Menu
Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR Hemas Tekankan Penggunaan Teknologi dengan Bijak

Jadi Pembicara Seminar di UAJY, GKR…

Jogj-KoPi| Universitas At...

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabatan Bagi 2.065 CPNS 2018

Pemprov Jatim Siapkan Formasi Jabat…

Surabaya-KoPi| Pemerintah...

UGM dan Twente University Teliti Kandungan Panas Bumi di Bajawa NTT

UGM dan Twente University Teliti Ka…

Flores-KoPi| Peneliti UGM...

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V Pajero Indonesia ONE di Surabaya

Kopi Darat Nasional (KopdarNas) V P…

Surabaya-KoPi| Dalam rang...

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswedan Tekankan Nilai Integritas

Jadi Pembicara di UAJY, Novel Baswe…

Jogja-KoPi| Fakultas Huku...

Pakde Karwo: Antara Operator dan Regulator Transportasi Tidak Bisa Dipisahkan

Pakde Karwo: Antara Operator dan Re…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres dan Cawapres

Nertalitas TNI dalam Pemilu Capres …

Lembah Tidar-KoPi| Senin ...

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu melaksanakan Out Bound

Reuni Adem Akabri '86, Ibu ibu mela…

Lembah Tidar-KoPi| Minggu...

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program Kampus Sehat dan Bebas Asap Rokok

Teknik Mesin SV UGM Dukung Program …

Jogja-KoPi| Departemen Te...

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalitas Kayu

Teknologi RFID Bantu Lacak Legalita…

Bantul-KoPi| Tim Pengabdi...

Prev Next

DPRD Kota Yogyakarta didesak sahkan perda perlidungan disabilitas

DPRD Kota Yogyakarta didesak sahkan perda perlidungan disabilitas

Jogja-KoPi| Forum Penguatan Hak -Hak Penyandang Disabilitas mendorong DPRD Kota Yogyakarta agar segera mensahkan peraturan daerah (perda) tentang perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di kota Yogyakarta.

Forum yang tergabung dalam Majelis Pemberdayaan Masyarakat pimpinan Muhammadiyah (MPM), CIQAL, ILAI serta komunitas penyandang disabilitas di Kota Yogyakarta merasa penundaan itu sudah terlalu lama.

Koordinator Forum,Dr. Arni Surwanti.,M.Si mengatakan forum ini bertujuan untuk memastikan bahwa Rapat Peraturan Daerah (Raperda) segera disahkan, karena menurut Arni, proses pembahasan Raperda ini dirasa sudah berlangsung cukup lama.

"Inisiasi pembahasan peraturan daerah sudah dimulai sejak tahun 2015 dan sudah berjalan 2 tahun namun belum ada pengesahan, harapannya nanti Raperda perlindungan dan pemenuhan hak ini dapat disahkan ke Paripurna segera," kata Arni saat diwawancarai di Gedung DPRD kota DIY, Selasa (7/3).

Arni Suryanti menjelaskan dengan disahkan perda ini setidaknya pemerintah dapat membantu penyandang disabilitas dalam mendapatkan haknya. Arni juga menambahkan bahwa Perda ini akan memberikan payung hukum bagi penyandang disabilitas,sepeti hak-hak yang dilindungi dan berbagai macam kegiatan untuk penyandang disabilitas.

"Salah satunya manfaat dari perda ini adalah pengadaan aksesibilitas yang membantu difabel sehingga mereka dapat berpergian tanpa hambatan,seperti pembangunan trotoar aksesibilitas yang berguna untuk difabel," jelas Arni.

Wakil Ketua DPRD Kota, Muhammad Ali Fahmi, menjelaskan secara terbuka terkait dengan penundaan ini. Menurutnya DPRD Kota harus menyesuaikan naskah akademik perda perlindungan hak disabilitas dengan Undang Undang baru nomor 8 tahun 2016

"Penundaan ini sampai 2 tahun lebih karena kita harus membahas isi peraturan daerah dari awal, pertama kita buat draft yang merupakan usulan dari badan Legislasi dan kemudian dijadikan naskah akademik. Namun di tengah pembahasan muncul UU baru bulan Mei," jelasnya.

Ali Fahmi juga menjelaskan proses pembahasan hanya tersisa 5 Pasal yang belum dibahas. Proses ini juga akan melalui beberapa tahap sebelum perda perlindungan tersebut disahkan dalam UU, seperti pembahasan rapat Paripurna sebelum kemudian disahkan.

Namun setelah disahkan, perda tersebut tidak serta merta dapat diterapkan di masyarakat, perda tersebut akan difasilitasi oleh Gubernur untuk uji coba. Ali Fahmi mengatakan bahasan masuk bulan April dan menjadi undang-undang pada bulan Juni. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top