Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Koalisi Masyarakat Sipil Jogja gelar aksi tolak Hak Angket KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Jogja gelar aksi tolak Hak Angket KPK
Jogja-KoPi| Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jogja bersama mahasiswa menggelar aksi menolak Hak Angket KPK di Titik Nol kilo Malioboro, Kamis (20/7).
 
Puluhan orang ini berkumpul di depan gedung Agung Yogyakarta dan berjalan ke titik nol km membawa spanduk bertuliskan dukungan pada KPK. 
 
Koalisi masyarakat menilai hak angket merupakan intervensi proses hukum tindak pidana korupsi dan bentuk nyata upaya DPR untuk melemahkan KPK.
 
Koordinator lapangan (Korlap) Koalisi ,Yuris Reza menuturkan penggunaan hak angket ini tidak tepat dengan perundang-undangan. 
 
"Hak angket ini berdasarkan undang-undang penggunaannya tidak tepat, kami melihat adanya proses intervensi hukum pada pengajuan hak angket, "ujar Yuris.
 
Menurutnya berdasarkan perundang-undangan sejak UUD 1945, UUDS, Konstitusi RIS, dan UUD 1945 hasil amandemen diterbitkan sampai dengan pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yang berlaku sampai saat ini, UUD menjelaskan bahwa hak angket hanya bisa ditunjukkan untuk pemerintah saja (Presiden,menteri,dan jajarannya) bukan lembaga seperti KPK.
 
Yuri menilai KPK merupakan lembaga pemerintah yang bersifat indepeden dan tidak bisa diberikan hak angket.
 
Selain itu, aksi ini juga meminta kepada KPK untuk segera menyelesaikan kasus korupsi E-KTP. Pasalnya koalisi melihat intervensi ke DPR kepada KPK dimulai saat kasus E-KTP naik di permukaan publik. Sehingga dengan diselesaikan kasus E-KTP maka Koalisi berharap agar kemelut antara DPR dan KPK dapat terselesaikan. 
"Kami juga menuntut untuk menindak lanjuti kasus e-ktp, dan menahan Setya Novanton yang merupakan salah satu aktor korupsi E-KTP," lanjut Yuri.
 
Aksi ini diwarnai dengan mengelu-elukan dukungannya kepada KPK, menyebar pemflet,dan meminta masyarakat yang melintas untuk menandatangani petisi sebagai bentuk dukungan KPK dan penolakan hak angket.
 
Yuris menjelaskan petisi yang dikumpulkan oleh koalisi ini akan dikirim ke Jakarta untuk diteruskan ke pusat hingga nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menolak hak angket.
 
"Kami juga membagikan pamflet, dan memintan tanda tangan petisi kepada pejalan kaki, masyarakat ,dan media kalau. Isi petisinya adalah penolakan hak angket dan menyatakan dukungan kepada KPK,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli
back to top