Menu
Mendesa RI bersama Rektor UGM melepas 5.992 Peserta KKN PPM 2018 ke 34 Provinsi.

Mendesa RI bersama Rektor UGM melep…

 Sleman-KoPi| Rektor UG...

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata Pantai Selatan

Basarnas Fokuskan Pengamanan Wisata…

Jogja-KoPi| Tim Search An...

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yaman berdampak ke Bencana Kemanusiaan yang Lebih Besar

PBB:Serangan Lanjut ke Hudaida Yama…

Yaman-KoPi| Persatuan Ban...

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cenderung Turun.

Tahun 2018 Kasus Demam Berdarah Cen…

Sleman-KoPi| Memasuki per...

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Cangkang Udang Menjadi Closet Sanitizer Berbahan 100% non Alkohol.

Mahasiswa UGM Inovasikan Limbah Can…

Sleman-KoPi| Lima Mahasis...

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunung Merapi tidak di tutup Tapi kalau naik Gunung harap Waspada

Gubernur DIY: Jalan Alternatif Gunu…

Sleman-KoPi| Gubernur Dae...

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Berfokus Pada 4 Potensi Kerawanan saat Lebaran.

Operasi Ketupat 2018, Polda DIY Ber…

Sleman-KoPi| Kepolisian D...

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Menghabiskan Malam di  Hotel Berbintang Ketimbang di Hotel Melati.

Tamu di Yogyakarta Lebih Gemar Meng…

Bantul-KoPi| Badan Pusat ...

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelaran Pertemuan Dengan Kim Jong.

Donald Trump Pastikan Tanggal Gelar…

Washington-KoPi| Presid...

Prev Next

DPRD Kota Yogyakarta didesak sahkan perda perlidungan disabilitas

DPRD Kota Yogyakarta didesak sahkan perda perlidungan disabilitas

Jogja-KoPi| Forum Penguatan Hak -Hak Penyandang Disabilitas mendorong DPRD Kota Yogyakarta agar segera mensahkan peraturan daerah (perda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kota Yogyakarta.

Forum yang tergabung dalam Majelis Pemberdayaan Masyarakat pimpinan Muhammadiyah (MPM), CIQAL, ILAI serta komunitas penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta merasa penundaan itu sudah terlalu lama.

Koordinator Forum,Dr. Arni Surwanti.,M.Si mengatakan forum ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rapat Peraturan Daerah (Raperda) segera disahkan, karena menurut Arni, proses pembahasan Raperda ini dirasa sudah berlangsung cukup lama.

"Inisiasi pembahasan peraturan daerah sudah dimulai sejak tahun 2015 dan sudah berjalan 2 tahun namun belum ada pengesahan, harapannya nanti Raperda perlindungan dan pemenuhan hak ini dapat disahkan ke Paripurna segera," kata Arni saat diwawancarai di Gedung DPRD kota DIY, Selasa (7/3).

Arni Suryanti menjelaskan dengan disahkan perda ini setidaknya pemerintah dapat membantu penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya. Arni juga menambahkan bahwa Perda ini akan memberikan payung hukum bagi penyandang disabilitas,sepeti hak-hak yang dilindungi dan berbagai macam kegiatan untuk penyandang disabilitas.

"Salah satunya manfaat dari perda ini adalah pengadaan aksesibilitas yang membantu difabel sehingga mereka dapat berpergian tanpa hambatan,seperti pembangunan trotoar aksesibilitas yang berguna untuk difabel," jelas Arni.

Wakil Ketua DPRD Kota, Muhammad Ali Fahmi, menjelaskan secara terbuka terkait dengan penundaan ini. Menurutnya DPRD Kota harus menyesuaikan naskah akademik perda perlindungan hak disabilitas dengan Undang Undang baru nomor 8 tahun 2016

"Penundaan ini sampai 2 tahun lebih karena kita harus membahas isi peraturan daerah dari awal, pertama kita buat draft yang merupakan usulan dari badan Legislasi dan kemudian dijadikan naskah akademik. Namun di tengah pembahasan muncul UU baru bulan Mei," jelasnya.

Ali Fahmi juga menjelaskan proses pembahasan hanya tersisa 5 Pasal yang belum dibahas. Proses ini juga akan melalui beberapa tahap sebelum perda perlindungan tersebut disahkan dalam UU, seperti pembahasan rapat Paripurna sebelum kemudian disahkan.

Namun setelah disahkan, perda tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di masyarakat, perda tersebut akan difasilitasi oleh Gubernur untuk uji coba. Ali Fahmi mengatakan bahasan masuk bulan April dan menjadi undang-undang pada bulan Juni. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top