Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

Jaga Warga mulai diterapkan di semua wilayah Yogyakarta

Jaga Warga mulai diterapkan di semua wilayah Yogyakarta

Jogja-KoPi| Pemerintah Kota Yogyakarta mulai membentuk dan menerapkan lembaga pro masyarakat bernama Jaga Warga di seluruh wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Jaga Warga bukanlah lembaga perlindungan seperti halnya sistem keamanan lingkungan (siskamling) dan Forum Kemitraan Polisi Masyarakat (FKPM). Kedua lembaga tersebut berfokus pada keamanan. Menurut Konsultan Jaga Warga, Eko Prasetyo, Jaga Warga memiliki tujuan yang berbeda.

Menurutnya Jaga Warga tidak hanya sekedar menjaga masyarakat namun mensejahterakannya pula. Hal ini sesuai dengan Surat Ketetapan Peraturan Gubernur DIY nomor 9 tahun 2015 tentang Jaga Warga. Sehingga Jaga Warga ini langsung berada di bawah naungan Gubernur, tidak seperti FKPM yang berada di bawah naungan Kepolisian.

"Jaga warga mengangani 2 hal yaitu, kesejahteraan dan keamanan, namun dalam menjalankan mandat, Jaga Warga juga mengajak partisipasi masyarakat, sehingga sesuai dengan SK Gubernur," jelasnya saat Mengisi Sosialisasi terkait Jaga Warga di Ruang Bima, Balai Kota, Senin (27/2).

Eko merasa Jaga Warga merupakan salah satu lembaga yang murni dan pro dengan masyarakat. Sebabnya dalam pembentukan Jaga Warga, lembaga ini dibentuk oleh masyarakat secara sukarela dan difasilitasi oleh pemerintah setempat. Nantinya pemerintah setempat seperti kelurahan dan dusun-dusun akan mengawasi kerja Jaga Warga dalam menjalankan mandat.

Karena Jaga Warga dibentuk oleh masyarakat, maka anggarannya pun berasal dari swadaya masyarakat sekitar. Ini sejalan dengan tujuan Jaga Warga dalam memaksimalkan fungsi setiap anggota seperti ketua, bendahara, sekretaris, dll. Dalam strukturnya, Jaga Warga terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara, serta bagian keamanan dan kesejahteraan.

Eko mengatakan Jaga Warga ini sudah terlaksana dan tersebar ke berbagai wilayah Yogyakarta. Setiap wilayah seperti kelurahan atau dusun di Yogyakarta ini minimal terdapat satu Jaga Warga. Eko menyebutkan ada 113 Jaga Warga seperti Bantul, Kota, Sleman, Kulonprogo.

Eko bersama pemerintah Kota Yogyakarta berharap Jaga Warga dapat menyelesaikan kesejahteraan dan keamanan di Yogyakarta dikemudian hari. Sehingga dalam sosialisasi tersebut Eko berharap pada pemerintah setempat dapat mengawasi kerja Jaga Warga.

"Kita lihat kondisi saat ini, di Yogyakarta situasinya semakin kuat seperti klitih dll, harapannya Jaga warga dapat menyelesaikan masalah ini dan mensejahterakan masyarakat," pungkasnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top