Menu
Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu Evakuasi Korban Bencana di Sulteng

Brimob Polri Bahu Membahu Membantu …

Sulawesi Tengah-KoPi|&nbs...

Prev Next

Juru parkir liar akan ditindak oleh Pemda

jukir

Jogja-KoPi| Pemerintah Kota Yogyakarta beserta instansi terkait akan menindak tegas pelaku juru pakir (jukir) liar yang membuka parkir sewena-wena.

Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota, Heroe Poerwadi merespon atas ditangkapnya sejumlah Jukir liar di wilayah Kota Yogyakarta yang membuka parkir di wilayah terlarang.
"Mereka (Jukir liar)ini tidak memiliki izin serta menggelar parkir ditempat yang seharusnya tidak boleh parkir. Nah, jukir nakal ini yang perlu kita tertibkan,"ujar Heroe saat peresmian Pasar bersama Menteri Perdagangan ( Mendag) di Pasar Pingit ,Sabtu (30/12)

Heroe menjelaskan setidaknya terdapat tiga jenis tempat pakir yang diperbolehkan digelar di suatu wilayah pemerintahan. Pertama,tempat parkir yang dikelola langsung oleh pemerintah ,seperti tempat parkir umum (TPU) Abu bakar Ali dan TPU Ngabean. Kedua, tempat parkir yang dikelola masyarakat atas izin pemerintah. Dan ketiga tempat parkir insidental atau dadakan.

Heroe mengatakan parkir liar ini diluar tiga kategori tersebut. Berbeda dengan TPU berizin dimana petugas Jukir nya memiliki izin , jukir di tempat parkir liar tak memiliki kantong izin.

"Jukir nya tidak mengantongi izin dan surat tugas , serta parkirnya diselenggarakan oleh orang tidak tercatat,"

Lanjutnya, Jukir berizin ini lebih bisa dipercaya dibandingkan jukir liar. Pasalnya, ia menegaskan jika semisal ada Jukir berizin ketahuan melanggar ketentuan parkir seperti menggelar parkir ditempat terlarang atau menaikkan tarif parkir,pihaknya tidak segan-segan mencabut izin Jukir tersebut. Sementara Jukir liar bebas melanggar aturan tersebut.

Oleh karenanya sebagai langkah antisipasi, ia pun menghimbau kepada masyarakat memarkir kendaraan mereka di tempat parkir berizin. Tujuannnya untuk menghindari berbagai masalah ,seperti harga tarif parkir yang tinggi hingga penggunaan lahan parkir terlarang.

Sementara itu,secara terpisah, wakil kepala Polda DIY, Kombespol Teguh Sarwono mengatakan pihaknya tidak bisa mengatur kebijakan perpakiran di DIY. Pasalnya, wewenang tersebut bukan dibawah Polda atau pun direktorat lalulintas (Ditlantas ), tapi di ranah pemerintah daerah dan kota.

Namun demikian, pihaknya pun siap untuk menindak pelaku yang ketahuan melanggar aturan perpakiran yang dibuat Pemda. Khususnya pada jukir liar serta penggunaan lahan parkir terlarang

"Polda sendiri hanya bisa memback up karena kebijakan larangan parkir itu ada di Pemda. Polda hanya bisa menindak secara tindak pindana dan perdata. Juga ,secara prinsip, Kami polda dan polresta sudah melakukan penindakan dan penertiban pada kasus ini. Perpakiran ini adalah masalah kita bersama," pungkasnya. |Syidiq Syaiful Ardli

back to top