Menu
Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar Tiban karya Anne Avantie

Fatma Saifullah Yusuf Kagumi Pasar …

Surabaya-KoPi| Ketua Umum...

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi dalam Tantangan Kemajuan Ekonomi Digital

Pacu Generasi Muda Ciptakan Inovasi…

Jogja-KoPi| Fakultas Ekon...

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mulai Makan Korban

Awas, Hati-Hati, Kredit Online Mula…

Jogja-KoPi| Lembaga Konsu...

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Thailand

Dosen Muda UMY Ukir Prestasi di Tha…

Bantul-KoPi| Universitas ...

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo Serukan Damai dan Berbudaya di Ranah Maya

Diskusi Netizen Jogja: Menkominfo S…

Jogja-KoPi|  – Selas...

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Politik Bahas Perkembangan Politik Nasional

Fisipol UGM Kumpulkan Para Pakar Po…

Jogja-KoPi| Fakultas Ilmu...

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Berikan …

Jogja-KoPi| Setelah sukse...

Doa bersama Memperingati Hari Kesaktian Pancasila di Masjid Al-Jihad Akmil Magelang

Doa bersama Memperingati Hari Kesak…

KoPi-Lembah Tidar. Minggu...

Prev Next

LBH :Wali Kota tidak peduli dengan nasib pedagang Pasar Kembang

LBH :Wali Kota tidak peduli dengan nasib pedagang Pasar Kembang

Jogja-KoPi| Lembaga Bantuan Hukum (LBH)Yogyakarta menilai penghapusan status Pasar Kembang tidak lazim. LBH merespon setelah kemarin (1/8),Walikota Haryadi Suyuti menetapkan Pasar Kembang dihapus dari daftar pasar tradisional.

 Menurut LBH ketidak laziman penetapan status pasar kembang ini menjurus ke indikasi penyalahgunaan kewenangan Walikota.

"Kami menilai adanya ketidak laziman yang mengarah ke indikasi penyalahgunaan kewenangan walikota,"ujar Lutfy Mubarok, Kuasa Hukum pedagang Pasar Kembang Manunggal Karso saat jumpa pers di Kantor LBH, Rabu(2/8)

Walikota sendiri menggunakan dasar penghapusan dengan peraturan walikota nomor 51 tahun 2017. LBH menjelaskan setidaknya ada lima poin ketidak laziman terkait penetapan penghapusan pasar tradisional ini.

Pertama ,terkait pencantuman surat PT KAI untuk menggusur pedagang, nomor UM .003/VII/1/D.6-2017 dianggap salah kaprah jika dikaitkan pada Undang-undang no. 12 tahun 2011.

"Dalam pembentukan perundang-undangan,konsideran atau pertimbangan dalam UU memuat uraian singkat pada pokok pikiran yang terdiri dari unsur filosofis, sosiologis, dan Yuridis. Sehingga dapat disimpulkan Perwali no. 51 adalah kebijakan yang tidak berdasarkan hukum," jelas Epri Wahyudi, sebagai kepala divisi eknomi sosial dan budaya LBH Yogyakarta.

Kedua, LBH melihat adanya kejanggalan waktu pada pelayangan surat PT KAI pada tanggal 4 Juli 2017 dan pembentukan Perwal no. 51 pada tanggal 5 Juli 2017 (saat eksekusi terjadi) yang dirasa terlalu singkat jedanya

"Tidak masuk akal dalam jangka waktu satu hari pasca surat PT KAI dilayangkan ,perwali sudah disusun dan diterbitkan? Padahal seharusnya Perwali ini membutuhkan kajian komprehensif ,perencanaan hingga tim penbahasan rancangan peraturan kepala daerah,"timpal Lutfy.

Ketiga, LBH menganggap terbitnya Perwal no. 51 menunjukkan negara berada dibawah kendali entitas bisnis dengan tujuan mencari laba. Mulai dari poin ini,LBH melihat seolah walikota tidak peduli pada pedagang pasar kembang.

Pada poin keempat,dibentuknya perwal mencipatkan persepsi bahwa walikota sudah tidak memperhatikan kondisi pedagang saat ini. Dan pada poin terakhir Perwal No.51 tidak pernah disampaikan atau disosialisasikan kepada pedagang pasar kembang.

"Artinya Pemkot sama sekali tidak memikirkan nasib pedagang pasca diterbitkannya perwal no.51 yang menghapus pasar kembang sebagai pasar,"imbuh Lutfy.

Lebih lanjut LBH sebagai kuasa hukum pedagang menuntut kepada walikota agar mencabut Perwal tersebut dan mengembalikan status pasar kembang sebagai pasar tradisional. Tidak hanya itu ,LBH juga meminta kepada KPK untuk mengusut penyalah gunaan kewenangan walikota lewat perwali ini untuk menyelesaiakan permasalahan. |Syidiq Syaiful Ardli

back to top