Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Jaringan Masyarakat Antikorupsi Yogyakarta tuntut perbaikan pendidikan

Jaringan Masyarakat Antikorupsi Yogyakarta tuntut perbaikan pendidikan

Jogja-KoPi| Jaringan Masyarakat Anti Korupsi Yogyakarta yang terdiri dari berbagai LSM pendidikan di Yogyakarta menuntut pemerintah untuk memperbaiki pendidikan yang ada di Indonesia.

Tenti Novari Kurniawati, Coordinator for Economic, Social, and Cultural Rights Based Budget Advocacy Division IDEA, mengatakan dana yang digunakan untuk pendidikan sudah besar namun belum ada output yang berarti.

“Input yang dikeluarkan hampir 500 trilyun, namun output kualitas pendidikan masih banyak persoalan. Harus dipastikan input dan outputnya. Mekanisme dan pengalokasian pendanaan pendidikan haruslah tepat”, jelasnya saat konferensi pers di kantor Pukat, Selasa (2/5).

Alokasi dana pendidikan dalam APBN tahun 2016 sendiri mencapai 419,2 Trilyun, dengan pembagian anggaran yang dikelola pemerintah pusat Rp 146,3 Trilyun dan anggaran yang dikelola pemerintah daerah dalam bentuk dana transfer daerah dan dana desa sebesar Rp 267,9 Trilyun.

Namun, pada kenyataannya masih banyak masalah dalam pendidikan, terutama masalah dana yang menyebabkan anak putus sekolah dan tidak sekolah.

Yuliani, Sekjend Sarang Lidi mengatakan masalah pendidikan saat ini dikarenakan kesalahan pemerintah yang memberikan kelaluasan dan otonomi kepada sekolah untuk mengatur anggaran, termasuk menarik sumbangan. Namun pada kenyataanya arti sumbangan lebih dekat dengan pungutan.

“Sumbangan yang ditarik sekolah kepada orang tua murid lebih dekat dengan pungutan, ditentukan besaran jumlah dan waktunya. Kalau gak tepat waktu ya ditahan ijazahnya,” jelasnya.

Di sisi lain, sekolah tidak pernah memberikan transparansi dana sumbangan. Pertanggungjawaban dana sumbangan berbeda dengan dana BOS/DAK.

“Sekolah tidak pernah memberikan transparansi dana sumbangan, kalau ada yang menanyakan justru mendapatkan intervensi,” ujar Yuliani.

Untuk itu Jaringan Masyarakat AntiKorupsi Yogyakarta menyerukan kepada pemerintah untuk menjadikan Wajib Belajar (Wajar) 12 tahun sebagai agenda riil, alokasi dana pendidikan digunakan sebaik mungkin sehingga hak dasar warga negara dalam pendidikan dapat dipenuhi.

Selain itu, meminta pemerintah dan aparat-aparat penegak hukum untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan, pemberantasan dan penegakan hukum harus dilakukan dalam kasus-kasus pungli dan korupsi dalam pendidikan, dan menghentikan praktek-praktek pungutan dan sumbangan pendidikan yang memberatkan masyarakat.

Mereka juga menolak adanya pungutan yang dilegalkan dengan adanya PP Nomor 48tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan serta meminta pemerintah merevisi peraturan tersebut.

back to top