Menu
RUU Permusikan dan Kebrutalan Spirit Kapitalisme

RUU Permusikan dan Kebrutalan Spiri…

Anang Hermansyah, anggota...

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Perda Trantibmumlinmas

Gubernur dan DPRD Jatim Setujui Per…

Surabaya-KoPi| Gubernur J...

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Indonesia Kian Hari Kian Memprihatinkan

Dosen Ekonomi UMY Sebut Ekonomi Ind…

Bantul-KoPi| Di dalam eko...

Masih Banyak Kekeliruan Informasi Dalam Sikapi Bencana

Masih Banyak Kekeliruan Informasi D…

Bantul-KoPi| Bencana alam...

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang Olahraga ke UGM

Kemenpora Serahkan Hibah Gelanggang…

Jogja-KoPi| Kementerian P...

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan Baru

FKH UGM Luluskan 172 Dokter Hewan B…

Jogja-KoPi| Fakultas Kedo...

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Bekas Untuk Tingkatkan Mutu Jalan Rel Kereta Api di Indonesia

Inovasi Gabungan Aspal dan Karet Be…

Bantul-KoPi| Mengacu dari...

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancangan Mahasiswa UGM Raih Penghargaan di Seoul

Sepatu untuk Pasien Lumpuh Rancanga…

Jogja-KoPi| Sepatu buatan...

Konsekuensi Pembangunan Infrastruktur

Konsekuensi Pembangunan Infrastrukt…

Oleh: Novri Susan (Sosiol...

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku Pembancokan

Polresta Yogyakarta Bekuk 2 Pelaku …

Jogja-KoPi| Sat Reskrim P...

Prev Next

DPRD DIY membatalkan janji merespon tuntutan mahasiswa Yogyakarta

DPRD DIY membatalkan janji merespon tuntutan mahasiswa Yogyakarta

Jogja-KoPi| Dewan Perwakilan Daerah DIY membatalkan janji memberikan respon terhadap tuntutan mahasiswa Yogyakarta yang dijanjikan sepekan setelah aksi mahasiswa 10 Januari 2017.

Sebelumnya beberapa elemen mahasiswa yang tergabung dalam Forum Badan Eksekutif Mahasiswa Daerah Istimewa Yogyakarta (FBD) bersama Gerakan Rakyat Proletar, Front Mahasiswa Yogyakarta (FMY), Pers Mahasiswa Arena melakukan aksi di DPRD DIY.

Mahasiswa menuntut pencabutan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2016, penolakan terhadap kenaikan harga BBM non subsidi, kenaikan upah buruh dan pencabutan peraturan pemerintah nomor 78 tahun 2015 serta pengembalian pendidikan sesuai amanat UUD 1945 pasal 31.

“Aksi Mahasiswa Yogyakarta yang menuntut pembatalan kenaikan pajak STNK dan BBM dua pekan lalu belum mendapatkan respon dari DPRD”, ujar Arif Noorhartanto saat ditemui di Kantor DPRD DIY, Senin (23/1).

Arif Noor Hartanto Wakil Ketua DPRD menjelaskan bahwa terdapat mekanisme yang dibuat sebelum DPRD memberikan jawaban.

Pertama audiensi aksi akan disampaikan ke Pimpinan fraksi-fraksi, kemudian wacana tersebut akan dirumuskan menjadi jawaban. Namun, sampai saat ini forum tersebut belum terselenggara sehingga belum ada jawaban dari lembaga DPRD.

"Penyampaian audiensi akan disampaikan ke pimpinan fraksi-fraksi yang kemudian akan dirumuskan menjadi sebuah jawaban dari lembaga, namun sampai saat ini forum tersebut belum terselenggara", tanbahnya.

Arif mencoba menawarkan solusi dengan memetakan masalah untuk melihat wewenang akan keberadaan tuntutan tersebut. Jika tuntutan itu terkait dengan DPRD, maka DPRD akan bertindak langsung, namun jika wacana bukan terkait DPRD, maka DPRD akan menyampaikan wacana audiensi tersebut ke lembaga yang berkaitan.

"Tetapi jika itu bukan wewenang kami sebagai DPRD, maka kami akan menyampaikan ke lembaga-lembaga yang memiliki wewenang terkait. Misalnya ke kepolisian, Kementrian Keuangan , atau ke berbagai pihak karena itu sangat penting untuk kita pertanggung jawabkan dengan respon yang terukur, namun solusi itu entah akan dipakai atau tidak," katanya.

DPRD akan mempercepat pembentukan forum untuk memberikan jawaban terkait aksi Mahasiswa DIY yang sampai saat ini belum terselenggara. Dalam waktu seminggu ini, DPRD akan mengusahakan untuk memberikan jawaban, kesepakatan, dan kesimpulan ataupun langkah-langkah yang ditempuh DPRD.

"Oleh karena itu nanti kami akan melakukan percepatan sebagai pertanggung jawaban politik kami dalam kelembagaan. Karena hal ini direspon secara kelembagaan maka ini akan menjadi tugas kami, mudah-mudahan dalam seminggu ini sudah ada jawaban," tutupnya. |Syidiq Syaiful Ardli|

back to top