Menu
Menag RI: Agama menolak LGBT, tapi jangan jauhi pelakunya

Menag RI: Agama menolak LGBT, tapi …

Jogja-KoPi|Menteri Agam...

Gus Ipul akan perkuat pendidikan agama

Gus Ipul akan perkuat pendidikan ag…

Nganjuk-KoPi| Wakil Gub...

Menhub meminta PT KAI mengantisipasi bahaya longsor

Menhub meminta PT KAI mengantisipas…

Jogja-KoPi|Memasuki mus...

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah Kejuruan Industri

Kemenperin ajak siswa masuk Sekolah…

Jogja-KoPi|Kementerian ...

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari Komunikasi Interpersonal

Mahasiswa Sistem Informasi Pelajari…

Sleman-KoPi| Lulusan dari...

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untuk patroli di tutup tahun 2017

Polisi Yogyakarta gunakan kuda untu…

Jogja-KoPi|Kepolisian R...

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald Trump sebagai orang gila

Buya Syafi'i Ma'arif sebut Donald T…

Sleman-KoPi| Buya Ahmad...

Taiwan Higher Education Fair UMY tawarkan beasiswa dari berbagai Perguruan Tinggi Taiwan

Taiwan Higher Education Fair UMY ta…

Bantul-KoPi Universitas...

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota ciptakan Skema Pembiayaan Terintegrasi

Sekdaprov Jatim ajak Kab/Kota cipta…

Surabaya-KoPi| Sekdapro...

Mendikbub belum berlakukan UN model esai

Mendikbub belum berlakukan UN model…

Jogja-KoPi|Menteri Pend...

Prev Next

Jelang 2018 Pakde Karwo siapkan langkah ekonomi Jatim

Jelang 2018 Pakde Karwo siapkan langkah ekonomi Jatim
Surabaya-KoPi|Jelang tahun 2018, Pakde Karwo-sapaan akrab Gubernur Jatim, Dr. H. Soekarwo memaparan langkah-langkah prioritas Pemprov Jatim dalam mengungkit perekonomian Jatim.
 
Diantaranya  pembangunan di bidang infrastruktur, pertanian, sumber daya manusia, penanggulangan kemiskinan, dan melakukan efisiensi pembiayaan.
 
Hal tersebut disampaikan Pakde Karwo saat Rapat Kerja Gubernur dengan Kepala Organisasi Perangkat Daerah tentang Pembahasan Prioritas dan Fokus RAPBD 2018 dalam mendukung IKU 2018 di Ruang Pertemuan  Lantai 8 Kantor Gubernur Jatim, Jl. Pahlawan 110, Surabaya, Senin (9/10).
 
Dijelaskan, pertumbuhan ekonomi Jatim selalu diatas rata-rata nasional. Pada Semester I tahun 2017  pertumbuhan ekonomi Jatim sebesar 5,21 persen, lebih tinggi dari rata-rata nasional sebesar 5,01. 
“Meskipun demikian, masih banyak pekerjaan rumah yang harus dilakukan agar perekonomian Jatim terus meningkat,” ungkapnya.
Di bidang infrastruktur, Pemprov Jatim ingin mewujudkan semua wilayah terhubung oleh transportasi diantaranya pembangunan jalan tol dan jalan provinsi, pembangunan jalur ganda kereta api (double track), pengembangan dan pembangunan bandara dan pengembangan pelabuhan. 
“Apabila semua jalur transportasi terhubung, maka perekonomian Jatim akan meningkat dengan cepat. Secara tidak langsung tingkat kesejahteraan masyarakatnya ikut terungkit,” jelasnya.
Di bidang pertanian, Pemprov Jatim mengoptimalisasikan nilai tambah untuk budidaya pertanian diantaranya di sektor pertanian tanaman pangan dengan intensivikasi dan mekanisasi pertanian dari hulu ke hilir dan peningkatan indek pertanaman (IP) dari 1,86 menjadi 2,49 pada tahun 2018.  
Selanjutnya, di sektor perkebunan mengolah menjadi penepungan kakao sehingga memberikan nilai tambah 1.523 persen, pengolahan kopi arabikan menjadi penepungan kopi yang memberikan nilai tambah 183 persen.
 
Kemudian di sektor perikanan dengan budidaya udang Vanamei yang memberikan nilai tambah 656,03 persen dan budidaya ikan lele yang memberikan nilai tambah 93,57 persen.
Selanjutnya, Pemprov Jatim juga berupaya meningkatkan sumber daya manusia melalui dua cara yakni di sektor formal yaitu SMK menjadi filial fakultas di universitas. Di sektor non formal melalui SMK mini dan Balai latihan kerja.
Pakde Karwo juga tetap konsen terhadap penanggulangan kemiskinan dengan memasukkan kemiskinan menjadi program prioritas pada tahun 2018. Adapun  beberapa hal yang akan dilakukan yaitu meningkatkan pendapatan masyarakat miskin diantaranya melalui penanggulangan feminisasi kemiskinan. 
Kemudian mengurangi pengeluaran masyarakat miskin diantaranya melalui bantuan pangan beras dari Dinsos dan  melakukan sinergitas program penagggulangan kemiskinan antara pusat dan daerah. 
“Semua program penanggulangan kemiskinan dibiayai oleh anggaran APBD Prov. Jatim, dan share APBN,” ujarnya. (humaspemprovJatim/.tra)
 
 
 
back to top