Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredaran Tembakau Gorila di Yogyakarta.

Polda DIY Gagalkan Operasi Peredara…

Sleman-kopi| Direktorat R...

Prev Next

Koalisi Masyarakat Sipil Jogja gelar aksi tolak Hak Angket KPK

Koalisi Masyarakat Sipil Jogja gelar aksi tolak Hak Angket KPK
Jogja-KoPi| Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi Jogja bersama mahasiswa menggelar aksi menolak Hak Angket KPK di Titik Nol kilo Malioboro, Kamis (20/7).
 
Puluhan orang ini berkumpul di depan gedung Agung Yogyakarta dan berjalan ke titik nol km membawa spanduk bertuliskan dukungan pada KPK. 
 
Koalisi masyarakat menilai hak angket merupakan intervensi proses hukum tindak pidana korupsi dan bentuk nyata upaya DPR untuk melemahkan KPK.
 
Koordinator lapangan (Korlap) Koalisi ,Yuris Reza menuturkan penggunaan hak angket ini tidak tepat dengan perundang-undangan. 
 
"Hak angket ini berdasarkan undang-undang penggunaannya tidak tepat, kami melihat adanya proses intervensi hukum pada pengajuan hak angket, "ujar Yuris.
 
Menurutnya berdasarkan perundang-undangan sejak UUD 1945, UUDS, Konstitusi RIS, dan UUD 1945 hasil amandemen diterbitkan sampai dengan pasal 79 ayat (3) UU 17/2014 yang berlaku sampai saat ini, UUD menjelaskan bahwa hak angket hanya bisa ditunjukkan untuk pemerintah saja (Presiden,menteri,dan jajarannya) bukan lembaga seperti KPK.
 
Yuri menilai KPK merupakan lembaga pemerintah yang bersifat indepeden dan tidak bisa diberikan hak angket.
 
Selain itu, aksi ini juga meminta kepada KPK untuk segera menyelesaikan kasus korupsi E-KTP. Pasalnya koalisi melihat intervensi ke DPR kepada KPK dimulai saat kasus E-KTP naik di permukaan publik. Sehingga dengan diselesaikan kasus E-KTP maka Koalisi berharap agar kemelut antara DPR dan KPK dapat terselesaikan. 
"Kami juga menuntut untuk menindak lanjuti kasus e-ktp, dan menahan Setya Novanton yang merupakan salah satu aktor korupsi E-KTP," lanjut Yuri.
 
Aksi ini diwarnai dengan mengelu-elukan dukungannya kepada KPK, menyebar pemflet,dan meminta masyarakat yang melintas untuk menandatangani petisi sebagai bentuk dukungan KPK dan penolakan hak angket.
 
Yuris menjelaskan petisi yang dikumpulkan oleh koalisi ini akan dikirim ke Jakarta untuk diteruskan ke pusat hingga nantinya diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk menolak hak angket.
 
"Kami juga membagikan pamflet, dan memintan tanda tangan petisi kepada pejalan kaki, masyarakat ,dan media kalau. Isi petisinya adalah penolakan hak angket dan menyatakan dukungan kepada KPK,"pungkasnya.|Syidiq Syaiful Ardli
back to top