Menu
Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Prev Next

Jatim Siap Pertahankan Penghargaan Mentor APE

Jatim Siap Pertahankan Penghargaan Mentor APE

Surabaya-KoPi| Jawa Timur siap mempertahankan penghargaan Anugrah Parahita Ekapraya (APE) kategori Mentor. Penghargaan mentor yang akan dipertahankan untuk ketiga kalinya tersebut merupakan upaya dalam mengkoordinasikan seluruh elemen masyarakat dengan pimpinan daerah pada bidang pengarustamaan gender (PUG).

“Kita siap mempertahankan penghargaan mentor APE untuk ketiga kalinya. Butuh perjuangan yang besar karena mempertahankan lebih sulit dibandingkan meraih penghargaan tersebut,” ujar Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Prov. Jatim Dr. Ir. Jumadi MMT saat memberikan arahan sekaligus membuka Rapat Koordinasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Pengarustamaan Gender Prov. Jatim 2018 di Gedung Bappeda Prov. Jatim, Jl. Pahlawan, Selasa (4/9).

Menurut Jumadi, arah kebijakan pemberdayaan dan perlindungan perempuan di Jatim, ditunjukkan dengan terus mendorong upaya penghapusan kesenjangan gender. Selain itu juga soal peningkatan dan perluasan jaringan usaha dan akses permodalan, mengoptimalkan peran perempuan dalam pengembangan usaha ekonomi produktif, penguatan manajemen kelembagaan ekonomi perempuan hingga fasilitasi sarana dan prasarana.

Kondisi itu, telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28.b ayat 2 yang menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang dan perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminasi. Kemudian dijabarkan dalam RPJMN Tahun 2015-2019 dengan 3 (tiga) hal yang menjadi arus utama yaitu pembangunan yang berkelanjutan, good governance dan gender.

Jatim, lanjutnya telah memiliki komitmen tinggi dalam mengimplementasikan pengarusutamaan gender pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jatim Tahun 2014 – 2019. Salah satu strategi dari pembangunan di Jatim adalah pengarusutamaan gender yang dituangkan dalam penerbitan Pergub Jatim Nomor 66 tahun 2013 tentang pedoman pelaksanaan pengarusutamaan gender.

Artinya, ini merupakan arahan bagi semua sektor di Jatim untuk menyusun program dan kegiatan responsif gender dengan untuk mengurangi isu-isu/ketidaksetaraan gender yang ada di bidangnya masing-masing.

Menurutnya, indikator penilaian keberhasilan pembangunan responsif gender dapat dilihat dari komitmen daerah dalam melaksanakan prasyarat gender diantaranya komitmen kepala daerah terhadap pembangunan responsif gender. “Kita tahu, bahwa Bapak Gubernur mempunyai perhatian besar terhadap permasalahan gender di Jatim ini,” tegasnya.

Diharapkan, seluruh pemangku kepentingan di setiap daerah mulai dari pemerintah provinsi/daerah dan semua OPD provinsi, lembaga masyarakat dan swasta serta kabupaten/kota dapat berkoordinasi, bersinergi dan bekerjasama dengan baik serta memiliki komitmen tinggi untuk memberikan kontribusinya dalam pembangungan responsif gender.

“Semua OPD bertanggungjawab menyampaikan laporannya dan harus dibentuk tim lintas OPD untuk bersama-sama mengisi form evaluasi melalui aplikasi yang dibangun oleh Kementrian PPPA. Untuk itu, Bappeda, DP3A, BPKAD dan Inspektorat sebagai tim penggerak (driver) PUG harus menjadi fasilitator dan tim yang solid khususnya dalam mengkoordinasikan penilaian yang akan dilaksanakan mulai Agustus sampai dengan November tahun ini,” ujarnya.

Dalam laporannya, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Kependudukan Prov. Jatim Siti Nurahmi SH. M.Si mengatakan, Pemprov Jatim melalui RPJMD 2014-2019 terdapat strategi pengarustamaan gender pada semua tujuan di bidang pembangunan. Sehingga, seluruh tujuan pembangunan yang ada di Jatim harus dapat melaksanakan upaya kesetaraan serta keadilan gender.

Terkait dengan penilaian APE, ia menyatakan, bahwa penilaian APE telah dimulai pada Agustus sampai dengan November 2018 mendatang melalui aplikasi yang telah ditentukan. Sementara, untuk penilaian tahap kedua, akan dilakukan melalui verifikasi lapangan yang dilakukan pada Oktober mendatang.

“Semoga melalui Rakor ini kerjasama strategis masing masing OPD dalam menghadapai pemantauan dan evaluasi PUG. Serta mendorong OPD di Jatim untuk menyampaikan hasil pengarustamaan gender sesuai tupoksi masing masing,” tutupnya. (Humas Pemprov Jatim / nif)

back to top