Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Komunitas Gepeng Yogya protes Perda diskriminatif dan layanan tidak simpatik

Komunitas Gepeng Yogya protes Perda diskriminatif dan layanan tidak simpatik

Jogjakarta-KoPi| "Perda Gepeng Membunuh Kami" begitulah tulisan spanduk yang di bawa oleh komunitas gepeng saat aksi di depan kantor DPRD DIY, Kamis (26/11) pukul 10.00 WIB.

Puluhan massa dari Komunitas gepeng bersama Kaukus menuntut Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan gepeng tidak berjalan dengan baik.

Menurut Humas Kaukus Fairy Perda Gepeng tidak memberikan solusi terhadap persoalan gepeng. Justru Perda gepeng menjadi instrumen peraturan daerah yang mencerminkan diskriminasi dan arogansi negara.

Diawali dengan kriteria tentang gelandangan dan pengemis tidak diatur jelas dalam Perda gepeng. Selain itu penanganan di camp assesment pun masih jauh dari kelayakan.

"Semua kelompok gepeng, dikumpulin Jadi satu. Dari gelandangan anak-anak, Waria dan psikotik. Tidak ada pemisahan, tempatnya berbau amis dan pesing, itu camp assesment di Sewon," papar Fairy saat aksi di DPRD DIY.

Tidak hanya persoalan tempat, Fairy juga mengkritisi pendamping gepeng yang tidak memiliki simpati kepada gepeng.

Pasalnya terdapat kasus perlakuan pendamping memperlakukan gepeng dengan kasar bahkan bertindak kriminal.

"Orang itu datang ke situ, bilang Ibu ini tolong kasih makan yang baik. Soalnya kami bukan binatang. Lalu orang itu marah dengan petugas, karena dibilang binatang,"jelas Fairy.

Ke depan Kaukus akan terus mendampingi dan mengadvokasi gepeng. Untuk perbaikan kesejahtaraan gepeng. |Winda Efanur FS|

back to top