Menu
Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran Soprema 2018

Inkubasi Tahap 1 Resmi Buka Gelaran…

Jogja-KoPi| Kegiatan Inku...

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY Adakan Lomba Jemparingan

Lestarikan Budaya Tradisional, UAJY…

Jogja-KoPi| Universitas A...

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​Web-Professional Berikan Solusi​ Online​ untuk UKM

Niagahoster Devcussion 2.0 Dorong ​…

Yogyakarta, 25 September ...

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo Ingatkan Dua Fungsi Sekda

Lantik Heru Tjahjono, Pakde Karwo I…

Surabaya-KoPi| Sesuai UU ...

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi Paham Radikal

Kepa BNPT Ajak Mahasiswa UGM Jauhi …

 JogjaKoPi| Kepala B...

Bupati dan Walikota Harus Mengacu dengan Visi Misi Presiden

Bupati dan Walikota Harus Mengacu d…

Surabaya-KoPi| Bupati dan...

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis Soprema 2018 untuk Sociopreneur Muda dari 16 Provinsi Indonesia

FISIPOL UGM Gelar Inkubasi Bisnis S…

Jogja-KoPi| Rangkaian gel...

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi Bisa Dilatih

Kreatifitas Itu Bukan Bawaan, Tapi …

Jogja-KoPi| Pakar Manajem...

Raih Doktor Usai Meneliti Transformasi Budaya Organisasi Perguruan Tinggi

Raih Doktor Usai Meneliti Transform…

Jogja-KoPi| Transformasi ...

Prev Next

DPRD DIY membatalkan janji merespon tuntutan mahasiswa Yogyakarta

DPRD DIY membatalkan janji merespon tuntutan mahasiswa Yogyakarta

Jogja-KoPi| Dewan Perwakilan Daerah DIY membatalkan janji memberikan respon terhadap tuntutan mahasiswa Yogyakarta yang dijanjikan sepekan setelah aksi mahasiswa 10 Januari 2017.

Sebelumnya beberapa elemen mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (FBD) bersama Gerakan Rakyat Proletar, Front Mahasiswa Yogyakarta (FMY), Pers Mahasiswa Arena melakukan aksi di DPRD DIY.

Mahasiswa menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, penolakan terhadap kenaikan harga BBM non subsidi, kenaikan upah buruh dan pencabutan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 serta pengembalian pendidikan sesuai amanat UUD 1945 pasal 31.

“Aksi Mahasiswa Yogyakarta yang menuntut pembatalan kenaikan pajak STNK dan BBM dua pekan lalu belum mendapatkan respon dari DPRD”, ujar Arif Noorhartanto saat ditemui di Kantor DPRD DIY, Senin (23/1).

Arif Noor Hartanto Wakil Ketua DPRD menjelaskan bahwa terdapat mekanisme yang dibuat sebelum DPRD memberikan jawaban.

Pertama audiensi aksi akan disampaikan ke Pimpinan fraksi-fraksi, kemudian wacana tersebut akan dirumuskan menjadi jawaban. Namun, sampai saat ini forum tersebut belum terselenggara sehingga belum ada jawaban dari lembaga DPRD.

"Penyampaian audiensi akan disampaikan ke pimpinan fraksi-fraksi yang kemudian akan dirumuskan menjadi sebuah jawaban dari lembaga, namun sampai saat ini forum tersebut belum terselenggara", tanbahnya.

Arif mencoba menawarkan solusi dengan memetakan masalah untuk melihat wewenang akan keberadaan tuntutan tersebut. Jika tuntutan itu terkait dengan DPRD, maka DPRD akan bertindak langsung, namun jika wacana bukan terkait DPRD, maka DPRD akan menyampaikan wacana audiensi tersebut ke lembaga yang berkaitan.

"Tetapi jika itu bukan wewenang kami sebagai DPRD, maka kami akan menyampaikan ke lembaga-lembaga yang memiliki wewenang terkait. Misalnya ke kepolisian, Kementrian Keuangan , atau ke berbagai pihak karena itu sangat penting untuk kita pertanggung jawabkan dengan respon yang terukur, namun solusi itu entah akan dipakai atau tidak," katanya.

DPRD akan mempercepat pembentukan forum untuk memberikan jawaban terkait aksi Mahasiswa DIY yang sampai saat ini belum terselenggara. Dalam waktu seminggu ini, DPRD akan mengusahakan untuk memberikan jawaban, kesepakatan, dan kesimpulan ataupun langkah-langkah yang ditempuh DPRD.

"Oleh karena itu nanti kami akan melakukan percepatan sebagai pertanggung jawaban politik kami dalam kelembagaan. Karena hal ini direspon secara kelembagaan maka ini akan menjadi tugas kami, mudah-mudahan dalam seminggu ini sudah ada jawaban," tutupnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top