Menu
Teroris mencoba mengebom Masjidil Haram

Teroris mencoba mengebom Masjidil H…

Makkah-KoPi| Aksi teroris...

Segera daftarkan kompetisi usaha kreatif  SOPREMA sebelum tutup 9 Juli 2017

Segera daftarkan kompetisi usaha kr…

Jogja–KoPi| Ratusan peser...

Mosul segera akan dibebaskan dari cengkeraman ISIS

Mosul segera akan dibebaskan dari c…

Baghdad-KoPi| Pembebasan ...

Instagram desainer muslimah Jogja kena hack

Instagram desainer muslimah Jogja k…

Yogyakarta-KoPi | Akun me...

Basarnas minta masayarakat cepat hubungi lewat Call Center 115 bila ada masalah

Basarnas minta masayarakat cepat hu…

Bantul-KoPi|Plt Kepala Ba...

KASAD SAFARI RAMADAHAN DI AKADEMI MILITER

KASAD SAFARI RAMADAHAN DI AKADEMI M…

Akmil – Kepala Staf Angka...

Basarnas siagakan anggotanya mengawal liburan Idul Fitri1438

Basarnas siagakan anggotanya mengaw…

Bantul-KoPi|Badan SAR Nas...

PLN janjikan tak ada pemadaman listrik selama lebaran di Jateng dan DIY

PLN janjikan tak ada pemadaman list…

Jogja-KoPI|PLN Jawa Tenga...

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsidi istrik

Inilah 5 alasan PLN mencabut subsid…

Jogja-KoPi| Audi Damal, M...

Wakil Rektor UMP jadi Doktor ke-40 UMY

Wakil Rektor UMP jadi Doktor ke-40 …

Bantul-KoPi| Wakil Rektor...

Prev Next

Koalisi Masyarakat Yogyakarta tolak Hak Angket KPK

Koalisi Masyarakat Yogyakarta tolak Hak Angket KPK

Jogja-KoPI| Koalisi Jogja Gumregah menggelar aksi meminta “tuntaskan kasus E-KTP, tolak hak angket KPK” di Gedung DPRD DIY, Kamis )15/6). Aksi ini diikuti belasan lembaga jaringan anti korupsi Jogja seperti Pukat FH UGM, Perempuan anti Korupsi, Komite bersama Reformasi,dan jaringan anti korupsi lainnya.

 

Aksi ini merupakan bentuk dukungan Jogja Gumregah kepada KPK dan penolakan Hak Angket KPK.Puluhan massa berorasi didepan Gedung DPRD dan berparade di dalam Gedung menggunakan baju adat jawa dan membawa spanduk Tolak hak Angket KPK.

Ernawati Koordinator Umum mengatakan selama dua tahun Gumregah berdiri pihaknya sudah banyak melihat upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh anggota elit seperti DPR kepada KPK.

“Selama dua tahun Gumregah berjalan ada banyak upaya pelemahan KPK, seperti pada thun 2015 sudah ada yang menggulirkan upaya pelemahan KPK. Namun tahun ini semakin kuat dengan dukungan oleh parpol lewat hak angket,” katanya.

Ia pun melihat upaya pelemahan ini semakin terlihat nyata dengan wacana pembatasan penyadapan KPK dan wewenang penyidikan KPK terbatas.

Ernawati juga menambahkan Hak angket ini cenderung mellindungi beberapa pihak tertentu dibandingkan rencana penguatan KPK yang selalu diusung oleh Pansus Hak Angket.

Menurutnya Hak Angket ini seharusnya digunakan untuk wacana kepentingan masyarakat bukan pengkritikan KPK.

"Kenapa ini tidak digunakan dalam hal kesejahteraan dan kepentingan masyarakat seperti penggusuran dll. Pasal 17 MD 3 2014 kenapa digunakan pada hak angket pengajuan dana 27 triliun dan masalah KPK? ,Pasal ini juga sedang kami kritisi pula,"lanjutnya.

Sementara,Tri Wahyu mengatakan beberapa anggota pansus tidak pantas itu ditunjuk sebagai pansus. Hal ini karena, keempat anggota tersebut masih tercekal kasus persidangan korupsi E-KTP.

"4 dari 23 pansus Angket KPK disebutkan namanya dalam persidangan korupsin E-KTP. Keempat nama tersebut adalah Agung Gunandjar sebagai ketua pansus Hak angket, Masinton Pasaribu, Bambang Soesatyo dan Desmond J Mahesa, mereka tidak pantas sebagai anggota pansus,"katanya saat menyampaikan orasi.

Koalisi Gumregah sendiri akan terus berupaya mencari dukungan baik dari DPRD DIY atau lembaga lainnya. Rencananya Gumregah Jogja akan melakukan audiensi dengan DPRD DIY setelah lebaran untuk meminta dukungan penolakan hak angket.

Hak Angket digulirkan DPR RI setelah kasus E-KTP menceruak ke permukaan. Hak Angket rencana diantaranya akan mempertanyakan KPK, mengapa kasus-kasus besar seperti RS Sumber Waras, Reklamasi pantai di Pulau Seribu, Bank Century dan lainnya tidak diteruskan KPK. DPR melihat KPK bermain politik dan menjadi perpanjangan kepentingan tertentu dengan tebang pilih kasus.| Syidiq Syaoful Ardli

back to top