Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

Koalisi Masyarakat Yogyakarta tolak Hak Angket KPK

Koalisi Masyarakat Yogyakarta tolak Hak Angket KPK

Jogja-KoPI| Koalisi Jogja Gumregah menggelar aksi meminta “tuntaskan kasus E-KTP, tolak hak angket KPK” di Gedung DPRD DIY, Kamis )15/6). Aksi ini diikuti belasan lembaga jaringan anti korupsi Jogja seperti Pukat FH UGM, Perempuan anti Korupsi, Komite bersama Reformasi,dan jaringan anti korupsi lainnya.

 

Aksi ini merupakan bentuk dukungan Jogja Gumregah kepada KPK dan penolakan Hak Angket KPK.Puluhan massa berorasi didepan Gedung DPRD dan berparade di dalam Gedung menggunakan baju adat jawa dan membawa spanduk Tolak hak Angket KPK.

Ernawati Koordinator Umum mengatakan selama dua tahun Gumregah berdiri pihaknya sudah banyak melihat upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh anggota elit seperti DPR kepada KPK.

“Selama dua tahun Gumregah berjalan ada banyak upaya pelemahan KPK, seperti pada thun 2015 sudah ada yang menggulirkan upaya pelemahan KPK. Namun tahun ini semakin kuat dengan dukungan oleh parpol lewat hak angket,” katanya.

Ia pun melihat upaya pelemahan ini semakin terlihat nyata dengan wacana pembatasan penyadapan KPK dan wewenang penyidikan KPK terbatas.

Ernawati juga menambahkan Hak angket ini cenderung mellindungi beberapa pihak tertentu dibandingkan rencana penguatan KPK yang selalu diusung oleh Pansus Hak Angket.

Menurutnya Hak Angket ini seharusnya digunakan untuk wacana kepentingan masyarakat bukan pengkritikan KPK.

"Kenapa ini tidak digunakan dalam hal kesejahteraan dan kepentingan masyarakat seperti penggusuran dll. Pasal 17 MD 3 2014 kenapa digunakan pada hak angket pengajuan dana 27 triliun dan masalah KPK? ,Pasal ini juga sedang kami kritisi pula,"lanjutnya.

Sementara,Tri Wahyu mengatakan beberapa anggota pansus tidak pantas itu ditunjuk sebagai pansus. Hal ini karena, keempat anggota tersebut masih tercekal kasus persidangan korupsi E-KTP.

"4 dari 23 pansus Angket KPK disebutkan namanya dalam persidangan korupsin E-KTP. Keempat nama tersebut adalah Agung Gunandjar sebagai ketua pansus Hak angket, Masinton Pasaribu, Bambang Soesatyo dan Desmond J Mahesa, mereka tidak pantas sebagai anggota pansus,"katanya saat menyampaikan orasi.

Koalisi Gumregah sendiri akan terus berupaya mencari dukungan baik dari DPRD DIY atau lembaga lainnya. Rencananya Gumregah Jogja akan melakukan audiensi dengan DPRD DIY setelah lebaran untuk meminta dukungan penolakan hak angket.

Hak Angket digulirkan DPR RI setelah kasus E-KTP menceruak ke permukaan. Hak Angket rencana diantaranya akan mempertanyakan KPK, mengapa kasus-kasus besar seperti RS Sumber Waras, Reklamasi pantai di Pulau Seribu, Bank Century dan lainnya tidak diteruskan KPK. DPR melihat KPK bermain politik dan menjadi perpanjangan kepentingan tertentu dengan tebang pilih kasus.| Syidiq Syaoful Ardli

back to top