH Yogyakarta: UUK menjadi alat bagi tambang pasir besi Kulon Progo

Jogja-KoPi| Undang-undang Keistimewaan (UUK) dinilai sebagai cara untuk mendesak rakyat melepaskan tanahnya demi terwujudnya proyek-proyek yang direncanakan pemerintah DIY.

Beberapa warga petani Desa Karangwuni, Kulonprogo adalah contoh korban UU Keistimewaan karena menolak pembangunan penambangan pasir besi di Kulonprogo. Demikian siaran pers Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta (29/12).

LBH Yogyakarta menjelaskan bahwa lahan–lahan garapan mereka diklaim sebagai bagian dari tanah Paku Alam Ground (PAG) yang seluas 504.434 m2. Menurut keterangan LBH di penghujung tahun 2015 Paku Alaman mendaftarkan lahan-lahan garapan mereka di kantor pertahanan Kulon Progo untuk memperoleh Hak Sertifikat, hal ini jelas untuk mendesak ruang hidup para petani agar merelakan lahannya demi usaha tambang yang berpotensi merusak lingkungan hidup.

LBH Yogyakarta juga menilai bahwa tindakan Kantor Pertahanan Kabupaten Kulon Progo menfasilitasi pendaftaran tanah Paku Alam Ground yang diajukan oleh Kadipaten Paku Alaman tidak dapat dibenarkan, karena sampai hari ini Perdais yang mengatur kaitannya dengan pertahanan belum disahkan.

Oleh karena itu LBH Yogyakarta akan terus mendampingi beberapa petani warga Karangwuni tersebut yang juga sebagai anggota PPLP (Paguyuban Petani Penggarap Lahan Pantai), untuk mengajukan keberatan kepada Kantor Pertahanan Kabupaten Kulon Progo atas proses pendaftaran tanah PAG oleh pihak Kadipaten Paku Alaman atas tanah yang sudah di garap dan dikuasai oleh warga sejak sekian lamanya.

"Faktanya semenjak tahun 1984 di DIY telah diberlakukan secara penuh UUPA dengan Keputusan Presiden Nomer 33 tahun 1984 tentang keberlakuannya secara penuh UUPA di DI Yogyakarta." Jelas LBH Yogyakarta.

Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No 66 tahun 1984 tentang keberlakuannya UU No 5 Tahun 1960 di Profensi DIY. Dengan ketentuan tersebut jelas telah menghapus atau mengakhiri rezim tanah-tanah swapraja baik milik kesultanan maupun Paku Alaman pada era Gubernur Yogyakarta HB ke IX, karena sudah tidak cocok lagi dengan semangat UUPA yang anti domein verklaring."

Sesuai UUPA diatas dapat dinyatakan bahwa para petani sebagai pihak yang lebih berhak atas tanah lahan pertanian, karena sesuai yang diatur dalam UUPA tanah itu mempunyai fungsi sosial, bahwa tanah lebih diperioritaskan kepada yang membutuhkan yaitu dari golongan ekonomi rendah khususnya para petani. |Cucuk Armanto|

back to top