Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

Koalisi Masyarakat Yogyakarta tolak Hak Angket KPK

Koalisi Masyarakat Yogyakarta tolak Hak Angket KPK

Jogja-KoPI| Koalisi Jogja Gumregah menggelar aksi meminta “tuntaskan kasus E-KTP, tolak hak angket KPK” di Gedung DPRD DIY, Kamis )15/6). Aksi ini diikuti belasan lembaga jaringan anti korupsi Jogja seperti Pukat FH UGM, Perempuan anti Korupsi, Komite bersama Reformasi,dan jaringan anti korupsi lainnya.

 

Aksi ini merupakan bentuk dukungan Jogja Gumregah kepada KPK dan penolakan Hak Angket KPK.Puluhan massa berorasi didepan Gedung DPRD dan berparade di dalam Gedung menggunakan baju adat jawa dan membawa spanduk Tolak hak Angket KPK.

Ernawati Koordinator Umum mengatakan selama dua tahun Gumregah berdiri pihaknya sudah banyak melihat upaya pelemahan KPK yang dilakukan oleh anggota elit seperti DPR kepada KPK.

“Selama dua tahun Gumregah berjalan ada banyak upaya pelemahan KPK, seperti pada thun 2015 sudah ada yang menggulirkan upaya pelemahan KPK. Namun tahun ini semakin kuat dengan dukungan oleh parpol lewat hak angket,” katanya.

Ia pun melihat upaya pelemahan ini semakin terlihat nyata dengan wacana pembatasan penyadapan KPK dan wewenang penyidikan KPK terbatas.

Ernawati juga menambahkan Hak angket ini cenderung mellindungi beberapa pihak tertentu dibandingkan rencana penguatan KPK yang selalu diusung oleh Pansus Hak Angket.

Menurutnya Hak Angket ini seharusnya digunakan untuk wacana kepentingan masyarakat bukan pengkritikan KPK.

"Kenapa ini tidak digunakan dalam hal kesejahteraan dan kepentingan masyarakat seperti penggusuran dll. Pasal 17 MD 3 2014 kenapa digunakan pada hak angket pengajuan dana 27 triliun dan masalah KPK? ,Pasal ini juga sedang kami kritisi pula,"lanjutnya.

Sementara,Tri Wahyu mengatakan beberapa anggota pansus tidak pantas itu ditunjuk sebagai pansus. Hal ini karena, keempat anggota tersebut masih tercekal kasus persidangan korupsi E-KTP.

"4 dari 23 pansus Angket KPK disebutkan namanya dalam persidangan korupsin E-KTP. Keempat nama tersebut adalah Agung Gunandjar sebagai ketua pansus Hak angket, Masinton Pasaribu, Bambang Soesatyo dan Desmond J Mahesa, mereka tidak pantas sebagai anggota pansus,"katanya saat menyampaikan orasi.

Koalisi Gumregah sendiri akan terus berupaya mencari dukungan baik dari DPRD DIY atau lembaga lainnya. Rencananya Gumregah Jogja akan melakukan audiensi dengan DPRD DIY setelah lebaran untuk meminta dukungan penolakan hak angket.

Hak Angket digulirkan DPR RI setelah kasus E-KTP menceruak ke permukaan. Hak Angket rencana diantaranya akan mempertanyakan KPK, mengapa kasus-kasus besar seperti RS Sumber Waras, Reklamasi pantai di Pulau Seribu, Bank Century dan lainnya tidak diteruskan KPK. DPR melihat KPK bermain politik dan menjadi perpanjangan kepentingan tertentu dengan tebang pilih kasus.| Syidiq Syaoful Ardli

back to top